oleh

Bawaslu Diam, Banyak Caleg di Banjarnegara Terindikasi Money Politik

Kabartoday, Banjarnegara – Diduga semakin maraknya Money politik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Banjarnegara telah menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Forum Masyarakat Kritisi Banjarnegara (FMKB) yang mengatakan Bawaslu Banjarnegara mandul dalam meminimalisir politik uang,

Seperti dirilis banyak media, bahwa Koordinator FMKB Kartono Entra Corpora mengatakan pihaknya akan memberantas politik uang, membantu perbaikan ekonomi dan mendorong pemerintahan yang bersih dan melayani Banjarnegara yang bermartabat.

Untuk memberantas politik uang yang diduga semakin marak dalam Pileg 2019 ini, “Kami hanya mengklarifikasi adakah ada temuan money politik di Banjarnegara?, karena Bawaslu kan selaku pengawas pemilu harus bekerja untuk memberantasnya apalagi Anggota Panwas sampai ke Desa, massa nggak ada yang ketangkap yang dibayar dari uang rakyat. Ujarnya di ruang rapat FMKB, Rabu (1/5/2019).

BACA JUGA:  Ribuan Massa Pendukung Sandiaga Histeri di Riau

Menurutnya yang selama ini memantau Pileg 2019 mengindikasikan banyak Caleg yang jadi Dewan hampir semuanya disinyalir terlibat Politik Uang.

Senada dengan Kartono, HARMONO, SH, MM aktifis Ketua Komando Peduli Pembangunan Pedesaan (KPPP) telah melakukan riset dari 34 dewan, dan yang terpilih adalah muka baru, itu dipastikan hampir semua melakukan Hal tersebut.

“Kami sampai ke Desa-desa dan mendapat informasi dugaan Politik uang semakin marak, makanya kami mengklarifikasi ke dewan yang terpilih kebanyakan melakukan hal tersebut, namun ada pembiaran meski Para Caleg tersebut terlibat Politik Uang, bisa tidak sah dilantik jadi Dewan, namun terkesan dibiarkan. “tuturnya.

BACA JUGA:  M Taufik: Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga di GBK Tak Ada Dangdutan

Sekretaris AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Banjarnegara A. Tardhie menegaskan agar Bawaslu berani bertindak untuk memberantas Politik Uang dan segera memeriksa Para Caleg yang terindikasi melakukan Politik Uang,

“Kami ada bukti rekamannya kalau para caleg diduga melakukan poltik uang, Ini kan tidak jujur dan dapat merusak proses demokrasi, “ujar Tardhie.

Menurutnya dalam pantauan media memang pada penyelenggaraan Pileg 2019 di Kabupaten Banjarnegara isu adanya dugaan politik uang semakin marak, dan diduga melibatkan hampir semua Caleg yang diprediksi akan menduduki kursi Dewan yang kisarannya senilai Rp 30 ribu hingga Rp 150 ribu, bahkan ada sampai Rp 300 ribu per orang, yang disesuaikan dengan tingkat persaingan antar caleg di Daerah Pemilihan Masing-masing

BACA JUGA:  Anies Sebut Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Dasarnya Pergub DKI Terdahulu

Politik Uang, lanjutnya, banyak melibatkan para caleg guna mendulang suaranya untuk duduk di Kursi dewan, maka hal itu telah mencedarai Demokrasi.

“Kami minta segera audiensi dengan pimpinan Bawaslu untuk membahas hal ini sebelum tanggal 15 Mei 2019 dan awal dari Korupsi dari mereka para caleg, “terangnya

Sementara itu Bawaslu Banjarnegara mengatakan hanya mampu menerima masukan dari Para Aktivis peduli pemilu yang bersih untuk dilaporkan pimpinan.

“Ya nanti akan kami sampaikan ke Pimpinan karena saat ini ada yang tugas luar dan masih rapat di KPU, “pungkasnya.(Ard)

Komentar