oleh

Bawaslu Putuskan KPU Bersalah dan Melanggar Tata Cara Administrasi

Kabartoday, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) penuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di kantor Bawaslu Jakarta, Kamis (16/5/2019).

KPU dinyatakan bersalah terkait laporan pelanggaran administasi quick count (hasil hitung cepat).

Dalam sidang putusan tersebut, Bawaslu menyatakan KPU RI bersalah lantaran dianggap terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat, ”kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Ditegaskan Abhan, Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

BACA JUGA:  Charta Politika: Jokowi Tidak Bisa Dipercaya

“Dengan ini mengadili, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng, ”Urai Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi Situng KPU, di kantor Bawaslu, Kamis (16/5/2019)..

Bawaslu dengan ini memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

Di dalam penetapan keputusan bersalah terhadap KPU, Anggota Majelis, Rahmat Bagja juga menambahkan Komisi Pemilihan Umum RI tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat Pemilu 2019, dan KPU juga tidak menyampaikan pembicaraan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat hasil pemilu.

BACA JUGA:  Penambahan Personil Satgas TMMD Ke 106 Untuk Mempercepat Pembangunan Plengsengan

“Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, “ungkap Rahmat.

Video terkait

Maka dengan terbuktinya kesalahan KPU dan diputuskan Bawaslu RI bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melanggar tata cara dan prosedur mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

BACA JUGA:  RR Optimis Prabowo-Sandi Tingkatkan Ekonomi Indonesia Dalam 100 Hari Kerja

Putusan tersebut tercantum dalam surat pelanggaran administratif pemilu Nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Sementara Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, KPU telah melakukan kesalahan karena tidak menindaklanjuti laporan BPN sebelumnya soal lembaga hitung cepat dengan membentuk dewan etik.

Selain itu, Sufmi Dasco Ahmad juga meminta KPU mengumumkan semua lembaga survei yang tampil di televisi pada 17 April 2019 melakukan kesalahan dan terbukti menyesatkan.(Op/red)

Komentar