oleh

Bawaslu SBB Sebut Pelanggaran Kampanye Caleg Hanura Sudah Dilimpahkan Ke Polisi

Kabartoday, Piru – Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Calon Legislatif Partai Hanura, Iqbal Payapo yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Septi Idris Sese yang berlangsung di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur yang sempat viral di Masyarakat ditanggapi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bawaslu Kabupaten SBB.

Ditemui di Kantornya, Rabu (6/3/2019) Ketua Bawaslu SBB, Hijrah Tangkota mengatakan pada prinsipnya kasus ini adalah temuan Bawaslu bukan laporan Masyarakat, kemudian dalam rangka meregistrasi atau mendaftarkan pelanggaran Pidana Pemilu tersebut maka Bawaslu harus melihat unsur materiil maupun Formil temuan tersebut.

“Terhadap proses mengkaji untuk menentukan kasus itu, Bawaslu telah melakuan pemeriksaan beberapa saksi di lapangan, terhadap hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Bawaslu kemudian melakukan rapat pleno untuk penentuan memenuhi unsur materiil dan formil ataukah tidak, dalam kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu itu. “beber Tangkota.

BACA JUGA:  Kampanye di Balai Desa: Kades di Pemalang Kena Sumprit UU Pemilu

Ia juga mengungkapkan pihaknya telah melalui tahap Pertama, kemudian Masuk ke tahap kedua, untuk meregistrasi unsur pelanggaran Pidana, kode Etik maupun pelanggaran lainnya, maka selanjutnya Bawaslu telah merekomendasikan kasus ini ke kepolisian untuk melanjutkan proses penyelidikan lebih dalam dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang melibatkan ASN itu.

Dijelaskan lebih lanjut, terlapor yaknk, Septi Idris Sese, ASN (Kepala Unit Layanan Pengadaan) Pemkab SBB, Lusia Setitit (Caleg Hanura untuk DPRD) Kabupaten SBB, dan Iqbal Payapo, (Caleg Hanura untuk DPRD) Provinsi Maluku.

Pada proses penyelidikan tahap Kedua itu, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka, hal ini diperkuat oleh Peraturan Bawaslu RI, No 21 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Bab III tentang Tata Cara Pengawasan pada Ayat 3 dan 4.

BACA JUGA:  Berjudi di Area Pasar, Empat Orang Bina Baru Ini Diamankan Polisi

Ayat tersebut menyebutkan yang menjadi kewenangan Bawaslu adalah (3). melakukan investigasi dugaan pelanggaran; b. membuat analisa hasil pengawasan; dan/atau c. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran.(4) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c.

Menurut Tangkota, setelah dilimpahkan ke Kepolisian dalam Satgas Gakumdu, maka kewenangan Kepolisian adalah melanjutkan penyelidikan dan menetapkan tersangka terhadap para terlapor tersebut.

Terhadap pemberitaan penetapan tersangka yang ramai selama ini, Tangkota menyatakan berkaitan dengan hasil pemeriksaan kasus dugaan Pelanggaran Pemilu hingga saat ini Bawaslu SBB belum menerima laporan secara resmi dari Penyidik dan sentra Gakumdu, bahwa ada dari para terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tangkota juga memperkirakan, penetapan tersangka baru akan dilakukan pada hari Senin, (11/3/2019) atau Selasa (12/3/2019), karena itu Tangkota mengharapkan publik tetap bersabar menanti hasil penyelidikan yang dilakukan karena penanganan kasus ini masih dalam koridor,

BACA JUGA:  Perempuan, Anak, dan Warisan Budaya Sebagai Pemersatu

“Kalau sudah waktunya maka Kita sampaikan ke Masyarakat. “cetusnya.

Tangkota memaparkan, untuk Kasus Pelanggaran Pemilu setelah masuk tahap ketiga di Kepolisian maka akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan setelah P21, selanjutnya akan langsung diajukan ke Pengadilan, dimana saat dipengadilan itulah baru diputuskan bersalah atau tidaknya para terlapor, ataupun didiskualisifikasi atau tidaknya Caleg tersebut.

“Jadi bukan saat penetapan tersangka maka Caleg itu kena Des “imbuhnya.
Lamanya penanganan kasus pelanggaran Pemilihan Umum juga dijelaskan oleh Tangkota, yakni batas 14 Hari di Bawaslu, 14 hari di Kepolisian dan 5 hari di Kejaksaan, setelah P21 kemudian berkas sudah bisa diajukan ke Persidangan yang berlangsung lebih cepat dari kasus pidana Umum lainnya.(Nicko)

Komentar