oleh

Eka Supri atmaja Resmi dilantik Gantikan Neneng Sebagai Bupati Bekasi

Kabartoday, Bandung,- Supria Atmaja resmi dilantik oleh Ridwan Kamil pada hari Rabu, 12 Juni 2019 sebagai Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang tertangkap kasus suap perizinan Meikarta oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan ada banyak “PR” yang harus segera diselesaikan dalam membenahi daerah yang masuk sebagai kawasan industri terbesar se -Asia Tenggara tersebut.

Pelantikan dilaksanakan sesuai mandat dari surat Kemendagri No 131.32/2966/OTDA tertanggal 24 Mei 2019, sesuai terbitnya keputusan Mendagri No 131.32-1192 Tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pemberhentian wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:  Kunjungan Ketua Persit ke Koramil 03 Sukmajaya

Neneng diberhentikan sebagai Bupati per- 24 April 2019. menurut ketentuan Pasal 173 undang-undang nomor 10 tahun 2016, maka wakil bupati menggantikan bupati. Dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, mantan Bupati Bekasi ini divonis 6 tahun oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Pelantikan yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, secara resmi menobatkan Eka Supriatmaja resmi menjadi Bupati kab Bekasi, menjalani sisa masa jabatan periode 2017-2022. “Saya meminta, Eka untuk segera menentukan Wakil Bupati untuk membantu pekerjaannya,”ujar Ridwan.

Ridwan Kamil mengatakan, “ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan di kerjakan di Kabupaten Bekasi.karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk 3,6 juta jiwa.

BACA JUGA:  Di Bulan Ramdhan Pemkot Pontianak Sesuaikan Jam Kerja

Meski pusat dan kawasan industri terbesar se-asia tenggara dengan tujuh kawasan industri, tercatat di kabupaten bekasi memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 163 ribu orang dan jumlah pengangguran sebanyak 172 ribu orang.

“Tantangan terbesar Pemkab Bekasi adalah melaksanakan pelayanan secara optimal terhadap jumlah penduduk yang besar. Permasalahan Bekasi memiliki kesamaan dengan kab/kota lainnya yaitu kesenjangan antara desa dan kota, kemiskinan dan pengangguran, “Pungkasnya.

Pemprov akan mendukung proses pembangunan di kabupaten Bekasi, Salah satunya adalah upaya pengentasan “kemiskinan” di daerah terpencil seperti di muara gembong sebagai desa peradaban.

BACA JUGA:  Peringati HANI 2019, Sekda Optimis Kampar Bebas Narkoba

Desa peradaban yang dimaksud nantinya merupakan aksi multi pihak yang merupakan kolaborasi antara Pemprov Jabar, Pemda Bekasi, Akademisi maupun pengusaha.

Terkait masih tingginya angka pengangguran, kompetensi SDM angkatan kerja terutama lulusan SLTA harus ditingkatkan, agar mudah memenuhi kriteria yang diinginkan bagi para pengusaha.

“Kami tahu tugas dan pekerjaan yang menanti sangat berat.Tentu harus ada kerjasama dengan berbagai pihak dan stak holder. Kondisi yang ada, tidak lantas jadi alasan program pembangunan terhambat, “Tutupnya kepada wartawan. (Tmy)

Komentar