oleh

Disidang Praperadilan, Tonin Benarkan Kivlan Zen Akan Beberkan Dirinya Korban Fitnah

Kabartoday, Jakarta – Kicauan Helmi Kurniawan alias Iwan, Tahjudin dan Irfan melalui testimoni rekaman video dari tanahan Penyidik Unit 1 Subdit 4 itreskrimum Polda Metro Jaya yang telah dipergunakan dan disiarkan oleh Irjen Polisi M. Iqbal Kadiv Humas Polri dan AKBP Ade Ary Syam Wadirreskrimum Polda Metro Jakarta dari kantor Menkopolhukam pada tanggal 11 Juni 2019 lalu.

Dikatakan ketua tim kuasa hukum Kivlan Zen, Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH., bahwa mereka telah menyangkakan kepada Kivlan Zen atas perbuatan rencana pembunuhan Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yulianto Wijaya dengan memberikan uang kepada Helmi Kurniawan alias Iwan dan memerintahkan target pembunuhan kepada Tahjudin dan Irfan.

Tonin meyakini kesaksian yang dibuat Helmi Kurniawan alias Iwan dan video tersebut telah diputar di berbagai media tv, cetak dan online secara bebas adalah kesaksian palsu.

“Atas kesaksian palsu Iwan, telah berakibat dzholim kepada klien kami (Kivlan Zen.red), untuk itu kami menegaskan segera dilakukan pembersihan nama Kivlan melalui media dan surat-surat yang diajukan oleh Tim Pembela Hukum (TPH) Kivlan Zen, Advokat Rakyat Semesta (ADR). “Pinta Tonin melalui siaran pers nya, di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Tonin meminta pembersihan nama Kivlan Zen harus secara total, mengingat Kivlan Zen yang telah menyandang predikat penyelamat Negara khususnya kota Jakarta dari kerusuhan Mei 1998, dimana saat itu ia sebagai Kepala Staf Kostrad dan beberapa kali sebagai Warga Nengara Indonesia dan Prajurit TNI AD di Philipina dalam pembebasan tawanan serta orang yang ikut mendamaikan pemberotakan Moro di Philipina Selatan.

Dijelaskan Tonin, Kivlan Zen mengakui pernah memberikan uang sejumlah Rp. 145.000.000,- yang ditukar dari Money Changer sejumlah Sing$ 15.000 pada bulan Februari 2019, sementara pada testimony Iwan menyatakan kejadian penerimaan uang pada Maret 2019.

Pemberian uang tersebut dimaksud sebagai pembiayaan demonstrasi tanggal 11 Maret 2019 di depan Istana Kawasan Monas dalam rangka memperingati Supersemar dan Anti PKI.

BACA JUGA:  Dalam Rangka HUT ke 74 Korps Brimob Polri Gelar Bakti Sosial Kesehatan

“Iwan itu kan menyanggupi, dan dia juga katanya dapat menghadirkan 1,000 – 10,000 orang. Nah pak Kivlan akhirnya mulai percaya tuh sama Iwan. “Ucap Tonin.

Pada bulan Februari 2019 si Helmi Kurniawan alias Iwan juga telah menunjukan kerjanya dengan berhasil memasang spanduk di monas dan menghadirkan 30 orang dalam rangka anti Democratic Policing atau demokrasi polisi.

“Helmi Kurniawan alias Iwan telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang tidak pernah terkait dengan pak Kivlan, dalam pelaksanaan tanggal 11 Maret 2019 saja tidak pernah terjadi. Ini kan sama saja dia menipu dan lakukan penggelapan uang pak Kivlan, hanya saja Kivlan belum melaporkan Iwan ke polisi. “Ungkap Tonin.

Tonin juga membeberkan dalam BAP Konforontasi Iwan dijelaskan penggunaan uang tersebut, kesemuanya tidak ada keterkaitannya dengan kepemilikan senjata api yang dituduhkan kepada Kivlan Zen, berdasarkan laporan internal AIPDA Dimas Mada SH MH di SPKT Polda Metro secara internal polisi dengan nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019 dalam pidana membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan terlapor Helmi Kurniawan alias IWAN dkk dengan ringkasan pidana adalah ‘yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 di Hotel Menteng Cikini, Jakarta Pusat.’

“Jadi kalau pak Kivlan Zen dikaitkan kepemilikan senjata api oleh Helmi Kurniawan alias Iwan untuk rencana pembunuhan, itu merupakan suatu Fitnah. “tegas Tonin kepada Media setelah selesai BAP Projustisia konfrontasi pada tanggal 18 Juni 2019 lalu di halaman Polda Metro Jakarta.

Dengan demikian, menurut Tonin langkah Kivlan maju dalam arena praperadilan merupakan langkah yang tepat sesuai dengan statement Wiranto dalam beberapa media yang mengatakan, ‘telah memaafkan dan selesaikan melalui pengadilan‘.

Tonin juga membenarkan pengajuan praperadilan merupakan langkah terpahit yang harus ditempuh akibat tidak ada yang mau memberikan penjaminan dirinya dan tidak relanya Kepolisian melepaskan seorang Kivlan Zen dengan alasan “tidak koperatif”.

