oleh

Epza : “Miras Dilegalkan, Mau Di Bawa Kemana Bangsa Ini ?”

Kabartoday.co.idMEDAN-Gonjang ganjing soal adanya Kebijakan Investasi yang di buat Pemerintah terkait dengan Legalisasi Miras di Indonesia. Seperti yang termuat dalam Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tanggal 2 Februari 2021 dan tercatat di lembaran Daftar Investasi Positif (DIP).

Kebijakan Kontroversial Pemerintah ini mendapat respon dari masyarakat Kota Medan. Karena kebijakan ini, justru mendegradasi trend positif suasana politik yang sudah mula mencair di masyarakat. Perbedaan Politik lalu lambat laun mulai terurai, hal ini berimplikasi kepada kehidupan sosial ditengah masyarakat yang semakin membaik. Jangan pula Pemerintah memunculkan sentimen negatif dengan cara melegalkan Miras di wilayah Nusantara ini.

“Janganlah Pemerintah Pusat merusak harmoni yang sudah terbangun dengan baik ini, dirusak dengan Kebijakan yang tidak sesuai dengan karakter Bangsa Kita. Suasana Politik yang mulai berangsur baik ini harus dijaga, agar tidak memunculkan sentimen negatif kembali, trust kepada Pemerintah mulai terbangun dan tolong jangan di rusak dengan Kebijakan yang mengundang reaksi”, ujar Eka Putra Zakran SH salah seorang pengacara yang akrab disapa Epza kepada Media, Senin (1/3/2021) di Medan.

BACA JUGA:  Petisi Pidanakan KPU Sudah Mencapai 598 Orang

Menurutnya, Perpres yang sudah di teken Presiden sebaiknya ditarik kembali, Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar di dunia ada tanggung jawab moral dari Negara untuk menjaga kehormatan dan marwah mayoritas Umat Islam di Indonesia.

“Indonesia sebagai Negara The Big Moslem In The World memiliki posisi strategis terutama menyangkut hubungan bilateral dengan negara-negara Muslim lainnya yang berhimpun di Organisasi Negara-Negara Islam atau OKI. Ini menyangkut wibawa Pemerintah dan Presiden sebagai Kepala Negara di Negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia. Di perhelatan Konfrensi Internasional negara-negara Islam, jika saat di tanyakan soal Kebijakan Investasi di Indonesia yang memberi ruang Miras beredar secara legal di Indonesia, apa yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut ?”, Tambah Advokat Muda ini.

BACA JUGA:  Eggi Sudjana Lapor Balik Suriyanto ke Bareskrim Mabes Polri

Setidaknya arah Kebijakan Investasi Miras ini hanya di berlakukan di 4 Propinsi yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua. Pemilihan ke empat Propinsi ini sebagai Daerah Tujuan Investasi yang tertuang dalam Perpres Daftar Investasi Positif (DIP) ini.

“Papua termasuk salah satu Propinsi yang di tetapkan sebagai tujuan Investasi Miras, ternyata mendapat penolakan dari Tokoh Masyarakat di sana, justru dengan di Legalkan Miras, membuat situasi keamanan di sana semakin tidak kondusif, karena pengaruh miras menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di masyarakat Papua, seperti yang di sampaikan Natalius Pigai. Poin pentingnya, Kami meminta kepada Presiden agar menarik kembali Perpres tersebut, masih banyak lagi Investasi yang bisa di garap di negari yang kaya raya ini, bukan harus dari Miras”, ujar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini. (S ERFAN NURALI)

BACA JUGA:  Event Organizer Dari SMI Sukses Menggelar Sieducex Sidoarjo 2019

Komentar