oleh

Anies Ketok Palu UMP DKI Rp 4,2 Juta

Kabartoday, Jakarta – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2020 sebesar Rp 4.276.349, angka ini lebih rendah dari tuntutan buruh yang menghendaki UMP 2020 sebesar Rp 4,6 juta.

“Hari ini saya sampaikan bahwa UMP DKI Jakarta Tahun 2020 sebesar Rp. 4.276.349, “kata Anies dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Jum’at (1/11/2019) kemaren di Balaikota DKI.

Meski Anies tak memenuhi permintaan buruh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk membuat alternatif lain, selain kenaikan UMP untuk peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh di wilayah DKI Jakarta, yaitu antara lain program Kartu Pekerja.

Kartu Pekerja dijelaskan Anies sebagai salah satu program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja atau buruh.

BACA JUGA:  H+5 Idul Fitri, Dit Samapta Polda Banten Gelar Pengamanan Pusat Keramaian

Fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut :

1). Fasilitas gratis naik bus TransJakarta di 13 Koridor.

2). Fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir.

3). Fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah, yakni dapat berbelanja 5 item pangan diantaranya beras, ayam, daging, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi.

4). Fasilitas KJP Plus, serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.

Program Kartu Pekerja ini telah diluncurkan semenjak akhir tahun 2018, dan sampai dengan sekarang sebanyak 21.249 kartu yang telah didistribusikan kepada para penerimanya.

BACA JUGA:  Batalyon Mandala Kostrad Siap Amankan Pemilu 2019

“Pemprov DKI masih terus membuka pendaftarannya kartu Pekerja dengan mekanisme pengajuan yakni pemohon mengajukan berkas (fotocopy KTP, KK, NPWP, surat keterangan dari perusahaan) dan mengirimkan form perbankan melalui email [email protected] “kata Anies.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah juga menjelaskan pengajuan berkas ke Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta atau Sudisnakertrans 5 (lima) Wilayah Kota Adm DKI Jakarta, “Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta akan melakukan verifikasi data hasil, verifikasi itu akan di kirim kepada Bank DKI sebagai dasar pencetakkan kartu pekerja. Kemudian Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendistribusikan di titik-titik yang telah disepakati dengan Federasi Serikat Pekerja atau Buruh.

BACA JUGA:  Narko: Dapur Istana Rakyat Sebagai Oase Aktivis Berkumpul

“Dengan manfaat program ini, kami berharap para penerima Kartu Pekerja dapat terus meningkat kesejahteraannya, dan mereka tidak hanya bergantung kepada dari faktor upah, tetapi dari faktor transportasi, kesehatan gizi dan pendidikan juga telah terakomodir dalam program Kartu Pekerja Jakarta, “terang Andri Yansyah.

Selain itu Pemprov DKI melalui Disnakertrans akan digalakkan pembukaan Gerai Koperasi Pekerja dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. “Dalam program tersebut Pemprov DKI Jakarta mengupayakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya/Pekerja/Buruh. “Ucapnya.

Selain itu, Andri juga memaparkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam pelaksanaannya berupaya untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian usaha melalui program pembinaan dan pengembangan peningkatan kapasitas wirausaha.[]Tom

Komentar