oleh

Dirreskrimsus Polda Maluku : Korupsi Masih Banyak, Perlu Penyuluhan Rutin

-Daerah-15 views

Kabartoday, AMBON – Maluku tergolong dalam provinsi dengan kasus korupsi yang cukup banyak. Karena itu butuh pencerahan atau penyuluhan secara rutin dari instansi berkompeten kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari pemerintah.

Demikian dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Eko Santoso.

“Pada dasarnya kalau bicara korupsi, cukup banyak kasus yang merugikan keuangan negara ini ditangani oleh instansi penegak hukum. Karena itu dari lembaga terkait mungkin bisa memberikan semacam pencerahan atau penyuluhan rutin dalam rangka pencegahan korupsi,” ujar Santoso kepada Kabartoday.co.id di ruang kerjanya, Kamis (6/8/2020).

Dikatakan, penyuluhan pencegahan korupsi sangat penting sehingga para pihak yang berkaitan langsung dengan proyek pemerintah baik itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta pihak ketiga dalam hal ini konsultan perencanaan, konsultan pelaksanaan maupun konsultan pengawas dapat mengetahui tindakan apa yang dapat menimbulkan kerugian negara sehingga bisa diantisipasi dan dicegah.

BACA JUGA:  Nyaru Sebagai Dukun, Pria Ini Tipu Anggota Polres Banyuwangi

Ia jelaskan dalam pekerjaan pembangunan atau kegiatan proyek pemerintah, terkadang banyak orang kurang memahami bahwa apa yang dilakukan itu masuk dalam korupsi.

Walaupun menurut orang tersebut yakin apa yang dilakukannya bukan merupakan sebuah perbuatan korupsi, namun kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Salah satu potensi penyebab korupsi sering berawal dari proses tender proyek pemerintah. Dulunya, proses tender dilakukan di instansi yang bersangkutan. Sehingga potensi kecurangan cukup tinggi. Hal ini tidak bisa kita pungkiri,” tandas Santoso.

BACA JUGA:  Pemkab Banyuwangi Berikan Penghargaan Pada Pelaku Usaha Produksi Bersih

Alumni Akademi Kepolisian Tahun 1992 ini ungkapkan saat ini dengan keberadaan Balai Pelaksana Pemilihan  Jasa Konstruksi (BP2JK) Maluku yang menangani proses tender di Maluku, bisa mereduksi kemungkinan kecurangan dalam proses tender proyek.

“Kan sekarang sudah ada balai lelang (BP2JK-red). Itu juga banyak orang yang tidak mengerti akan keberadaan balai lelang. Bahwa balai lelang ini benar-benar independen,” tukas Santoso.

Menurutnya, jika dalam proses tender dan BP2JK sudah menyatakan pemenangnya, maka peserta lain harus menyadari bahwa mereka kalah pasti karena ada kekurangan.

“Jika memang tidak puas, kan ada prosesnya. Kan ada hak sanggah. Ini juga perlu sosialisasi supaya orang juga bisa memahami alurnya,” katanya.

BACA JUGA:  Puluhan Personil Polsek Baguala dan warga "Serbu" Masjid Nurul Islah

Jika proses tender telah dilalui, kemudian akan masuk pada pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, pengawasannya juga harus jalan.

Pengawasan harus dilakukan dengan baik oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta lembaga pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pengawasan itu.

Perwira polisi yang pernah bertugas di Maluku dari tahun 1993 hingga 2001 lalu ini tegaskan inti dari semua itu adalah para pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah harus bekerja dengan mata hati.

“Tetapi pada dasarnya, yah kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Kapolda Maluku bahwa dalam bekerja Mata Hati yang harus dipakai. Jika semua pihak bekerja dengan mengedepankan mata hati, niscaya dapat mencegah terjadinya korupsi,” pungkas Santoso. (Manuel)

Komentar