oleh

2014 Kau Bilang People Power Halal, Tapi Tahun 2019 Kau Sebut Haram Bahkan Makar

kabartoday, Jakarta – Dari tepian Kali Brantas 21 Mei 2019, Direktur Gerakan Perubahan (Garpu), Muslim Arbi menyebut Tahun 2014 Jokowi pake Ikat kepala dengan kata-kata Satgas People Power. Bahkan sebuah Judul Buku telah diterbitkan. “PEOPLE POWER” di tahun itu.

Selain itu kata Arbi, Jokowi juga telah menebarkan ancaman kepada TNI-Polri agar netral. Juga menyuarakan agar KPU jangan curang.

Namun di tahun 2019 setelah Jokowi dilantik jadi Presiden pada bulan Oktober tahun 2014. Dan sekarang dirinya mencalonkan diri sebagai Calon Presiden Petahana untuk periode berikut nya.

Jokowi tidak lagi membentuk satgas People Power dan tidak menerbitkan lagi buku serupa tahun 2014. “People Power”. Bahkan tidak terdengar lagi dari mulutnya soal ancaman kepada TNI-Polri agar netral.

Lain zaman lain lagi cerita nya, kini rakyat Indonesia telah gaungkan People Power, bahkan sejumlah Tokoh dan Aktifis sebagai panutan rakyat terancam di pidanakan oleh Polri sebagai tindakan yang dianggap makar.

BACA JUGA:  Oknum Pejabat SINTETE Ancam Wartawan

Padahal People Power yang di gaungkan itu tidak lain dan tidak bukan agar Pemilu berjalan jujur dan adil, tidak terjadi kecurangan, “Jurdil itu amanat UU Pemilu. Selain LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia). “Kata Arbi.

Arbi juga mengemukakan bahwa demokrasi mensyaratkan Partisipasi Rakyat bebas menyampaikan pendapat dan pikiran nya tanpa ancaman dan rasa takut. Demokrasi memberi ruang seluas luasnya partipasi Rakyat dalam memberi hak-hak pilih untuk memilih pemimpin yang di kehendaki sesuai dengan nurani dan akal sehat.

Tapi belakangan ini, untuk berpikir dan menyampaikan pikiran di negeri sendiri dapat di cap sebagai ancaman atas kekuasaan dan dapat di pidana. Sejak era reformasi; Rakyat bebas tanpa rasa takut untuk berpikir menyampaikan pikiran nya di muka umum.

Sejak 1998 sampai 2014. Kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat tidak pernah di tuduh makar melawan kekuasaan. Baru di era Jokowi ini kebebasan berpendapat terasa sangat mencekam. Karena sewaktu-waktu Rakyat akan di tangkap, tersangkakan dan akhirnya ditahan.

BACA JUGA:  Harap Pemilu Aman Damai Polda Dan TNI Banten Adakan Doa Bersama

“Itu sudah terjadi dan di alami oleh sejumlah Tokoh Nasional dan Ulama. Sebut saja Habib Rizieq Shihab, Prof Amien Rais Tokoh Reformasi, Ustadz Bachtiar Natsir, Ustadz Hassan Haikal, Mayjen (Purn) Kievlan Zen, Permadi SH dan lain-lain. “Urai Arbi

Bahkan Tokoh-tokoh kritis seperti Dr Eggie Sudjana dan Lieus Sungkarisma di tangkap dan di tahan hanya karena bersuara kritis dan menyerukan People Power sebagai ekpresi Kedaulatan Rakyat yang menuntut Pilpres bersih, jurdil dan tidak curang.

Semestinya lanjut Arbi, pihak Kepolisian bersikap netral dan adil, tidak terseret sebagai alat kekuasaan dalam penegakkan hukum dan keadilan. Tidak terjebak sebagai “Timses”. Karena kebetulan Capres Petahana masih genggam kekuasaan. Polri sejatinnya sebagai Bayangkara negara adalah wajib melindungi dan mengayomi Rakyat.

“Bisakah Jokowi perlihatkan wajah lembut dengan memerintahkan Polri agar kembali kejati diri nya sebagai pengayom dan pelindung Rakyat dan tidak semena mena menangkap Tokoh-tokoh Rakyat dan Umat yang kritis. “Sindir nya.

BACA JUGA:  Isu Pemanfaatan Kongres Pers Indonesia Ada Bargening Politik, Benarkah?

Karena apabila Jokowi sebagai Capres Petahana dan sekaligus sebagai kepala negara dan pemerintahan membiarkan polri menindak sejumlah tokoh kritis. Rakyat pasti akan membangun kekuatan tanpa rasa takut untuk lakukan perlawanan.

“Gelombang kekuatan Rakyat pasti akan semakin menggumpal dan membesarĀ  untuk suarakan Kebenaran dan Keadilan yang tidak bisa di bendung lagi. “Tegas Arbi melalui pesan singkatnya, Selasa (21/5/2019).

Arbi meyakini jika itu yang terjadi, jangankan hanya Pilpres, kekuasaan ini pun tak di percayai lagi. Maka akan muncul gelombang protes dan perlawanan di berbagai daerah seperti belakangan ini.

“Mengapa Rakyat tetap membangun kekuatan dalam bentuk kekuatan yang disebut People Power, meski ada tekanan dan ancaman? Karena Rakyat tidak percaya lagi. 2014 kau bilang People Power halal. Tapi sekarang 2019 haram bahkan makar? Sedang bersandiwarakah Anda? Hehehe “singgung nya.(Op/red)

Komentar