oleh

Beri Laporan Bohong, IPW Rekomendasi Bareskrim Proses Hukum Budianto Tahapary

Kabartoday, Jakarta – Perkara yang mendera ahli waris M. Yasin dan Sulaiman atas laporan Budianto Tahapary, pada bulan Maret 2018 lalu dinilai cacat hukum. Pasalnya, kedua ahli waris yang disangkakan tersebut telah dituduh melakukan pengeroyokan dan pengrusakan CCTV diarea lahan seluas 500 meter persegi miliknya sendiri yang terletak di Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan pengacara muda Andri Sikumbang dalam keterangan pers nya di Jakarta, Jum’at (3/4/2020).

Andri yang didampingi H. Pujo dan seorang tokoh betawi Ustdz Eka juga mengapresiasi atas kinerja Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono ketika ditemui diruang kerjanya kemaren (3/4/2020) siang. Menurut Andri, Kapolres akan segera memproses laporan atas nama kliennya terhadap terlapor Budianto Tahapary.

“Kami apresiasi kepada pak Kapolres Jaksel, ia akan pelajari kasusnya dan segera memprosesnya agar kasus tersebut terang benderang. “Ucap Andri.

Sebelum kasus ini ditangani Kombes Pol Budi Sartono yang kini menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan, pihaknya menyayangkan laporan kepolisian kliennya atas nama Yasin dan Sulaiman justru tidak dijalankan dengan baik oleh penyidik.

Dari kiri: H. Pujo, Tokoh Betawi Ustd Eka, Andri Sikumbang Kuasa Hukum Ahli Waris M. Yasin dan Sulaiman

“Klien kami melaporkan Budianto Tahapary dkk itu terlebih dahulu, Nomor LP nya TBL/927/II/2018/PMJ/Dit. Reskrimum, tertanggal 19 Februari 2018, dengan terlapornya Budianto Tahapary dkk. Mereka dikenakan pasal 167, 385 dan pasal 406 KUHP meski penyidik sudah mengeluarkan SP2HP sebanyak 4 kali ditahun 2018 dan SPDP pada tanggal 20 Agustus 2018. “Beber Andri.

Ia merinci, munculnya perkara tersebut bermula ketika ahli waris mengkuasakan sebidang tanah garapan Eigendom Verponding No. 6310 seluas 500 meter miliknya 10 tahun silam kepada Budianto untuk menjaga dan memelihara lahan tersebut untuk masa 3 bulan.

BACA JUGA:  Saksi Waras Wasisto Akui Tak Ikut Campur Soal Urusan Izin Meikarta

Atas dasar kemanusiaan, ahli waris memberikan keleluasaan kepada Budianto untuk tetap menempati tanah tersebut hingga sampai munculnya peristiwa proses hukum yang menimpa 2 orang ahli waris yang dituduh Budianto telah melakukan pengrusakan sebuah CCTV yang berada di lahan miliknya sendiri.

Nama Budianto Tahapary yang diketahui eks Debt collector menolak untuk keluar dari tanah milik ahli waris (Alm) H. Ahmad Syarkoni bin H. Muhammad, dengan alibi dirinya meminta kerugian sebesar Rp. 250 juta per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2010. Alhasil kelakuan Budianto Cs membuat berang ahli waris, sehingga pada tahun 2018, ahli waris yang didampingi Babinsa, dan Bimas setempat akan melakukan pemageran tanah miliknya yang dikuasai Budianto Cs.

Dikatakan Andri, peristiwa itulah yang akhirnya dua (2) orang ahli waris diperkarakan Budianto Cs dengan tuduhan pengeroyokan dan pengrusakan CCTV dilahan miliknya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta dilapangan, Andri menyebut tidak ada perkara pengeroyokan yang dituduhkan Budianto ke ahli waris, tanpa adanya 2 alat bukti kuat, pelaporan tersebut dipaksakan dan diterima oleh penyidik Polres Jakarta Selatan.

Munculnya Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane telah membuka tabir dalam perisitiwa yang menimpa Yasin dan Sulaiman.

Bahkan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane juga menjadi sasaran korban atas pengakuan bualan Budianto Tahapary.

Sebelumnya Neta akui selama 45 hari pelapor Budianto berkomunikasi secara intens dan bertemu beberapa kali dengan pengurus IPW, serta menyebutkan adanya oknum anggota Polrestro Jakarta Selatan yang meminta uang untuk menyelesaikan perkaranya.

