oleh

Eggi Sudjana Cs Laporkan Jokowi ke Bawaslu Atas Kebohongan Publik

Kabartoday, Jakarta – Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke Bawaslu oleh Koalisi Masyarakat Anti Hoaks atas dugaan kebohongan publik yang disampaikan saat debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) di hotel Sultan Jakarta.

Eggi Sudjana yang ditunjuk sebagai kuasa hukum koalisi mengatakan bahwa koalisi melaporkan Jokowi ke Bawaslu sebagai seorang yang berkedudukan sebagai calon presiden, bukan presiden yang telah memberikan keterangan palsu dan merugikan masyarakat.

“Kami melaporkan saudara Jokowi dalam perspektifnya sebagai capres yaa, dan itu terpublish kebohongan publik yang dilontarkan Jokowi saat debat kedua, “jelas Eggi selepas melaporkan Jokowi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

BACA JUGA:  Jokowi Unggul di Tangsel, Prabowo Merajai 7 Wilayah lainnya di Banten¬†

Kebohongan publik yang diucapkan oleh seorang capres nomor urut 01 ini tidak sesuai fakta dan data. “Kami membawa pernyataan Jokowi ke Bawaslu sebagai barang bukti, diantaranya mengenai tentang impor jagung, infrastruktur internet, dan kebakaran hutan. “ungkap Eggi.

Diketahui, Jokowi membeberkan sendiri dalam debat capres kedua itu, kata Eggi,  Jokowi telah mengungkapkan di tahun 2018 pemerintah mengimpor jagung sebanyak 180.000 ton, padahal data sahih menunjukkan impor jagung semester 1 saja 331.000 ton dan total impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 ton.

BACA JUGA:  Tee Kim Teck WNA Masuk DPT, KPU Benarkan Informasi Itu

“Jokowi juga kami duga telah menyampaikan kebohongan lewat pernyataanya mengenai infrastruktur internet jaringan 4G yang sudah 100 persen di Indonesia bagian barat, tengah, dan 90 persen di timur, padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses sinyal 4G. “Itu data dari mana dia datanya. “tegas Eggi.

Lebih lanjut kata Eggi, soal kebakaran hutan, Jokowi sebut sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, tetapi faktanya tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektare lahan hutan. ” itu kan sama ajah seorang capres mencoba membohongi publik. “Ucap Eggi di depan awak media.

BACA JUGA:  Soal Bully-an Dirut TVRI, Pengamat: Beri Kesempatan Iman Tunjukan Kualitasnya

Eggi juga mengungkapkan, atas kebohongan publik yang dilontarkan Jokowi, patut di duga capres nomor urut 01 ini trlah melanggar Pasal 14 dan 15 UU No 1 tahun 1946 Jo UU ITE pasal 27 ayat 3 Jo pasal 421 kuhp jo pasal 317 KUHP tentang Kebohongan Publik, Penyebaran Berita Bohong, Penyalahgunaan Wewenang, dan Keterangan Palsu.

“Kami dari Koalisi meminta permasalahan hukum yang dibuat Jokowi dapat segera di tindak tegas, agar publik mengetahui tidak adanya ketimpangan hukum tumpul keatas. “Pinta Eggi.(Op/red)

Komentar