oleh

Bawaslu dan KPU Diminta Diskualifikasi Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin

 

Kabartoday, Bogor – Proses ijtima ulama III yang berlangsung Rabu (1/5/2019) pagi hingga sore hari akhirnya sepakat menyatakan bahwa Pemilu 2019 ini telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Ijtima para Ulama yang juga dihadiri tokoh nasional ini meminta Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

“Bismillah, keputusan Ijtima ulama dan tokoh nasional III tentang sikap dan rekomendasi terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilu 2019, ”kata Ustad Yusuf Martak selaku pimpinan sidang ijtima ulama di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

BACA JUGA:  Kuasa Hukum Kesal, Sidang Pembacaan Dakwaan Empat Kali Ditunda

Pada ijtima ulama III ini menghasilkan 5 butir peryataan sikap dan rekomendasi. Rekomendasi menyimpulkan;

Pertama, bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019.

Kedua, mendorong dan meminta kepada BPN Prabowo – Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pilpres 2019.

BACA JUGA:  Jalih Pitoeng Sebut I Juta Massa Akan Kepung MK Besok, Moeldoko Tuding Ada Kelompok Teroris

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/ diskualifikasi paslon capres cawapres 01.

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan mendiskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.

BACA JUGA:  Kivlan Sebut Jaksa Paksa Dirinya Jangan Gunakan Pengacara Tonin

Kelima, memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.(Hsw)

Komentar