oleh

Bukan Soal Menang Atau Kalah, MK Dituntut Menjaga Marwah Demokrasi Indonesia

Kabartoday, Jakarta – Kompetisi pemilihan kepala Negara adalah hak demokrasi. Gelaran pemilu 2019 telah menyisahkan polemik dan ketidakpuasan rakyat Indonesia. Publik menilai adanya kecurangan demokrasi, mungkin di Indonesia hal itu dianggap wajar.

Permohonan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres juga telah dilakukan kubu 02 Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah konstitusi yang benar, hal itu dijelaskan Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan demi menjaga marwah demokrasi Indonesia.

“Ini bukan soal menang atau kalah dalam Pilpres, tetapi lebih kearah menjaga Marwah demokrasi Indonesia. “Kata Ferry di Media Centre Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019) malam.

BACA JUGA:  Relawan Jokowi Sediakan 100 Miliar Bagi Kubu 02 Yang Bisa Buktikan Kecurangan Pemilu

Menurutmu, pelajaran penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga konsistensi demokrasi yang jurdil, “marilah kita selamatkan Negeri ini, sebagai bangsa yang beradab dan memegang teguh pada kedaulatan rakyat. “Urainya.

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan

Ferry juga menyebut setiap yang berkompetisi dalam Pilpres tentu akan mengalami menang atau kalah.

“Menang atau kalah dalam kompetisi itu pasti terjadi, hanya saja pastinya ada perbedaan kemenangan atau kekalahan yang didapati itu berasal dari kemurnian yang jujur dan adil atau justru berasal dari kecurangan. “Ucap Ferry.

BACA JUGA:  Sukses Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin Gelarn Doa Bersama Yatim Piatu

Sebagai pembuktiaannya, pihak Prabowo-Sandiaga lalu mengajukan sengketa atas dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres tersebut.

Kecurangan jika dibiarkan menurutnya akan menjadi jamur tradisi dan pembiaran, sshingga menimbulkan sesuatu yang tidak  berkomitmen dalam menjaga keutuhan Negara dan kualitas bangsa.

“Dari semua bukti yang dihadirkan dan ungkapan para saksi serta ulasan para Ahli di sidang MK waktu itu telah sesuai dengan apa yang mereka temukan di lapangan. “jelasnya.

BACA JUGA:  Tim Satgas TMMD ke 106 Kodim 0816/Sidoarjo Hadiri Bersih Desa

Ferry meyakini 9 hakim konstitusi akan memutuskan kebenaran atas apa yang dikeluhkan dan dirasakan rakyat Indonesia untuk menjadi terang benderang tanpa adanya dugaan dan kekecewaan.

“Saya kira rakyat mengerti dan memahami jika keputusan hakim MK berpihak pada kebenaran dan mengedepankan komitmen menjaga konstitusi hukum. “pungkasnya.(Op/red)

Komentar