oleh

Fakta VS Hoax, Mana Yang Dipercaya

Ungkap kebenaran disembunyikan dalam fram pembenaran dan pengalihan isue

Kabartoday, Jakarta – Pemilu 2019 publik menyebut sebagai pesta demokrasi yang mendominasi penuh kecurangan. Rusaknya kedaulatan rakyat diakibatkan adanya pemaksaan kehendak penguasa untuk terus menggeliat.

Tragedi aksi 21-23 Mei dini hari telah menyisahkan keprihatinan bangsa. Rakyat tak berdosa harus menanggung beban atas kecurangan pemilu.

Lebih dari 600 orang petugas KPPS meninggal, meski Komnas HAM mengeluarkan statemennya tidak ada unsur pidana atas kematian para KPPS, namun pemerintah menolak dibentuknya Tim Pencari Fakta atas meninggalnya ratusan orang KPPS, bahkan sejumlah dokter yang menyinggung dan mengungkapkan fakta atas kematian tak wajar para KPPS terancam pidana.

Terlebih situng suara Pilpers 2019 yang dimuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terindikasi sarat akan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Rakyat menolak adanya pemilu curang hingga muncul gerakan kedaulatan rakyat diberbagai wilayah Indonesia, dan telah terjadi jatuhnya 8 korban jiwa, ratusan orang luka-luka dan puluhan orang hilang.

Kebrutalan Polisi disatuan Resmob telah menjadi isu besar ketika Kepolisian RI menganugerahkan warga kehormatan Brimob kepada bos Mayapada Group Dato Sri Tahir dan sembilan perwira tinggi Polri lainnya berdasarkan keputusan Komandan Korps Brimob Nomor Kep 147 XI 2018, tanggal 5 November 2018.

BACA JUGA:  Kanwil DJP Jawa Timur II Juanda Gelar "Pajak Bertutur" Peringati Hari Guru

Meski Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyatakan aksi kedaulatan rakyat telah ditunggangi aktor intelektual, bahkan muncul nama eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko disebut-sebut menyelundupkan senjata api dari Aceh yang akan dipergunakan di aksi kedaulatan rakyat tersebut. Sehingga Soenarto ditangkap untuk kasus yang ia sendiri tidak memahami tudingan Tito Karnavian, Wiranto maupun Moeldoko terhadap dirinya.

kini muncul narasi baru, adanya pengancaman pembunuhan empat (4) Jenderal, yakni Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Gunawan dan Gorries Mere.

Melalui tulisan Nasrudin Joha, menyebut Wiranto vs Ryacudu, mana yang sebar hoax? Menjadi pergunjingan hebat dikalangan warganet.

Dalam tulisannya, Nasrudin Joha mengkritisi upaya narasi yang dimunculkan Wiranto sebagai bentuk kepanikan.

“Negeri ini lucu, super lucu. Lebih lucu dari lakon Srimulat, atau Warkop lawas hingga edisi reborn. Statement pejabat negara, saling bertentangan. Dan Wiranto, adalah aktor antagonis soal pernyataan ralat dan bertentangan. “Tulis Joha.

Joha juga menyinggung soal YIM, dahulu Yusril hingga Jokowi menyebut Ust ABB akan dibebaskan. Bahkan, tegas disebut: bebas tanpa syarat. Ujug-ujug, Wiranto tampil berpidato didepan TV. Menegur Presiden agar tak Grasak-Grusuk, sambil menganulir amnesti lisan yang diberikan sang Presiden.

Malahan kata Joha, Sekarang Kapolri merilis kabar empat pejabat Negara menjadi target pembunuhan, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gorries Mere.

BACA JUGA:  Polres Sarolangun diadukan ke Propam Mabes Polri dan Komnas HAM RI

Wiranto, bahkan telah pasrah tentang urusan nyawanya kepada Tuhan, dengan gestur memukau ala Pak Menko.

Tapi uniknya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak begitu yakin ada kelompok yang benar-benar ingin membunuh empat pejabat negara saat kerusuhan 21-22 Mei. Ryamizard menyebut rencana pembunuhan itu hanya omongan belaka.

“Saya rasa tidak begitulah. Masak sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu,” begitu kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Alamak? Apa pula sinetron bangsa ini? Mana yang benar, pengakuan Wiranto yang terancam dibunuh atau pernyataan Menhan yang menyebut itu cuma omongan belaka? Lebih ekstrim, siapa sebenarnya yang menyebar hoax ancaman pembunuhan sejumlah pejabat negara ini, menkopolhukam atau Menhan?

Kalau melihat fungsi jabatan, penulis tentu lebih percaya Menhan yang memang lebih profesional ngurusi keamanan negara. Sedang Wiranto? Wiranto terbiasa berpolitik atas nama hukum dan keamanan.

Namun agar praduga ini tak keliru, penyidik kepolisian wajib memulai penyidikan atas perkara ini. Sebab, kabar tentang ancaman pembunuhan pejabat negara ini telah beredar luas dan menimbulkan keonaran ditengah masyarakat.

BACA JUGA:  Kapolsek Tanjung Duren, Buka Puasa Bersama FPI

Pilihannya hanya dua, polisi menangkap Kapolri dan Wiranto yang jika terbukti kabar pembunuhan ini hoax. Atau, Menhan yang ditangkap polisi karena menyebar kabar hoax tak yakin adanya ancaman pembunuhan.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946, itu berlaku terhadap seluruh warga negara. Berlaku bagi Tito, Wiranto, maupun Ryacudu. Pernyataan tokoh-tokoh ini menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Wajib ditindak, siapa yang sebar hoax atas isu rencana pembunuhan empat pejabat negara.

Selain menimbulkan keonaran, isu rencana pembunuhan empat pejabat negara juga telah mengalihkan pertanggungjawaban negara atas meninggalnya 8 orang rakyat sipil dalam aksi damai tolak pemilu curang, juga korban ratusan lainnya yang mengalami luka-luka. Belum lagi, massifnya penangkapan terhadap sejumlah aktivis pendemo hingga petugas medis, yang berpotensi melanggar HAM.

“Ayo Pak Tito, tangkap Wiranto atau Ryacudu. Cepat buktiken, siapa yang menyebar hoax rencana pembunuhan pejabat negara. Atau, kalau berani Pak Tito juga tangkap Kapolri yang mengedarkan hoax ini, jika ternyata pernyataan Menhan yang benar. “Ulas Joha di tulisannya.

Joha juga mengatakan lucunya negeri ini. Korban meninggal dari rakyat sipil yang sudah jelas tidak diurusi. Negara malah diajak sibuk dengan narasi pengalihan isu kabar rencana pembunuhan yang tak jelas kebenarannya.(Editor.Op/red)

Komentar