oleh

Arogan, Pengurus KNPI SBB Minta Bupati Copot PJ Kades Lumahpelu

-Daerah-489 views

Kabartoday, Piru – Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M Yasin Payapo diminta untuk mencopot Penjabat Kepala Desa Lumahpelu, Kecamatan Taniwel Timur Fridoms Vries Elake. Hal ini disampaikan salah satu pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten SBB Jeckhy Silaya.

Ia menilai sikap Elake yang memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan serta beberapa Kader Posyandu Desa Lumahpelu tanpa melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku merupakan sebuah sikap arogansi yang tidak dapat ditolerir.

“Kami minta pak Bupati menyikapi perilaku penjabat Kades Lumahpelu yang seenaknya memberhentikan beberapa perangkat desa tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ujar Silaya kepada Kabartoday Senin (29/4/2019).

Menurutnya, sikap Penjabat Kades Lumahpelu ini sudah arogan karena seenak perutnya memberhentikan para perangkat desa yang diduga karena berlawanan “kiblat” politik pada Pemilu Legislatif 17 April lalu.

“Perilakunya sudah arogan. Karena itu kami minta agar pak Bupati SBB segera mencopot Penjabat Kades Lumahpelu dan menggantikannya dengan orang yang lebih mempunyai kemampuan,” tandas Silaya.

Pemberhentian perangkat desa secara sepihak dan tak sesuai aturan ini menurut Silaya terkesan Penjabat Kades Lumahpelu mengabaikan keberadaan Camat Taniwel Timur.

Silaya yang pernah menjabat Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Batusole (Ikpelbats) menjelaskan bahwa sesuai pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BACA JUGA:  Marak Jual-Beli Buku di Sekolah, Ini Instruksi Kadisdik Garut

Maka Elake wajib mengkonsultasikan rencananya kepada camat. Tetapi konsultasi tidak dilakukannya, dan langsung menerbitkan SK pemecatan kepada staf desanya.

“Dengan kondisi ini, kami menilai Penjabat Kades Lumahpelu sepertinya tidak mengindahkan keberadaan Camat. Karena jika Penjabat Kades Lumahpelu paham soal aturan ini pasti dia akan berkonsultasi dengan camat terlebih dahulu sebelum memberhentikan perangkat desa, “tandas Silaya.

Selain itu, Silaya juga menilai Penjabat Kades Lumahpelu kurang paham soal administrasi serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai hal tentang desa.

Ia mencontohkan dalam isi SK nomor 140/01/04/2019 tentang pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan pada rujukan aturan terlihat rancunya regulasi yang digunakan.

Silaya beberkan terhadap SK nomor 140/01/04/2019 ini jika diteliti lebih seksama maka kelihatan banyak kelemahan terutama pada rujukan regulasi yang tertera pada diktum Mengingat pada point (c), point (d), point (f) dan point (g).

Bunyi point (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ia jelaskan, sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 mengatur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. “Apa hubungannya persoalan pengendalian dan penyakit hewan ini dalam tata cara pemberhentian perangkat desa, “herannya.

Kemudian pada point (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, padahal Undang-Undang ini sudah tidak relevan dipakai lagi. Sudah ada regulasi terbaru yang mengatur soal Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BACA JUGA:  Forkopimda Kabupaten Aru Gelar Rakor dan Sosialisasi New Normal

“Sudah ada aturan terbaru tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi kenapa dalam SK itu masih merujuk pada aturan lama. Ini seperti sudah ketinggalan jaman, “bebernya.

Silaya juga ungkapkan kelemahan senada juga terlihat pada point (f) yang dicantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa.

Sebenarnya PP Nomor 20 Tahun 2018 itu mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural.

“Sekarang ini sudah di tahun 2019. Dan apa hubungannya juga soal aturan THR itu dalam persoalan ini. Jika dia teliti maka regulasi yang mengatur soal keuangan desa itu ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bukan pada Peraturan Pemerintah, “urai pemuda yang selama ini cukup vokal menyuarakan kepentingan masyarakat di Bumi Saka Mese Nusa ini.

Ia melihat juga kelemahan SK ini pada point (g) yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa.

Padahal, sebenarnya regulasi yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa itu ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BACA JUGA:  FWJ Sentuh Kaum Minoritas, Kelompok Penyanyi Jalanan Salut

Sementara PP Nomor 84 Tahun 2015 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Dengan sejumlah kelemahan rujukan aturan pada SK itu, menurut Silaya bisa ditarik kesimpulan jika Penjabat Kades Lumahpelu ini lemah dari sisi administrasi serta pengenalan aturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan desa.

“Mungkin ia merasa bahwa masyarakat di kampung Lumahpelu ini bisa dibodohi dengan aturan rancu ini sehingga dalam pembuatan SK ini terkesan asal jadi alias abal-abal. Karena itu kami minta pak Bupati segera menggantikan Penjabat yang sekarang dengan orang yang lebih memiliki kemampuan untuk mengatur atau memanajemen pemerintahan pedesaan, “pungkas Silaya.

Terhadap pemberhentian perangkat desa di Lumahpelu ini, Camat Taniwel Timur Ny. M. Matitale mengaku tidak tahu karena tidak pernah dikonsultasikan Penjabat Kades Lumahpelu kepada dirinya.

Untuk itu, ia berjanji akan memanggil Penjabat Kades Lumahpelu untuk meminta klarifikasi kenapa hal ini tidak pernah dikonsultasikan.

“Soal ini, saya tidak tahu karena memang tidak pernah ada konsultasi. Nanti saat saya kembali ke Taniwel Timur saya akan panggil meminta penjelasan karena sesuai aturan maka wajib dikonsultasikan kepada saya selaku camat,” kata Matitale. (MAL)

Komentar