Neta menduga pelapor Budianto Tahapary ingin mencelakakan lembaganya terkait tuduhan oknum anggota Polrestro Jakarta Selatan memeras uang senilai Rp 1 miliar.

BACA JUGA:  LSM Paskal Desak Polres Probolinggo Tuntaskan Proses Hukum Ijazah Aspal Anggota Dewan

“Saya tidak paham kenapa pelapor Budianto jadi melantur begitu dan omongannya jadi berbeda dalam kasus dugaan pemerasan Rp 1 miliar yang dilakukan oknum Polrestro Jakarta Selatan terhadap dirinya. “kata Neta seperti dilansir realitarakyat.com melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Budianto juga mengaku dihadapan IPW telah memiliki dua saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib.

“Dia itu mengatakan ada dua orang, satu temannya Kasat Serse dan satu lagi temannya sendiri, yang kemudian dia pertemukan dengan saya,” ujar Neta.

Saat bertemu petugas Bidang Propam Polda Metro Jaya pun diungkapkan Neta, Budianto menyampaikan Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Selatan meminta uang Rp 1 miliar. Bahkan anggota Bidang Propam Polda Metro Jaya juga meminta bukti laporan dan barang bukti lainnya kepada Budianto.

“Jadi saya merasa aneh penjelasan Budianto ke media berubah menjadi lain ceritanya. IPW kok malah dipojokkan Budianto, ada apa? “ucap Neta.

Terkait informasi Budianto itu, Neta meminta Propam Polda Metro Jaya merekomendasikan Bareskrim Mabes Polri mengusut laporan ngasal Budianto yang diduga bohong tersebut agar diproses pidana.

“Saya merekomendasi Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut laporan palsu Budianto Tahapary yang di duga berbohong dan membuat kericuhan ditengah institusi kepolisian dan masyarakat agar segera diproses hukum. “Pinta Neta.

Produk hukum yang keliru akan berakibat fatal terhadap objek perkara, terlebih dalam perkara pidana. Ia juga menyinggung akibat tekanan pemberitaan atas pengakuan Budianto yang tak sesuai faktanya, sehingga berdampak pada konsumsi hukum yang tak sesuai dengan Perkap Polri No.14 tahun 2012, tentang managemen penyidikan tindak pidana.

Munculnya Peristiwa ketika ahli waris akan memagari tanahnya, dihadang oleh Budianto Cs, tahun 2018

Andre meyakini bahwa mereka yang menjadi korban atas pengakuan dan pelaporan bohong Budianto Tahapary dengan maksud jahat tertentu dapat segera diproses hukum.

BACA JUGA:  Bambang Soesatyo Layak Jadi Presiden 2024 Asal Merakyat

Seperti yang diterangkan sebelumnya oleh Andri Sikumbang, bahwa prilaku Budianto dengan memprovokasi dan bahkan memberikan keterangan palsu ke Ketua Presidium IPW berdampak pada ahli waris atas nama M Yasin dan Sulaiman yang akhirnya menjalani pesakitan di rutan cipinang Jakarta Timur. Bahkan Andri menerangkan bahwa kliennya akan memasuki sidang putusan di PN Jakarta Selatan atas apa yang tidak pernah diperbuatnya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diding Eki Sukmadadi terhadap Yasin dan Sulaiman sangat tidak relevan dengan fakta-fakta dilapangan maupun fakta dipersidangan, dimana JPU tetap mendakwa kliennya dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang pengeroyokan dan pengrusakan barang dengan hukuman badan selama 18 bulan penjara.

Andri menilai penerapan pasal 170 ayat 1 KUHP yang dituduhkan JPU terhadap kliennya Yasin dan Sulaiman tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta serta barang bukti. “Klien kami disebut JPU melakukan pengeroyokan dan pengrusakan, jika benar ada yang terluka berat dan ringan seperti yang diutarakan di dalam laporan pelapor, kami ingin dimunculkan bukti visum dan foto-foto korbannya. Dan tuduhan pengrusakan CCTV juga masih kami ragukan. “Urai Andri.

Dengan dasar itu, dan demi tegaknya hukum, Andri menegaskan bahwa kliennya tidak ada sama sekali niat untuk membuat onar. Kepentingan Yasin dan Sulaiman hanya memagari tanahnya sendiri, karena itu semua sudah terungkap di dalam persidangan.

“Berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan ketidak singkronan dari penyangkalan JPU serta bukti-bukti yang tidak kuat, kami memandang objectif bahwa Hakim ketua akan memutuskan tidak bersalahnya M. Yasin dan Sulaiman.pungkasnya.[]Op/red

Komentar