oleh

13 Anggota Polda Maluku Dipecat

-Daerah, Hukum-237 views

Kabartoday, AMBON – Akhir tahun 2019 menjadi momen pahit dalam perjalanan kehidupan 13 anggota polisi di Polda Maluku. Mereka menutup tahun 2019 ini dengan berakhirnya tugas mereka sebagai anggota Polri. 13 anggota Polda Maluku dipecat karena melakukan pelanggaran berat yang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Perbuatan mereka masing-masing dinilai telah mencoreng dan mencemarkan institusi kepolisian di mata masyarakat sehingga tindakan tegas berupa pemecatan harus diambil pimpinan. Ini dilakukan sebagai efek jera dan contoh bagi personil kepolisian lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.

Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri ini digelar Senin (30/12/2019) pagi dilapangan upacara Letkol (Purn) Chr. Tahapary, Kawasan Tantui Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa memimpin langsung upacara PTDH ini. Dalam upacara ini, baru sembilan anggota yang diupacarakan PTDH, sementara empat anggota lainnya diserahkan ke Polres masing-masing untuk dilaksanakan upacara. Sebanyak dua anggota di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta dua anggota lainnya di Polres Seram Bagian Barat (SBB).

Sembilan anggota yang dipecat dalam upacara ini terdiri dari satu perwira menengah berpangkat Komisaris Polisi, satu perwira pertama berpangkat Ajun Komisaris Polisi serta enam bintara dan satu tamtama. Mereka yang dipecat yaitu Kompol Leonard Ihalauw, AKP Syariefuddin, Brigpol Parman Ibrahim, Bharada Lucky Jeftario Sarak, Brigpol Pepen Sarlin, Bripka Wardy Marasabessy, Brigpol Barry Papilaya, Briptu Kevin Franklin Tanahitumessing dan Brigpol Elianto Ronalto Latuheru.

Sementara empat anggota lainnya yaitu Brigpol Suhud dan Briptu Muhamad Ramli merupakan bintara Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Briptu Sardeni Jumadi dan Brigpol Alfred Hatupuang bintara Polres Seram Bagian Barat. Empat anggota ini tinggal menunggu pelaksanaan upacara PTDH oleh Kapolres masing-masing.

Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa memimpin upacara PTDH sembilan anggota Polri yang digelar Senin (30/9) di lapangan Tahapary Ambon.

Untuk Kompol Leonard Ihalauw serta AKP Syariefuddin dipecat berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kapolri, sementara 11 anggota lainnya yang merupakan bintara serta tamtama dipecat berdasarkan Skep Kapolda Maluku. Kompol Leonard Ihalauw dengan jabatan terakhir Pamen Polda Maluku dipecat berdasarkan Skep Kapolri Nomor : Kep/804/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Kapolri saat itu Jenderal Polisi M Tito Karnavian. Dalam Skep tersebut, Ihalauw diberhentikan dari dinas sebagai anggota polri terhitung mulai tanggal (TMT) 30 April 2019. Ihalauw dipecat karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu melakukan tindak pidana narkotika melanggar pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

AKP Syariefuddin, Pama Bidpropam Polda Maluku diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Skep Kapolri Nomor : Kep 386/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019. Pemberhentiannya TMT 27 Pebruari 2019. Syariefuddin yang merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2008 ini dipecat karena disersi atau meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja berturut-turut. Ia desersi selama 113 hari secara berturut-turut sejak 13 September 2016 hingga 20 Januari 2017. Perbuatannya melanggar pasal 14 ayat (1) huruf A Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

BACA JUGA:  Diduga Main Proyek, Oknum ASN Dispendukcapil Banyuwangi Disoal LSM

Brigpol Parman Ibrahim, Ba Ditkrimum Polda Maluku dipecat sesuai Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/61/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019. Pemberhentiannya sesuai Skep yang ditandatangani Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa TMT 28 Pebruari 2019. Pelanggaran yang dilakukan Ibrahim adalah menikah lebih dari satu kali. Karena perbuatannya itu, ia dinilai tidak bisa menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun. Perbuatannya melanggar pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Satu-satunya tamtama yang dipecat dalam upacara ini yaitu Bharada Lucky Jeftario Sarak, Tamtama Satuan Brimob Polda Maluku. Polisi berusia 24 tahun ini dipecat karena melakukan perbuatan asusila. Perbuatannya telah mencoreng atau mencemarkan institusi kepolisian karena tidak bisa menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun. Tindakannya ini melanggar pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sarak kemudian dipecat sesuai Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/314/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa. Ia diberhentikan dari dinas kepolisian TMT 11 Desember 2019.

