oleh

Aksi JAPD di KPU Simpulkan Pemilu 2019 Khianati Kedaulatan Rakyat

Kabartoday, Jakarta – Mencermati dan mengikuti proses Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, hingga pada perhitungan suara, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, kami simpulankan, bahwa Pemilu 2019 yang paling buruk, menghina demokrasi Pancasila serta khianati keadaulatan rakyat.

Hal itu dikatakan Pimpinan Aksi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (JAPD), Nicko Silalahi saat orasinya di depan kantor KPU RI di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Nicko mengatakan bukti-bukti kecurangan yang ada merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, dilakukan oleh petahana dengan semua elemen kekuasaan, maupun oleh Institusi penyelenggara KPU, dengan tidak berjalanya asas pemilu, Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil.

“Azas pemilu dilanggar KPU mulai persiapan pemilu. Pengadaan Kotak Suara yang terbuat dari Kardus sangat mudah rusak, apalagi iklim Indonesia yang tropis. Kerahasiaan surat suara dalam kotak suara diragukan, patut dipersoalkan soal jumlah DPT invalid 17,5 juta yang hingga pelaksanaan coblosan belum dituntaskan. “Ulas Nicko.

BACA JUGA:  Tugu Proklamasi Saksi Revolusi Konstitusi
KPU Kena Kartu Merah

Sementata kata Nicko, anggaran KPU yang dimiliki cukup besar guna menunjang pemilu yang baik. Akan tetapi pencocokkan dan penelitian terhadap data penduduk invalid tidak diselesaikan. Maka patut di duga ada penyelewengan anggaran KPU.

Disisi lain masuknya Warga Negara Asing sebagai Pemilih. Itu jelas menghina kedaulatan Indonesia, “warga asing yang ditetapkan sebagai DPT sangat jelas menghina kedaulatan Indonesia dan mencabik-cabik demokrasi bangsa. “Ucapnya.

Nicko menilai bahwa Pemilu 2019 menjadi paling memalukan. Kecurangan dimana-mana, menyebar keseluruh wilayah Indonesia hingga ke Malaysia, dll.

“Kuat dugaan kami bahwa sudah terjadi persekongkolan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh penyelenggara maupun kontestan pemilu. “Tegas Nicko.

Lebih lanjut ia menyatakan persoalan money politik dan bagi-bagi sembako marak terjadi, jelang pemilu, tidak ditindak tegas Bawaslu maupun penyelenggara pemilu lainnya. Termasuk dalam hal ini Politik uang yang dilakukan oleh Politisi yang berafiliasi langsung dengan Calon presiden tertentu.

BACA JUGA:  Sebar Ujaran Kebencian Saat Aksi 22 Mei, 2 Ojol Ditangkap Polisi

“Harusnya itu menjadi evaluasi secara besar-besaran oleh penegak hukum, tetapi tidak dilakukan, ada apa? “Ulasnya.

Pasca Pencoblosan, Nicko mengecam keras soal potensi kecurangan diperparah oleh beberapa Lembaga Survey yang seakan–akan melegitimasi kecurangan dengan mengeluarkan Hasil Quick Count, dengan sampling yang sangat kecil dan tidak mencapai angka 1% dari total TPS se – Indonesia.

Hasil Quick Count itu dimanfaatkan, untuk merumuskan kecurangan yang sistematis, terbukti dengan metode input data yang penuh dengan kecurangan yang terjadi di Laman Website KPU. Data yang diinput mengalami perubahan, tidak sesuai dengan data C1 yang ada dilapangan.

“Quick Count sejumlah lembaga survei yang tidak rasional dan penggiringan opini publik kita pastikan data di putar balikan dengan fakta sebenarnya, sangat teelihat data hasil pemilu yang dimainkan para lembaga survei dengan hitung cepatnya (QC) menguntungkan calon presiden tertentu. Bahkan KPU tidak pernah mau membuka diri untuk diprotes dan mengoreksi diri dari kesalahan, justru proses input data tersebut semakin bertambah parah. “Ungkap Nicko.

BACA JUGA:  CMMI membentuk pemuda yang pancasilais dan agamis

Atas dasar fakta tersebut diatas kami menyatakan Sikap sebagai Berikut:

1). Meminta KPU segera hentikan segala kecurangan terkait hasil perolehan suara.

2). Hentikan pengumuman real count yang kemudian di sosialisasikan di berbagai media partner KPU di saluran informasi media TV, Elektronik dll, yang sehingga menimbulkan dampak negatif pada psikologis dan sosial masyarakat. Mengingat dalam UU KPU telah diatur bahwa perhitungan suara yang sah adalah melewati perhitungan secara manual.

3). Segera lakukan forensik digital yang diduga ada rekayasa dalam sistem IT.

4). Ganti dan periksa semua komisioner KPU dan segera bentuk team indrpendent untuk proses perhitungan suara dan perbaikan segala sistem terkàit pelaksanaan KPU.

5). Segera periksa KPU terkait anggaran yang kami duga terjadi penyelewengan uang rakyat untuk penyelenggaran Pemilu 2019.(Op/red)

Komentar