Kemenhub Akan Membahas Regulasi Ojol 10 Januari 2019

74

Penulis: Iyan/red

Budi Setiadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kabartoday, Jakarta – Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan RI akhirnya akan membuat regulasi bagi Ojek online roda 2 yang berisi 4 hal, yakni pengaturan keselamatan dan keamanan Mitra dan Pengguna, Pengaturan soal suspen yang berat sebelah, regulasi tentang perhitungan Tarif dasar yang mengacu kepada KHL yang mempertimbangkan juga biaya modal mitra ojek online, dan mengatur tentang Kerjasama kemitraan yang tidak boleh semena mena dan harus setara.

Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi saat dikomunikasikan media mengatakan kalau pihaknya akan mengeluarkan aturan untuk ojek online. Hal ini demi meningkatkan keselamatan bagi pengemudi.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan saat ini pihaknya akan melakukan pembahasan aturan dengan pihak terkait, seperti pengemudi ojek online.

Budi memastikan pembahasan aturan tersebut akan selesai sebelum kegiatan pemilihan umum (pemilu) atau di bulan Maret.

“Yaaa kita targetkan selesai sebelum pemilu. Insya Allah Maret. “Jelasnya.

Budi menjelaskan, aturan tersebut akan membahas tiga isu yang sering menjadi permasalahan pengendara ojek online. Pertama terkait tarif.

Menurut Budi, tarif ojek online akan diatur dengan tarif batas atas dan batas bawah. Dengan begitu, para pengendara tidak akan merugi.

Dikabarkan, ratusan Komunitas dan Organisasi Ojek Online roda dua, dipilih perwakilan 10 orang (Tim 10) yang akan membahas usulan regulasi bersama berbagai pihak mulai hari Kamis tgl 10 januari 2019.

Penanggungjawab Ojol Malari, Bung ME saat dihubungi kabartoday membenarkan hal itu. Ia juga menyatakan ada perwakilan wilayah dari Lampung sperti Gaspool masuk dalam tim 10 mewakili Mitra Ojek online Indonesia untuk membahas regulasi tersebut.

Comments

komentar