oleh

Bau Water Money 39,2 Miliar Libatkan Indra Pomi, KPK Jangan Mandul

Kabartoday, Jakarta – Proyek Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang, Kabupaten Kampar senilai 117,68 Miliar rupiah ditahun 2015-2016 telah menyeret sejumlah nama keranah hukum tindak pidana korupsi, hal itu diketahui dengan adanya penyalahgunaan anggaran senilai 39,2 Miliar.

Meski sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Adnan yang merupakan pejabat pembuat komitmen Pembangunan Jembatan “Waterfront City” Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, serta I Ketut Suarbawa, Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kerugian Negara sebesar 39,2 Miliar rupiah. Bahkan KPK juga telah memanggil sederet nama-nama saksi dari pejabat publik lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut, diantaranya Indra Pomi Nasution selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016.

BACA JUGA:  Zuhdi Mamduhi Sebut Pulo Gadung Central Publik Dengan Layanan Bobrok

Nama Indra Pomi Nasution kembali mencuat kepublik, pasalnya ia disebut-sebut sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang. Pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Indra pada tanggal 6 Desember 2019 sebagai salah satu saksi atas temuan penyalahgunaan anggaran di proyek tersebut sebesar 39,2 Miliar rupiah.

Indra Pomi Nasution, Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Tahun 2015-2016

Ketua DPP LSM Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pesdam) Bachrudin angkat bicara. Ia menyebut Indra Pomi Nasution orang yang harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pasalnya, Indra sebagai pejabat tinggi di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar tahun 2015-2016.

“Bau tak sedap dipusaran proyek Water Front City Bangkinang, dengan sebutan Money 39,2 Miliar sudah tercium sejak 2 tahun lalu, namun KPK baru menetapkan 2 tersangka di bulan Maret 2019, dan KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi di tanggal 6 Desember 2019. Proses hukum yang boleh dikatakan menunda pemanggilan, dan patut di duga muncul konspirasi KPK dengan sejumlah nama untuk tidak terseret sebagai tersangka. Yaaa kita menduga Indra Pomi salah satunya. “Beber Bachrudin saat diundang ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) di salah satu kedai kopi di wilayah Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

BACA JUGA:  Jalih Pitoeng Benarkan DKPP Panggil Eggi Sudjana Soal Aduan Kecurangan Pemilu

Sebagai fungsi kontrol, Bachrudin meminta KPK untuk transparan dalam membuka hasil temuannya ketengah publik. Hal itu dikatakannya untuk menepis kinerja KPK yang tebang pilih.

“Publik harus tau, karena yang dirugikan Negara, itu uang rakyat, 39,2 Miliar ngak kecil itu, kan itu duit rakyat yang dikorupsi. Mangkanya KPK harus transparan dan jangan menjadi lembaga anti Rasuah yang mandul. “Paparnya.

BACA JUGA:  Data Laka Lantas MT Hari ke-18 di Kampar Nihil

Untuk menarik keterlbatan Indra Pomi Nasution dalam lingkaran Water Money 39,2 Miliar Rupiah, LSM Pedam juga akan menyuratkan Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan berbagai pihak untuk mengawasi proses hukum kejahatan Negara tersebut.

“Dugaan kami kuat, keterlibatan Indra Pomi sangat kuat dipusaran korupsi massal tersebut. “Ucap Bachrudin.

Sebelumnya, Bachrudin juga menjelaskan bahwa Ketua Forum Wartawan Jakarta sejak 3 hari lalu telah meminta konfirmasi atas dugaan keterlibatan Indra Pomi dilingkaran Water Money 39,2 Miliar rupiah. Namun hingga berita ini diturunkan, pihaknya belum mendapatkan jawaban atas konfirmasi tersebut sehingga Forum Wartawan Jakarta dan LSM Pedam sepakat akan menyuratkan ke lembaga anti rasuah RI, ke Kejagung dan Mabes Polri.[]Op/red

Komentar