oleh

Dituduh Makar, Kivlan Zen Lapor Balik Jalaludin Ke Bareskrim Polri

kabartoday, Jakarta – Aksi pencekalan yang dialami Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen oleh penyidik Bareskrim Polri dianggap telah mengekang kebebasan Hak Asasi Manusia.

Pencekalan terhadap Kivlan Zen di dasari atas laporan Jalaludin dengan tuduhan menggerakkan makar terhadap pemerintah.

Pelapor asal Serang Banten itu melaporkan Kivlan Zein pada hari Selasa (7/5/2019) dalam perkara yang tertulis di nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019 sebagai penyebaran berita bohong (Hoax) terhadap keamanan Negara atau Makar yang diucapkan Kivlan Zen pada tanggal 6 Mei 2019 lalu.

Atas dasar itu Bareskrim Polri mencekal Kivlan Zen untuk pergi keluar Negeri selama 6 bulan kedepan.

BACA JUGA:  Situasi Terkini Aksi Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR dan Sekitarnya

Kivlan Zen sempat dihampiri sejumlah polisi di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menyerahkan surat panggilan kepada Kivlan terkait laporan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) dan dugaan makar.

“Kasih surat panggilan saja, pak Kivlan juga kami cegah untuk bepergian ke luar negeri enam bulan kedepan. “kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Jumat (10/5/2019).

Melalui Pitra Romadhoni Nasution yang ditunjuk Kivlan Zen sebagai kuasa hukumnya kemudian lapor balik Jalaludin ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2019).

Pasalnya Kivlan tidak terima dilaporkan dengan tuduhan makar oleh Jalaludin.

BACA JUGA:  Naik Motor Sambil Merokok Bakal kena Sangsi Denda Sebesar 750 Ribu

Pitra menilai tuduhan Jalaludin terhadap Kivlan tidak benar. Atas dasar itu, kliennya melaporkan Jalaludin dengan tuduhan tindak pidana pengaduan palsu UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang KUHP Pasal 220 KUHP Jo 317 KUHP.

“Klien kami pak Kivlan sangat keberatan dituduh makar untuk Negara. Pa Kivlan juga risih dengan laporan polisi itu, bahwa pak Kivlan Zen tidak pernah melakukan makar seperti apa yang dituduhkan saudara Jalaludin, “ucap Pitra di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2019).

Lebih rinci Pitra menjelaskan, kliennya hanya berdemonstrasi menyampaikan aspirasi di muka umum. Kegiatan Kivlan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

BACA JUGA:  BW Sebut Ma'ruf Amin Langgar Putusan MA No 21/2017, Harus di Diskualifikasi 

“Siapapun yang ingin berpendapat atau mengkritisi melalui lisan, tulisan dan turun ke jalan adalah bentuk protes yang dilindungi Undang-Undang. Namun tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh para pelapor. Ini membuat tidak adil bagi Kivlan Zein, “Tegas Pitra.

Pitra juga membawa sejumlah bukti yang diserahkan ke Bareskrim termasuk video, pemberitaan di media dan surat pernyataan yang ditulis oleh Kivlan.

Dikatakan Pitra, Surat laporan tersebut menunjukkan Kivlan sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap pernyataan yang diucapkan.

“Dia membuat surat pernyataan, ditulis tangan, itu artinya dia tidak menyebarkan berita bohong dan tidak makar. “Jelas Pitra.(Op/red)

Komentar