oleh

Catatan Muslim Arbi Soal Jokowi dan Problem Makar

Kabartoday, Jakarta – Catatan Minggu ini, Direktur Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi menuliskan sebuah ungkapan untuk Paslon Capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Arbi mengulas tiga (3) hal soal Jokowi pada masa pencalonan presiden Republik Indonesia tahun ini.

“Jokowi karena tidak Cuti, atau non-aktif, dan bisa juga Mundur. Maka. Posisi Joko Widodo saat Pilpers tahun 2019 ini sebagai Kepala Negara kah? atau Kepala Pemerintahan (Presiden), atau sebagai calon presiden (Capres). “Tulis Arbi pada redaksi Kabartoday.co.id, Minggu (2/5/2019).

Arbi menilai poin-poin diatas tidak dilakukan oleh seorang Jokowi, sehingga kedudukannya meski dalam kompetisi capres, Jokowi tetap mengatasnamakan presiden RI. “Laahh terus lawan Prabowo siapa dalam kompetisi pencalonan presiden? “Tanya Arbi.

Menurut Arbi, ada tiga (3) hal yang menjadi pertanyaan publik, yakni:

1). Sebagai Kepala Negarakah?, maka segala tindak tanduk adalah kepala negara dan wajib melindungi semua warga negara, tidak terkecuali baik yang loyal maupun oposisi. Hal itu jika memang Jokowi tidak cuti saat dirinya jadi capres.

2). Sebagai Kepala Pemerintahankah atau kepala penyelenggara negara (presiden), Jokowi harus netral terhadap semua warga negara. Itu jika dia memahami soal tersebut.

BACA JUGA:  Pemprov DKI Tanam Pohon di Monas, Sanny Irsan Sebut Inilah Gubernur Indonesia

3). Sebagai Capres kah? tentu nya berada pada posisi kompetisi. Kompetisi lahirkan 2 kubu( Kubu loyalis dan Kubu Oposisi).

“Karena paslon 01 tidak cuti, atau non-aktif, maka terjadi kerancuan. Oleh karena nya posisi 01 dilemmatis. Dilemmatis sebagai kepala negara, kepala pemerintahan (presiden) dan calon presiden (capres). “Ucap Arbi.

Seharusnya, Jokowi yang notabennya sebelum pencapredab sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harua tunduk kepada UUD 1945 sebagai pemberi contoh baik ke publik dan bukan membenturkan aturan yang berlaku.

“Kan perselisihan pilpers tahun ini terjadi karena Jokowi tidak mau cuti, jadi publik menilai seorang Jokowi tidak taat aturan dan undang-undang pemilu. “Terang Arbi.

Arbi menilai, dilemma yang muncul adalah Jika Rakyat gunakan Hak-hal Konsitusional untuk mengkritik pemerintahan karena satu dan lain hal dianggap melawan pemerintah. Padahal di alam demokrasi adalah bebas menyampaikan pendapat. Oleh aparat dianggap publik menyerang pemerintah dan menganggu wibawa negara. Juga kalau mengkritik Capres pasti dianggap mengkritik pemerintah dan negara.

BACA JUGA:  Kapolri¬† Idham Azis Pimpin Upacara Parade HUT Korpolairud Ke 69

“Lebih ironis lagi dengan kubu yang berseberangan, karena kontetasi pilpres di tuduh dengan pasal makar karena beda pendapat…. Lucu kan? “_kritik Arbi.

Arbi mempertegas bahwa soal Pilpres adalah soal lex spesialis. Aturan dan UU No. 7 tahun 2107. Polisi tidak bisa sembrono soal ini. Di Pemilu tidak ada makar karena itu demokrasi. Segala pendapat apa pun terkait pemilu dan pilpres adalah soal kompetisi. Bukan wewenang polisi untuk menggiring soal wacana dan pendapat soal Kedaulatan Rakyat yang di jamin UU.

“Sangat salah jika pendapat soal Pilpres dan pemilu di giring ke pasal makar yang sangat keliru seperti sekarang. “Ulasnya.

Gerakan People Power adalah perwujudan Kedaulatan Rakyat yang menuntut hak-hak nya dalam Konteks Keadilan dan Tegaknya Kebenaran.

Gerakan People power tolak kecurangan pemilu adalah hak konsitusi yang sah dan legal. Polisi wajib mengawal Masyarakat untuk menuntut tegaknya kebenaran dan keadilan. Termasuk di dalam nya kebanaran dan keadilan soal pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Umum serentak.

BACA JUGA:  Alumni UI Gelar Aksi Tuntutan Ke Bawaslu RI

“Kalau Polisi memeriksa dan menjadikan para tokoh sebagai tersangka, lalu dijebloskan ke sel tahanan atas tuduhan Makar, itu konteks hukum yang salah. Karena kamj terlihat adanya kepanikan yang disembunyikan dari paslon 01 sehingga ia gunakan kekuasaannya untuk menggerakan aparat kepolisian. “beber Arbi.

Arbi juga mempertanyakan, apakah mengkritik dan membangun gerakan terhadap Capres akan selalu di kategorikan makar dan berupaya menjatuhkan pemerintah yang sah?

“Bukankah Pilpres itu proses pergantian kepemimpian nasional secara sah dan legal yang diatur Undang-Undang. “ujarnya.

Kalau berwacana soal ganti presiden adalah makar, kata Arbi pilpres ini makar yang di legalkan. Padahal makar dalam konteks istilah adalah merebut atau menjatuhkan pemerintahan dengan kekuatan senjata.

“Saya kira Polisi perlu tinjau ulang keputusannya dalam hal makar yang di tuduhkan kepada sejumlah tokoh belakangan ini, dan segera bebaskan mereka. Karena tindakan Polisi dengan menuduh makar para tokoh dan dijebloskan ke sel tahanan, itu artinya polisi telah lakukan pelanggaran Hukum dan UU yang nyata. “Urai Arbi.(Op/red)

Komentar