oleh

Camat Akan Panggil Penjabat Kades Lumahpelu Karena Pecat Staf Tak Prosedural

-Daerah-661 views

Kabartoday, Piru – Tindakan Penjabat Kepala Desa Lumahpelu Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, Fridoms Vries Elake yang memecat staf desanya tanpa melalui prosedur direspon Camat Taniwel Timur Ny. M. Matitale. Penjabat Kades tersebut akan dipanggil untuk mengklarifikasi keputusannya itu.

Elake memberhentikan Glemen Silaya dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 140/01/04/2019 yang ditandatangani tanggal 24 April 2019. Dalam SK itu, Elake mengangkat Marpi Silaya sebagai Kepala Seksi Pelayanan yang baru.

Pemecatan Glemen Silaya diduga kuat karena tidak mengikuti “kiblat” politik Penjabat Kades Lumahpelu untuk mendukung calon legislatif dari partai politik tertentu.

Camat Taniwel Timur Ny. M. Matitale mengaku tidak tahu dengan pemecatan tersebut. Padahal salah satu prosedur yang wajib dilakukan Elake sebelum menerbitkan SK pemberhentian itu harus berkonsultasi dengan camat dan jika camat menyetujui maka camat akan mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu dasar penerbitan SK pemberhentian tersebut.

BACA JUGA:  Akibat kelalaian, Lapak Daur Ulang Karet di Bogor Diamuk Sijago Merah

“Saya tidak tahu kalau ada pemberhentian perangkat desa di Lumahpelu. Tidak pernah dikonsultasikan. Nanti saya akan panggil dia (Elake-red) dan meminta penjelasan,” tegas Matitale kepada media ini.

Matitale jelaskan saat ini dirinya sementara mengikuti kegiatan di Makassar dan saat kembali nanti akan memanggil Elake.

“Saya dalam perjalanan menuju Makassar untuk mengikuti kegiatan. Nanti saya kembali baru saya akan panggil dia (Elake-red),” jelasnya.

Menurutnya, aturan main pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu sudah jelas dan prosedurnya ada. Aturan dibuat pemerintah untuk ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tindakan dalam kapasitas sebagai seorang pejabat pemerintahan. Karena itu, Matitale berjanji akan menyikapi persoalan ini dan akan meminta klarifikasi Elake memberhentikan perangkat desanya tanpa melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Kades atau Penjabat Kades wajib mengkonsultasikan rencananya kepada camat. Tetapi konsultasi tidak dilakukan Elake dan langsung menerbitkan SK pemecatan kepada staf desanya.

BACA JUGA:  Brigjen TNI Ritiauw Sumbang 100 Sak Semen Bangun Masjid di Maluku

Pemecatan Glemen Silaya ini diduga kuat karena tidak mengikuti “kiblat” politik Penjabat untuk mendukung calon legislatif dari partai politik tertentu.

Glemen Silaya sendiri terkejut saat menerima SK pemecatan dirinya karena merasa selama ini cukup baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kasi Pelayanan.

“Saya kaget juga saat menerima surat pemecatan ini. Padahal saya merasa selama ini tidak ada buat kesalahan. Saya juga mengikuti semua perintah atau instruksi dari bapak Penjabat. Makanya saya tidak percaya saat mendapat SK ini,” jelas Glemen Silaya kepada media ini melalui telepon seluler Minggu (28/4).

Silaya juga mengaku beberapa waktu lalu sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif pernah dipanggil Penjabat Kades Fridoms Vries Elake di rumahnya. Saat itu hanya mereka berdua bertemu dan pembicaraannya mengarah ke persoalan politik. Arah utama pembicaraan itu Elake menginstruksikan agar Silaya menggalang keluarganya untuk memberikan pilihan politik ke caleg asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk DPRD Kabupaten SBB kepada caleg nomor urut 4 yaitu Lusya Setitit dan untuk DPRD Provinsi Maluku kepada caleg nomor urut 2 M Iqbal Payapo.

BACA JUGA:  Di Banyuwangi Ada Pelayanan Publik Mandiri, Urus Dokumen Tanpa Ketemu Petugas

“Saya dipanggil bapak pejabat ke rumahnya. Saat itu hanya kita berdua dan dalam pembicaraan empat mata itu saya diarahkan ke Lusya Setitit dan Iqbal Payapo untuk saya dan keluarga saya,” ujarnya.

Terhadap “perintah” Penjabat Kades Lumahpelu ini, Silaya mengaku telah melaksanakan dengan baik dan menggalang keluarga mengikuti arahan politik ini. Namun setelah melaksanakan tugas ini, ia terkejut saat mendapat “hadiah” dari Penjabat Kades berupa SK pemecatan dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan. (MAL)

Komentar