oleh

Anies Sebut Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Dasarnya Pergub DKI Terdahulu

Kabartoday, Jakarta – Pro dan kontra atas penerbitan IMB pantai reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi isu hangat dikalangan publik.

Anies menyebut jangan salah tafsir, bahwa daratan hasil proyek reklamasi di Teluk Jakarta sebagai pantai, bukan pulau.

Landasan Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

BACA JUGA:  Inspektorat Periksa 3 Desa di Kecamatan Pedes

Hal itu dikatakannya saat menghadiri halalbihalal bersama caleg Partai Gerindra DKI di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019) kemarin.

Meski dirinya sadar akan mematik pro dan kontra dari sejumlah kalangan DPRD DKI atas penerbitan IMB tersebut, Anies menjelaskan bahwa Pergub yang menggunakan istilah ‘pulau’ ini ditandatangani oleh Gubernur Jakarta terdahulu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 25 Oktober 2016.

BACA JUGA:  KPK Ciduk Alexander K Muskitta Terkait Kasus Suap Krakatau Steel

“Pergub itulah yang dijadikan landasan Pemprov untuk menerbitkan IMB, jika tidak ada Pergub 206/2016 itu. maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun disana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana, “kata Anies, Rabu (19/6/2019).

BACA JUGA:  Ust Haikal Hassan Dipolisikan Seorang Kader PSI Soal Tuduhan Hoax

26 November 2018 lalu, Anies juga menjelaskan Pulau C, Pulau D, dan Pulau E bahkan telah diubah namanya melalui Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama Kota Administrasi Jakarta Utara.(Bbg)

Komentar