Kemenhub Ajak Tim 10 Dan Para Aplikator Ojol Dalam Forum Group Discussion (FGD)

204
Dirjend Hubungan darat, Drs. Budi Setiayadi SH saat diwawancarai awak media

Penulis : Anna/Iy

Kabartoday, Jakarta,- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi, dihadiri oleh sekitar 80 orang. Diantaranya dari Kemenhub, Kemenkominfo, Kemenaker,  Korlantas Polri, Pakar transportasi, Pihak Aplikator Gojek, Grab dan Tim 10 perwakilan oleh online  (Ojol) Roda dua, Kamis (10/1/2019) di Kampus Universitas Bakri Jl. Rasuna Said Kuningan Jaksel.

Prof. Ir. Sofie W. Alisjahbana, Phd (Rektor Univ. Bakrie) mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yg sudah hadir. “Saya melihat keberadaan transportasi online sudah sangat menjadi kebutuhan pada masyarakat kita. Berdasarkan catatan saya 75 % kecelakaan berasal dari sepeda motor, oleh sebab itu perlu adanya regulasi / payung hukum yang kuat. Dalam pembuatan Undang – undang di Indonesia harus melibatkan DPR dan pihak-pihak terkait dan dapat memakan waktu yang cukup lama. Maka kami Univ. Bakrie memandang diskusi kali ini sangat penting, “Ujar Sofie.

Dirjend Hubungan darat, Drs. Budi Setiayadi SH. menyampaikan, “Kegiatan FGD ini adalah hasil kesepakatan kita dari pertemuan di Kemayoran, Upnormal, dan Hotel Alila untuk bersama kita buat rancangan regulasi Ojek Online (Ojol). Dalam acara ini saya berharap kepada TIM 10 agar dapat memberikan pengertian kepada rekan sesama Ojol untuk menciptakan suasana yang kondusif. “artinya tidak ada lagi aksi unjuk rasa di jalanan, karena saat ini kita sedang membahas dan membuat rancangan regulasi/payung hukum bagi ojek online.

Kali ini kita akan melakukan pendalaman di 4 bidang antara lain : Bidang Suspen, Bidang Tarif, Bidang Keamanan, Bidang Kemitraan.Regulasi yang akan kita bahas bukan hanya domain Kementerian Perhubungan melainkan didalamnya terdapat domain Korlantas Polri, “Ujar Budi.

Ahmad Safi’i Perwakilan dari  Tim 10 mengatakan, “kepada pemerintah kami disini dilibatkan dalam rancangan pembuatan regulasi Ojek Online (Ojol). Aplikator ini menurut kami tidak pernah mau tunduk kepada Menhub, karena mereka hanya mengaku penyedia aplikasi dan yang berhak menentukan tarif, karena menhub adalah sebagai pengatur transportasi dinegara ini,Yang kita butuhkan disini ialah tarif dasar, “katanya. Irwanto dari Tim 10 menambahkan “Kendaraan roda dua merupakan solusi angkutan kendaraan yg ada di ibukota, dimana ibukota ini penuh kemacetan dan sangat padat. Resiko pengemudi sangat rentan berbahaya dan kami butuh perlindungan sebagai pengemudi dan kami juga meminta perlindungan terhadap konsumen kami dari perusahaan aplikasi.

Igun salah satu dari perwakilan Tim 10

Prof. Dharmaningtyas, Pakar Dan Pengamat Transportasi berpendapatan, “pengemudi ojol itu bekerjanya 12 jam, sedang kerja yang ideal adalah 8 jam sehingga ojol ini melebihi jam kerja ideal, “ujarnya. Ia menambahkanPengemudi Ojol berpendapat bahwa tarif Rp/KM saat ini belum cukup dan masih sangat minim idealnya tarif Rp/KM Rp.2000 – Rp.3000 /Km dan itu Penyebab turunnya pendapatan pengemudi ojol yaitu poin/target dinaikkan, saat ini tarif ojol sangat minim.

Tulus perwakilan dari YLKI berpendapat “Salah satu keselamatan pengemudi masih terabaikan karena kelelahan dijalan untuk mengejar poin dan mengejar penumpang terlalu jauh pada saat menerima order, Kami mengusulkan dibentuk Zonasi bagi pengemudi Ojol, jd untuk ngambil penumpangnya tidak terlalu jauh.

Dalam pembahasan permasalahan ojol Luhut Sihombing perwakilan dari Kemenkominfo, “mengatakan Ketika kami masuk dalam sistem aplikasi berbasis online kami selaku Kementerian Kominfo merasa kesulitan dan tidak bisa masuk kedalam bisnis aplikasi tersebut, hal ini bukan karena kita tidak memperhatikan kepentingan,” ujarnya.

Suasana saat FGD berlangsung

Dir. Angkutan dan Multimoda Kemenhub RI Ahmad Yani, “Yang diharapkan oleh pak Menteri adalah terciptanya situasi yang kondusif dari segi security dan segi safety, insya Allah pertengahan Maret 2019 kita sudah siap dengan konsep regulasi/payung hukum yang berkolaborasi dengan TIM 10 sehingga terciptanya pasal yang ideal. Rancangan Peraturan Menteri Menhub tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor berbasis aplikasi :

• Aspek keselamatan

• Tarif

• Suspend

• Kemitraan.

Kombes Pol Arif Prapto Korlantas Polri, menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat dapat mematuhi rambu lalu lintas di jalan. Kepolisian meminta akses data para pengemudi Ojol karena untuk memudahkan pendataan apabila terjadi kecelakaan serta pelanggaran yang terjadi pada ojol roda dua maupun roda empat.

Sakti perwakikan dari Aplikator Gojek berharap untuk yang terbaik dalam pembuatan regulasi ini dan bermanfaat bagi semua pihak. Demikian juga Nanu perwakilan dari Aplikator Grab

menyambut baik kepada Menhub dalam merancang Regulasi Ojol. “kami berharap diikut sertakan dalam pembuatan rancangan regulasi Ojol ini, Kita tetap relevan dan bekerja bersama – sama, serta semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat semua.

Comments

komentar