oleh

Eks Bupati Bekasi, Divonis 6 Tahun Penjara

Kabartoday, Bandung – Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Bandung Jawa Barat trlah memvonis mantan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dengan hukuman selama 6 tahun pidana penjara.

“Menyidangkan terdakwa Neneng Hasanah Yasin hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan diganti kurungan 4 bulan penjara, “kata hakim sambil membaca putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor,(29/5/2019).

Mantan Bupati Non aktif Neneng dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap terkait proyek perizinan Meikarta sebesar Rp 10,63 Miliar dan SGD 90.000.

BACA JUGA:  Forkopimda Dukung Pemkab Samosir Cegah Penularan Virus Corona

Enam tahun penjara dirasa vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK kepada Neneng selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp. 250 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

Majelis Hakim juga memvonis 4 pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi lainnya yang merupakan anak buah Neneng.

Keempat pejabat itu adalah Jamaludin yang merupakan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

BACA JUGA:  Dilaporkan Ke Bawaslu, Caleg Golkar Intimidasi Saksi Pelapor TPS Menteng

Keempatnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sang Bupati nonaktif.

Hakim memvonis keempat pejabat tersebut dengan hukuman sama yakni 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hukuman mereka lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut keempatnya hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

BACA JUGA:  Sikap Arogan Humas Polres Kampar Ditegur Kabid Humas Polda Riau

Neneng Hasanah Yasin dan 4 anak buahnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi.(Tom)

Komentar