Anggota Brimob lainnya yang dipecat yaitu Brigpol Pepen Parlin, Bintara Satuan Brimob Polda Maluku. Ia dipecat karena melakukan pelanggaran disersi. Perbuatannya melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Darma Baktinya di kepolisian harus berakhir tragis karena dipecat berdasarkan Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/315/XII/2019 yang ditandatangani tanggal 6 Pebruari 2019. Ia resmi harus berpisah dengan institusi Polri TMT 11 Pebruari 2019.

Berikutnya Bripka Wardy Marasabessy, Bintara Polda Maluku. Ia melakukan tindak pidana narkotika dengan berlaku sebagai bandar narkotika jenis sabu. Tindakannya dilakukan tahun 2017 lalu saat berdinas di Polres Buru yang saat itu dipimpin Kapolres AKBP Leo Surya Nugraha Simatupang yang saat ini sebagai Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Marasabessy dipecat sesuai Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/316/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019. Dalam Skep yang ditandatangani Irjen Pol Royke Lumowa, ia resmi di PTDH mulai tanggal 11 Desember 2019. Perbuatannya dalam tindak pidana narkotika melanggar Pasal 7 ayat (1) Huruf b, Pasal 11 Huruf c dan Pasal 13 ayat (4) Huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Brigpol Barry Papilaya, anggota Yanma Polda Maluku juga dipecat. Ia tidak melaksanakan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari berturut-turut alias disersi. Papilaya dipecat berdasarkan Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/317/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019. PTDH Papilaya berlaku TMT 11 Desember 2019. Perbuatan disersi Papilaya melanggar pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

BACA JUGA:  Gandeng BNN Kabupaten, Pemkot Blitar Gelar Workshop Anti Narkoba

Menyusul Briptu Kevin Franklin Tanahitumessing. Bintara Ditsamapta Polda Maluku dipecat karena melakukan tindakan pidana asusila. Briptu Kevin dinilai tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan norma agama nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena itu ia dipecat berdasarkan Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/318/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019. Ia resmi harus melepaskan statusnya sebagai anggota Polri TMT 11 Desember 2019.

Anggota Polri yang kesembilan yang dipecat dalam upacara ini yaitu Brigpol Eliant Ronalto Latuheru. Bintara Ditintelkam Polda Maluku diproses karena melakukan penyalahgunaan senjata api melakukan penembakan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia di awal tahun 2019 lalu. Latuheru dinilai bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/330/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019. Latuheru resmi diberhentikan dari dinas kepolisian TMT 30 Desember 2019.

Sementara empat anggota lainnya yaitu dua dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta dua dari Polres Seram Bagian Barat tinggal menunggu waktu untuk di PTDH-kan. Mereka masing-masing Briptu Suhud, anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dipecat sesuai Skep Kapolda Nomor : Kep/62/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019. Suhud melakukan pelanggaran Disersi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Rekannya di Polresta Ambon yaitu Briptu Muhamad Ramli juga bernasib sama. Ramli dipecat karena melakukan pelanggaran Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dari Polres Seram Bagian Barat Brigpol Sardeni Jumadi, Bintara Bagian Sumda dan Brigpol Alfred Hatupuang, Bintara Satsabhara juga dipecat karena pelanggaran yang sama yaitu Disersi. Perbuatan kedua anggota ini melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Sardeni Jumadi dipecat berdasarkan Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/264/IX/2019, sementara Hatupuang dipecat sesuai Skep Kapolda Maluku Nomor : Kep/265/IX/2019. Kedua Skep ini ditandatangani Kapolda Maluku tanggal 10 September 2019.

Dalam upacara pemecatan sembilan anggota Polri itu, tidak ada satu pun anggota yang hadir. Mereka diupacarakan secara in absentia. Hanya foto sembilan orang ini yang dibawa oleh sembilan anggota provost sebagai perwakilan. Jika biasanya personil yang dipecat hadir dalam upacara maka sebagai tanda pemecatan akan dilakukan pencopotan baju dinas serta pangkat. Tetapi karena tidak satu orang pun yang hadir, maka sebagai tanda pemecatan Kapolda Maluku menuliskan PTDH di masing-masing foto anggota yang dibawa anggota provost.