BACA JUGA:  Ribuan Mahasiswa Yel-Yelkan Turunkan Jokowi dan Akan Duduki Gedung DPR RI

“Sebenarnya istilah ini populer dalam kasus pak Kivlan, karena yang diketahui untuk menolak penangguhan akibat “kekuatiran menghilangkan barang bukti, kekuatiran mengulangi perbuatan dan kekuatiran melarikan diri” dan tidak koperatif tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar hukum, sehingga dengan tidak adanya hukum yang membenarkan penahanan akibat tidak koperatif maka pilihan praperadilan sudah tepat. “Urai Tonin.

Sebelumnya fitnah atas kicauan seorang Helmi Kurniawan alias Iwan dalam BAP Projustisia pertama kali di ungkapkan oleh Kapolri Tito Karnavian di Kantor Menkopolhukan Jalan Medan Merdeka Barat pada tanggal 20 Mei 2019 lalu, sehingga pada tanggal 29 Mei 2019 secara lengkap Polisi melakukan penangkapan di Mabes Polri setelah Kivlan Zen selesai melakukan pemeriksaan BAP Projustisia tanggal 29 Mei 2019 di Bareskrim Mabes Polri.

Kivlan ditangkap oleh Penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jakarta setelah dirinya selesai memberikan keterangan terhadap sangkaan atas tuduhan kepada dirinya telah membuat makar, berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tanggal 7 Mei 2019 dengan Pelapor adalah Jalaludin asal Serang, Banten.

Mengenai penangkapan Kivlan Zen dijelaskan Tonin bahwa polisi telah melanggar KUHAPidana yang jelas  telah ditentukan kewenangan ini hanya ada pada Penyidik bukan pada setiap polisi.

“Penangkapan pak Kivlan sebenarnya sudah tidak sah dan patut diperiksa perkara praperadilan nomor: 75/Pid.Prap/2019/PN.JKT.Sel” oleh Hakim Tunggal Achmad Guntur SH / Panitera Pengganti Sdr. Agustinis Endro C SH MH yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 mulai jam 09.00. “ujar Tonin.

Selain itu, Tonin juga menyebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan “Penetapan Tersangka” menjadi objek praperadilan dengan ketentuan adanya 2 alat bukti dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana beberapa kali disebutkan oleh Mahkamah dalam surat putusan nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya nomor [3.16] perbedaan pendapat pada nomor [7.1].

“Pak Kivlan ditetapkan sebagai Tersangka tanpa pernah menjadi calon tersangka (saksi terlapor/ pengembangan) karena telah ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019 dan langsung di BAP di UNIT I SUBDIT 4 Ditreskrimum dari tanggal 29 s/d 30 Mei 2019 dan langsung dilakukan penahanan mulai 30 Mei s/d 19 Mei selama 20 hari, lalu diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi DKI selama 40 hari mulai tanggal 19 Mei 2019. Nah sejak tanggal 3 atau 4 Juni 2019 Penyidik Unit 1 Subdit 4 sudah tidak memiliki kewenangan lagi terhadap Kivlan Zen karena telah dialihkan ke Unit 2 Subdit 4 dan sampai dengan hari ini Pak Kivlan Zen tidak pernah dilakukan BAP Projustisia dengan status Tersangka, sehingga sepatutnyalah Penyidik melepaskannya karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahap penyidikan. “Ulas Tonin.

BACA JUGA:  Mengapa Kita Harus Kembali ke Pancasila dan UUD 1945?

Tonin juga menyayangkan permohonan penangguhan melalui surat tanggal 3 Juni 2019 dan tanggal 11 Juni 2019 tidak pernah dipertimbangkan untuk dikabulkan, sehingga pilihan terburuk adalah dengan pengajuan praperadilan.

“Pak Kivlan menyatakan kepada kami sebagai kuasa hukumnya, bahwa sebenarnya ia menyayangkan tindakan polisi seperti itu, keadaannya kan Kivlan yang difitnah, lalu tidak benar proses atau administrasi penetapan tersangkanya, penangkapannya, penahanannya dan penyitaan. “Urai Tonin.

Sesuai dengan KUAHPidana Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, …dst., “dengan demikian klien kami KIVLAN ZEN akan menggunakan hak asasinya secara pribadi sebagai Tersanka menjadi PEMOHON PRAPERADILAN dalam perkara nomor 75/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel., dan sebagai konsekuensi Pak Kivlan dalam penguasaan sementara oleh Kepolisian berdasarkan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI selama 40 (empat puluh).

“Surat panggilan persidangan telah diterima pak Kivlan langsung pada 27 Juni 2019 minggu lalu, itu langsung dari Juru Sita PN Jakarta Selatan, maka tentunya juga telah diterima oleh Termohon Praperadilan dalam hal ini Kapolda Metro Jakarta c/q Dirreskrimum Polda Metro Jakarta. Kami berharap mereka juga hadir jika berniat menyelesaikan hukum Pak Kivlan sebagaimana statmen Pak Wiranto yang dilansir pada beberapa media. “Jelas Tonin.(Op/red)

Komentar