oleh

Begini Tanggapan Ketua LSM Perintis Terkait 332 Penggangguran Baru di Banyuwangi

KabarToday, BANYUWANGI – Terkait pemecatan pegawai Tenaga Harian Lepas THL) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi yang mengakibatkan 332 orang pekerja menjadi pengangguran, Ketua LSM Perintis Banyuwangi, Holili Abdul Ghani, S.Ag, menyampaikan tanggapannya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak jelas kajiannya dari mana. Bagian anggaran itu tidak salah, dalam membaca APBD antara pendapatan daerah, dan belanja daerah seimbang tidak ? Kalau ternyata selama sekian tahun itu ada surplus sisa pendapatan.

“Nah, terus yang dianggap beban 53 M pertahun untuk THL itu dari mana ? Karena di masa pandemi ini, program pemerintahan sekarang juga memulihkan ekonomi, ketika berbahasa memulihkan ekonomi namun  justeru memberi beban kepada penambahan pengangguran. Lah ini kajiannya dari mana ?,” suluk  aktivis ini saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (14/3/21).

Disinggung oleh Holili, terkait pemerintahan sebelumnya. Karena kebijakan pemerintah atau bupati sebelumnya terlalu mumukin, karena bupati mengambil kebijakan menurut kaca mata politik kepentingannya. Tetapi di satu sisi pemerintahan ini sebuah sistem dan harus di evaluasi. Di mana pendapatan daerah dan pengelolaan daerah ini sudah di kaji tidak sisi pemanfaatannya dan kegunaannya ?

BACA JUGA:  Klarifikasi Kapolsek Bantar Gebang Terkait Video Pembubaran Resepsi Di Kota Bekasi

“Karena THL ini sangat multi tafsir kalau dilarikan ke politik. Mohon maaf, saya lihat para politisi di Banyuwangi ini tidak layak menjadi wakil rakyat. Karena apa, dalam mengkaji persoalan kecil ini seharusnya tidak butuh waktu lama. Dan saat ini Banyuwangi jangan bicara soal ekonomi, karena kebijakannya sudah tidak hadir,” ungkapnya.

Sementara seiring berjalannya waktu, dimintai komentarnya terkait pemerintahan yang baru, Holili memberikan suport dan mengacungi jempol. Karena Bupati yang baru ini, mengingat baru berselang beberapa hari, sehingga Holili menunggu 100 hari kerja yang dilakukan begitu gencarnya turun ke beberapa sektor dengan ikon pemulihan ekonomi, dia suport dan dia acungi jempol.

BACA JUGA:  Kabid Humas Polda Banten Himbau Pemudik Saat Arus Balik Lebaran

“Tapi, ketika ini menjadi wacana publik seorang bupati harus menindak lanjuti. Apalagi besok (Senin, 15/3/21) ada hearing untuk mendengarkan suara rakyat. Ketika hearing sudah dilakukan dan kebijakan untuk rakyat tidak segera di tetapkan, berarti ini tidak berbeda dengan pemerintah sebelumnya yang tidak peduli kepada nasib rakyat,” paparnya.

Kembali ke soal pemecatan THL, Holili mengaku sangat kecewa, karena itu dianggapnya tidak manusiawi serta tak bermoral. Pemecatan THL tersebut, meski dalam kondisi pandemi, atau bahkan diluar pandemi pun, menurutnya tidak manusiawi.

“Saya justru sangat kecewa atas kebijakan pemerintah saat ini, karena akan menambah pengangguran. Dan ini tidak manusiawi serta tidak bermoral. Karena apa, Banyuwangi ini jangankan mangangkat 332 THL di tambah 100 pun masih mampu. Evaluasi saya ke pendapatan daerah, pendapatan daerah masih surplus kenapa merasa berat memberi gaji dan mengkaryakan yang notabenenya memulihkan ekonomi kerakyatan. Jadi kebijakan pemerintah saat ini sangat tidak tepat, dan harus dipikirkan kembali,” tegasnya.

BACA JUGA:  Grup Xpress Air Segera Buka, Rute Banjarmasin - Banyuwangi

Dalam kesempatan tersebut, Holili juga mempertanyakan adanya beberapa pergelaran festival. Berapa persen pendapatan daerah, sejauh mana manfaatnya festival untuk Banyuwangi juga dia persoalkan. Terlebih ketika tiba pada soal biaya.

“Harus ada pengurangan festival yang menghambur-hamburkan pendapatan daerah. Terkait bantuan hibah yang diperuntukan ke perhotelan, meskipun ada pertunjukan di sana, saya menyayangkan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Saya kecewa 332 THL menjadi korban, justru THL yang harus diperjuangkan yang jelas ada manfaatnya,” tandasnya. (Oyek)

Komentar

News Feed