oleh

Djudju Purwantoro Desak Bawaslu Sikapi Tuntutan UNRAS Alumni UI

kabartoday, Jakarta – Adv Djudju Purwantoro meminta Bawaslu RI untuk menyikapi tuntutan unjuk rasa (Unras) yang di gelar Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Indonesia (UI) pada hari Selasa (7/5/2019).

Djudju mendesak Bawaslu segera penuhi apa yang telah menjadi tuntutan para alumni UI. Hal itu dikatakannya di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Adapun tuntutan tersebut menurut Djudju sebagai bentuk keprihatinan atas ternoda dan tercelanya demokrasi yang tidak sesuai dengan UUD’45.

Adapun isi tuntutan tersebut adalah:

1). Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi kepada aparat keamanan dan tim kesehatan untuk mengusut tuntas perihal terjadinya kematian lebih dari 500 orang anggota KPPS, dan yang masih kondisi sakit lebih dari 2000 orang anggota KPPS pada Pemilu 2019 di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:  BLACK WHALE SPORTSBAR Tempat Nobar Terbaik di Segitiga Emas Jakarta

“Kejadian tersebut dapat melanggar antara lain pasal 359 KUHP, yang menyebutkan Barangsiapa karena kesalahannya (ke-alpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. “Kata Djudju.

2). Bawaslu harus menyatakan kejadian tersebut, sebagai bencana yang luar biasa sepanjang pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan mengambil sikap untuk menghentikan dan mengusut tuntas atas banyaknya terjadi kecurangan proses Pemilu 2019 secara massive, terstruktur dan sistematis.

3). Menghentikan tayangan beberapa stasiun TV, tentang tabulasi hasil suara pemilu 2019, yang cenderung dan dapat membohongi publik dan menyesatkan masyarakat.

BACA JUGA:  BPK RI Temukan Pengelolaan Dana Desa Kurang Baik, Jadi Agenda Perioritas DPRD Situbondo

“Pelaksanaan Pemilu 2019, patut diduga telah melanggar Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017, tentang Pemilu. “Ucap Djuju.

Untuk itu Djudju juga menegaskan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun. “bebernya pada wartawan.

Lebih lanjut kata Djudju, perisitwa tersebut diatas juga dapat dikenakan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). “Ungkapnya.

BACA JUGA:  Hendrajit: Peran Indonesia Pasca Perjanjian INF

Selain itu, Djudju juga menjelaskan kandungan Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017, tentang Pemilu, bahwa kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan, perhitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara sebaaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dengan dipidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta. “Tutup Djudju.(Hsw)

Komentar