oleh

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies : Kenaikan BPJS Tak Sesuai Amanah UUD’45

KabarToday, JAKARTA – Kian tak jelas arah bangsa ini. Disaat warga perlu sentuhan, pemerintah justru dengan egonya menaikan BPJS sekaligus denda 5 persen. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie melalui pesan singkatnya melalui WhatsApp, Sabtu (16/5/20).

Jerry juga mengatakan, keprihatinan bangsa kepada rakyat kecil dan miskin di negeri ini kian menderita, namun pemerintah melakukan kebijakan lain yang justru menyengsarakan rakyat. “Hapuskan saja sila ke-5 Pancasila, kesejahtraan bagi seluruh Indonesia, karena tidak sesuai dengan amanah UUD’45,” tulis Jerry.

Meski awalnya pemerintah sudah berencana akan menurunkan pembayaran BPJS, namun faktanya berbanding terbaik. “Ini kebijakan tak konsisten. BPJS difungsikan tak lain untuk membantu pengobatan warga, tapi dengan naiknya di tengah pandemi corona maka tak masuk akal. Terlebih bagi mereka yang di PHK, maka tak ada biaya untuk membayarnya. Kalau BPJS hanya merugikan maka dibekukan sajalah,” bebernya.

BACA JUGA:  Ucapan Penggal Kepala Jokowi, Saat Ditangkap Pemuda Ini Ngaku Khilaf

Ia mencibir kebijakan pemerintah seperti itu ada muatan yang hanya memperkaya diri mereka dan kelompoknya. Bahkan Jerry menyinggung pejabat-pejabat seperti itu tak ada kata pro-rakyat lagi. “Harga BBM tak kunjung turun kendati harga minyak dunia terpuruk. Kini rakyat dibebani dengan kenaikan BPJS,” ulas Jerry.

Dalam kondisi dilematis seperti ini, Jerry menilai Jokowi kurang berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil. Ia mengulas kondisi yang serba sulit ditengah pandemi corona, rakyat kesulitan beli beras, apalagi harus dibebankan membayar BPJS. “Artinya rakyat kian terjepit dan tersandera,” umpatnya.

Ketidakpastian dan konsistensi pemerintah justru akan terus membuat rakyat terpojok, dan akhirnya berontak. Aling-aling dana Pra Kerja yang terus digembar-gemborkan seakan telah menjadi prioritas yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun.

BACA JUGA:  Pegadaian Kembali Hujani Nasabah Dengan Hadian Pada Program Badai Emas 2

“Golongan rakyat menengah ke bawah lagi menjerit, tiba-tiba muncul kebijakan yang membuat rakyat tertekan. Jadi tak perlu ada slogan peduli rakyat kecil jangan hanya lips service,” sindir Jerry.

Dalam perpres tersebut, Ia menguraikan kenaikan yang disebut perampokan massal. Untuk kelas I, II, dan kelas III. Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam pasal 34. Adapun iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari Rp 80.000 yang berlaku saat ini.

Lebih lanjut kata dia, iuran peserta mandiri kelas II naik menjadi Rp 100.000, dari Rp 51.000 yang berlaku saat ini. Adapun peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Pemerintah kemudian memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Namun subsidi 16.500 akan berkurang di tahun 2021 menjadi 7.000, sehingga iuran kelas III akan dikenakan sebesar Rp 35.000. Kenaikan ini akan resmi diberlakukan pada 1 Juni 2020.

BACA JUGA:  Ani Yudhoyono Meninggal Dunia Di usia 66 Tahun

“Bagi saya kenaikan ini justru akan membuat antipati dan sentimen negatif warga terhadap pemerintah kian besar. Harga BBM pun tak kunjung turun jadi omong besar ungkapan pro-rakyat,” ungkap Jerry.

Sebelumnya, MA sudah membatalkan atas kenaikan BPJS, tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda. “Itu artinya ada dugaan kuat dilingkaran Jokowi yang bermain. Pemerintah harus melihat realitanya, dan jangan sampai kehilangan nurani,” pungkasnya. (red)

Komentar

News Feed