oleh

Diduga Jadi Ajang Korupsi, Pembangunan Jembatan Senilai 19 Miliar Terbengkalai

Kabartoday, TANJUNGBALAI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai Mulkan ST diduga selalu saja tidak berada ditempat, karena terkesan takut jumpa dengan Wartawan di Kantornya untuk Konfirmasi.

Sehingga, melahirkan tudingan miring dikalangan Wartawan, jika Kadis yang satu ini tidak menunjukan seorang Pejabat yang baik dan terkesan tidak mengindahkan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ironisnya, dirinya kerap menghindar dari kunjungan wawancara maupun konfirmasi wartawan.

Pantauan dilokasi mantornya, Kamis (9/4/2019) kegiatan kantor tersebut terlihat sunyi, sepi dan ruangan pintu tertutup, hanya bisa dibuka dengan Finger Print dari Jari Petugas untuk membukanya.

BACA JUGA:  Polisi Menambahkan Ribuan Personil Satuan Resmob Jelang Saur

Sedangkan untuk lokasi ruang tunggu, tidak satu pun terlihat Pegawai ASN ataupun Honorer berada ditempat.

Menurut salah seorang Wartawan Televisi Wanda (Striger Efarina TV) dan Saufi Simangunsong (Kontributor TVRI) menyatakan, sangat kecewa mengetahui hal itu.

Menurut mereka, kondisi tersebut kerab terjadi, sehingga tidak dapat klarifikasi pemberitaan maupun konfirmasi dari Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Mulkan ST terkait Pembangunan Jembatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 19.621.206.000,-.

Saat ini, kegiatan lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Silau III pada Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai yang dikerjakan oleh PT Tisa Lestari kondisinya terbengkalai dan menjadi perbincangan hangat terkait lahirnya dugaan Korupsi nerjamaah didalam proses Pembangunannya.

BACA JUGA:  AAM Center Hadirkan Program Home Care Dokter bagi Warga Tak Mampu

Wanda menambahkan, bahwasanya Undang – Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia. Menurutnya, UU tersebut pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimaksud.

Dikatakannya, Hak memperoleh informasi merupakan adalah Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik. Karena Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pengawasan Publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan Publik, serta Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif.

BACA JUGA:  Aliansi jurnalis Tangerang kecam kekerasan terhadap wartawan

Ironisnya, bukan hanya Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Mulkan ST yang sulit dikonfitmasi, hal serupa juga ditemui dari PPTK dan Pihak yang berkompeten di Dinas bergengsi yang satu ini.

Informasi miring lainnya menyebutkan, jika Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai Mulkan ST hanya ada Pagi hari saat Apel Pagi dan Sore hari diwaktu Finger Print, berada di Kantor. (TIM).

Komentar