oleh

DPW Lampung Gugat DPP Partai Bulan Bintang Terkait Pembekuan Pengurusannya

-Aktual-214 views

 

Kabartoday, – Lampung Ketua DPW PBB Lampung, Nur Aida, SH, M.Si, melalui pesan pendeknya sampaikan bahwa pihaknya telah menerima Surat Pembekuan dari DPP PBB yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBB, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Sekjend, ter-tanggal 2 Agustus 2019, dan kami menerima Surat tersebut pada hari Jumat, 23 Agustus 2019.

“DPW Lampung dianggap tidak efektif dan efisien sehingga terjadi kevakuman, sehingga DPP lakukan pembekuan” terang Nur Aida, Selasa 27/8/2019.

Setelah dikonfirmasi terkait pembekuan tersebut, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang, melalui telepon menyampaikan pihaknya tidak tahu, silakan ditanyakan ke Sekjend Partai, atau yang bersangkutan jika tak terima bisa adukan ke Mahkamah Partai.

BACA JUGA:  Jusuf Kalla : Pemilu Dan Pilpres Serentak Bikin Rumit

Nur Aida selaku Ketua DPW PBB Lampung merasa dirugikan, saya tidak tahu dasar pembekuannya apa? Jika pertimbangannya DPW yang saya pimpin dianggap tidak efektif dan efisien sehingga terjadi kevakuman. Selama ini DPW PBB Lampung sangat aktif dalam Pilpres 2019 lalu, terang Nur Aida.

“Seharusnya pembekuan mengikuti aturan AD/ART Partai, antara lain di pasal 24 mengatur bahwa pembekuan bisa di lakukan jika 2/3 Pengurus tidak aktif, dan 2/3 pengurus terjadi perselisihan,” tandas Nur Aida.

BACA JUGA:  Promosikan Kawasan KBN Gelar Wedding Expo 2019

Nur Aida menambahkan, mekanisme pembekuan di usulkan dari kepengurusan Partai setingkat dibawahnya, berupa usulan dari DPC, kepengurusan Partai setingkat diatasnya dapat melakukan pembekuan harus melalui penelitian dan verifikasi faktual dan administrasi, kemudian jika terjadi sengketa dapat ajukan gugatannta ke Mahkamah Partai,” ungkapnya.

Sejauh ini pihaknya telah mengirim surat bantahan atas tuduhan yang menimbulkan pembekuan ke Mahkamah Partai DPP PBB pada tanggal 25 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saya selalu Ketua DPW dan Sekretaris, pungkasnya.

“Kami menggugat mekanisme dan proses pembekuan yang dilakukan DPP PBB, yang mana DPW itu di pilih oleh DPC melalui Musyawarah Wilayah,” ujar wanita berjilbab ini.

BACA JUGA:  Plt Bupati Lampung Utara Pimpin Apel Siaga Gugus Tugas Covid- 19

“Jadi jelas pembekuan pun harus melalui rekomendasi DPC, kami kecewa, seharusnya PBB yang merupakan Partai Islam mampu mencerminkan nilai ke-Islaman dengan ber-tabayun terlebih dahulu sebelum keluarkan Surat Pembekuan,” tegas Ketua DPW PBB Lampung.

Kapan DPP PBB akan menjawab hasil keputusannya, Nur Aida mengaku pihaknya belum mendapat kepastian DPP akan sampaikan hasil keputusannya.

Di akhir keterangannya, Nur Aida sebut ada 3 DPW PBB yang dibekukan bersamaan yaitu, Yogja, Bali dan Sulawesi Tengah.(Bbg)

Komentar