BACA JUGA:  Pamdal Dinas Pertamanan Dan Hutan DKI Jakarta Masa Transisi PSBB, Tetap Jaga Disiplin Kerja

Setelah itu, Lumowa memerintahkan anggota Provost untuk berjalan keliling pasukan upacara menunjukan foto anggota yang dipecat dan telah bertuliskan PTDH untuk ditunjukan kepada seluruh peserta upacara. Turut hadir pada upacara ini sejumlah pejabat utama Polda Maluku yang ikut menyaksikan Irjen Pol Lumowa membubuhkan tulisan PTDH pada foto-foto anggota yang dipecat.

Barisan Anggota Provost berjalan menunjukan foto-foto anggota yang dipecat kepada seluruh peserta upacara

Terhadap pemecatan sembilan anggota ini, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa mengaku sebenarnya tidak tega melakukan hal tersebut. Namun untuk penegakan supremasi hukum serta menjaga semangat serta kedisiplinan anggota polisi lainnya yang masih sangat baik dalam melaksanakan tugas, maka terhadap anggota yang sudah tidak bisa dibina lagi, tindakan pemecatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan.

“Banyak pelanggaran kecil-kecil. Tetapi kalau dibiarkan akan menjadi bukit. Yang PTDH itu, pertama adalah pelanggaran yang sudah sangat-sangat keterlaluan. Yang kedua PTDH adalah memang keinginan mereka sendiri. Disersi, lari tugas, itu memang sudah keinginannya. Itu pilihannya. Jadi lebih baik di tuntaskan (PTDH), dari pada nanti menjadi parasit atau benalu bagi kita semua yang sudah baik-baik. Jangan sampai terpengaruh dengan yang tidak baik. Ini untuk penegakan supremasi hukum,” tegas Lumowa dalam arahannya.

Lumowa akui banyak anggota yang dipecat ini, rata-rata pelanggaran yang dilakukan sebelum ia bertugas sebagai Kapolda Maluku. Ada yang kejadian di tahun 2015, 2016, 2017 serta 2018. Ia heran juga proses terhadap pelanggaran anggota bisa mandek. Karena itu dengan memegang teguh prinsip yang salah harus dihukum, maka ditangannya proses hukum berjalan. Ini juga untuk mencegah atau menghilangkan kecemburuan anggota lainnya yang tidak bersalah.

“Kalau saya, yang salah ya tetap salah. Nanti mereka yang tidak salah ini akan protes, sementara yang salah-salah sedikit dihukum. Yang salah besar di kasih biar. Ini tidak boleh terjadi. Ada hukumannya. Jika sudah memenuhi syarat untuk PTDH dan sesuai SOP ya tidak perlu ditahn-tahan. Nanti orang berpikir kita pilih kasih,” tandas alumni Akabri Kepolisian tahun 1987 ini.

Mantan Kakorlantas Mabes Polri ini menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Polri di jajaran Polda Maluku. Jika melakukan pelanggaran pasti akan ada tindakan. Jika pelanggaran masih kecil, pasti akan ditegur pimpinan. Tetapi jika sudah pelanggaran berat, maka pasti akan ditindak, bahkan bisa sampai ke pemecatan.

“Saya pasti akan menegur dan bisa juga sampai bertindak. Contohnya hari ini ada upacara PTDH. Karena saya menghargai anggota saya yang masih baik. Karena anggota saya yang masih baik ini masih sangat banyak loh. Untuk anggota yang melanggar, pasti akan diberi punishment, sementara untuk anggota yang berprestasi menonjol pasti kita akan berikan reward atau penghargaan. Seperti seorang polisi yang menjadi guru. Dia berprofesi seorang polisi, tetapi masih bisa mengajar anak-anak sekolah. Demikian pula anggota polisi yang berhasil menangkap sinabar maupun merkuri,” pungkasnya.

Sebelumnya, medio Januari lalu, Lumowa juga telah memecat tujuh anggotanya dengan berbagai jenis pelanggaran berat. Sehingga sepanjang tahun 2019 ini, total 20 anggota Polda Maluku yang dipecat. (Manuel)

Komentar