oleh

Aneh! Dokter Zul Heran dengan Keengganan Tergugat Hadir dipersidangan

-Aktual, Hukum-63 views

Kabartoday, Jakarta,- Sidang terbuka berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan no. perkara 592/Pdt.G/PN/Jkt.Pstyang diketua oleh Hakim Ketua Abdul Kohar SH MH dan Panitera Pengganti Albert Simamora SH MH.(9/11/2019).

Penggugat tunggal dokter Zulkifli S. Ekomei mengatakan saat ini adalah Sidang Ketiga yang berlangsung sejak Senin 28 Oktober 2019. “Persidangan tetap berlanjut hari ini, “kata Zulkifli Senin pagi di PN Jakarta Pusat.

Menurut Lawyer dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Hadrawi iLham SH. yang juga Ketua Bidang Hukum PPP, sebenarnya Penggugat kurang membaca ‘medan pertempuran’ karena sejak Muktamar 2016 PPP mendukung kembali ke UUD 1945 asli.

BACA JUGA:  Andi Arief Ngetweet Singgung Sandiaga dan Ungkit Prabowo Keras Kepala

“Andai PPP tidak sebagai pihak tergugat, tentu kami bisa Penggugat Intervensi. Minimalis gugatan akan menjadi lebih kuat. Namun karena kami ikut tergugat, setelah MPR sebagai Tergugat Utama, ya bagaimana lagi,” aku Hadrawi di luar ruang Sidang PN Jakarta Pusat.

Sidang Ketiga kali ini diperkirakan masih belum dipenuhi oleh para kuasa hukum tergugat. Mengapa? Bisa jadi resiko besar akan dihadapi oleh bangsa ini andaikan gugatan Dokter Zulkifli S Ekomei diloloskan PN Jakarta Pusat.

BACA JUGA:  Ronnie Higuchi Rusli Dipanggil Bawaslu, Sejumlah Lembaga Survei Ciut

Sidang pertama Senin (28/10), sidang kedua Senin (18/11) dan Sidang Ketiga Senin (9/12). Semua sidang yang berlangsung masih berkutat di urusan pemanggilan para pihak yang belum juga lengkap kehadirannya.

Menurut Lawyer dari Partai Persatuan Pembangunan, sebagai pihak yang tergugat maka sebenarnya pihak tergugat tidak punya keharusan untuk datang. Namun, karena pihaknya taat hukum maka panggilan PN Jakarta Pusat dihadiri oleh kuasa hukum dari PPP.

BACA JUGA:  Basuki Tjahaja Purnama,Alias Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina

Dalam Persidangan ketiga, Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar SH MH mempertanyakan surat penugasan Kuasa Hukum dari Ketua DPR yang hanya berasal dari Kepala Biro Hukum DPR yang diberikan ke Edi Susilo SH. Surat kuasa dari Pimpinan masih diproses, nanti kuasa khusus ke Komisi 3, baru substitusi ke biro hukum. Demikian mekanismenya begitu selama ini. Di lembaga/kementerian manapun pasti ujung tombaknya Biro hukum secara teknis. (Hans Suta)

Komentar