oleh

Anang Iskandar : Jika Pecandu Narkotika Ditahan, Penegak Hukum Bisa di Praperadilan-kan

KabarToday, LAMPUNG – Ucapan tersebut dilontarkan mantan Kepala BNN Komjen Pol (purn) DR. Anang Iskandar, SH,MH dan DR. Ilyas,SH,MH, seorang saksi ahli hukum pidana narkotika. Keduanya meradang, setelah banyak memperhatikan putusan-putusan di setiap jenjang pengadilan. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Banding (PT) hingga pengadilan tingkat kasasi di MA terkait penegakan hukum bagi pecandu/pengguna narkotika bagi diri sendiri.

“Jika pengguna ditahan oleh penyidik atau Jaksa, lakukan langkah hukum praperadilan, sebab itu sudah mengingkari SEMA No.4 tahun 2010,” tegas Anang.

“Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi sifatnya mengikat hakim tingkat pertama dan banding. Jika pengadilan dua tingkat itu tetap tidak mengindahkan ketentuan SEMA tersebut, maka akan diuji di tingkat kasasi. Dan jika hakim agung juga tetap tidak memperhatikan SEMA tersebut, sebaiknya SEMA No. 4 tahun 2010 dibatalkan saja, karena kenyataanya tidak memberi manfaat apa apa,” ujar Dr. Ilyas.SH.MH yang juga dosen di Fakultas Hukum Unsika Karawang ini.

BACA JUGA:  Jelang New Normal, RMI Wilayah Sulut: Masyarakat Harus Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan

Komjen Pol. (purn) Anang Iskandar mengatakan, rehabilitasi itu amanat SEMA No.4 tahun 2010, bukan dipenjarakan.

“Saya ulangi, bukan dipenjarakan. Penegak hukum jika menahan dan memenjarakan pecandu atau pengguna narkotika bisa dituntut pada praperadilan,” tegasnya.

Hingga saat ini masih sangat sedikit pecandu yang direhab, sedangkan yang lainnya dipenjarakan. Hal ini yg dikatakan mengkiriminalkan “korban narkotika”,” ucapnya kepada wartawan via WhatsApp, Selasa (21/7/20).

BACA JUGA:  Sektor Pariwisata Harus Mampu Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Contoh kasus pada putusan Tingkat KASASI perkara narkotika secara acak dengan nomor perkara 1477 K/PID.SUS/2020 an. terdakwa Fitrio Muhammad dengan Barang Bukti (BB) ganja dibawah 5 gram netto, di putus PN Jakarta Selatan 6 tahun penjara. Di uji di tingkat banding dikuatkan, diuji lagi di tingkat kasasi ditolak oleh Hakim Agung.

“Padahal ketentuan di SEMA tersebut jelas mengatakan untuk narkotika jenis ganja BB yang ditemukan paling banyak 5 gram. Berbeda dengan Adi Suhendra Bkin Tarbu dengan nomor perkara 2014 K/PID.SUS/2020, BB narkotikanya jenis sabu sebanyak 0,7933 gram netto, di putus PN Jakarta Barat penjara 6 tahun, dikuatkan di PT DKI, di uji di kasasi dan ditolak. Padahal di SEMA tersebut BB di bawah 1 gram adalah pengguna dan harus di rehabilitasi sosial serta medis, bukan dipenjarakan,” sergah Anang.

BACA JUGA:  Temuan Mayat Mr. X di Tengah Kebun Gegerkan Warga Genteng

Kasus seperti ini tentu beda terbalik dengan seorang pengedar narkotika di Bandar Lampung, Michael Mulyadi, yang BB extasy nya sebanyak 2000 butir lebih, di putus PN Tanjungkarang dengan hukuman 5 tahun.

“Diuji di PT Tanjungkarang diubah menjadi 8 tahun, kasasi ditolak,namun di PK dimenangkan oleh Hakim Agung. Jadi perbedaan pengguna dan bandar dimana ? Kalau pengguna justru dihukum lebih berat dari bandar ?
Apa gunanya SEMA No.4 tahun 2010 tersebut, maka sebaiknya dihapus saja,” pungkas DR. Ilyas, SH,MH, Ahli PID narkotika, saksi ahli nasional, dan pernah menjabat Kasi rehabilitasi di BNNP Cirebon. (Ijal)

Komentar

News Feed