oleh

Bendera Kuning Simbol Kematian Bertebaran di Komnas HAM

Kabartoday, Jakarta – Pasca putusan majelis hakim konstitusi yang dibacakan ketua hakim MK Anwar Usman dengan menolak semua permohonan pemohon tim hukum Prabowo-Sandiaga pada hari Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB telah mengundang konflik ketidakpuasan masyarakat.

Publik menilai permasalahan sengketa Pilpers tersebut bukan dituju ke para paslon capres maupun cawapres, akan tetapi publik menginginkan adanya konstitusi hukum yang berkeadilan.

Terlepas dari putusan MK, ratusan massa kembali menggelar aksi di gedung Komnas HAM Jakarta hari ini, Jum’at (28/6/2019).

Aksi yang dipimpin Mantan penasehat lembaga KPK Abdullah Hehamahua menuntut Komnas HAM untuk segera menyelesaikan tragedi kematian aksi di tanggal 21-22 Mei dan kematian para petugas 600 KPPS.

BACA JUGA:  Petisi Tokoh Nasional Desak Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

Iring-iringan massa yang berjumlah 300-an orang ini berjalan kaki dari Mesjid Sunda Kelapa dan berkumpul padati gedung Komnas HAM dengan membawa puluhan bendera kuning sebagai simbol matinya hukum di Indonesia.

Menurut Hehamahua, bendera kuning tersebut bukan saja sebagai simbol, akan tetapi lebih kepada berkabungnya rakyat Indonesia atas kecurangan pemilu 2019.

“Pemilu tahun ini kami nyatakan sebagai pemilu yang amburadul dan terparah sejak Indonesia merdeka. Untuk itu, kami perwakilan rakyat Indonesia menuntut Komnas HAM segera menyelesaikan tragedi kematian aksi 21-22 Mei dan insiden kematian massal para petugas KPPS. “Kata Hehamahua di Komnas HAM Jakarta.

BACA JUGA:  PDIP Minta C1 Plano Dibuka saat Hitung Suara

Selain itu, ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat tidak masuk akal, kecurangan pemilu pilpers 2019 yang digugat tim hukum Prabowo-Sandiaga ditolak. Hal itu tentunya MK telah melukai demokrasi bangsa dan rakyat Indonesia.

“Kami juga akan melaporkan MK atas ketidaknetralannya ke Mahkamah Internasional.

“Kami inginkan Negara berpegang pada kedaulatan rakyat, dan bukan pada penguasa yang disetir aseng dan asing. “Ucapnya.

BACA JUGA:  Gubernur Kalbar Apresiasi Penenggelaman 13 Kapal Nelayan Asing

Untuk itu, Hehamahua mengajak rakyat Indonesia segera menarik dana tunai simpanan/tabungan di bank-bank pemerintah dan swasta cina. Menarik dana tabungan haji di bank-bank pemerintah. “Bebernya.

Ia juga menyebut rakyat masih bisa menunaikan ibadah Umroh yang bisa dilaksanakan setiap saat, sampai rezim jatuh.

Pantauan Kabartoday.co.id dilapangan, Komnas HAM telah menerima 20 perwakilan para aksi untuk membicarakan tuntutan yang digelarnya.(Op/red)

Komentar