oleh

Fatwa Politik GERAAAK Indonesia ‘Kejahatan Pemilu Pelanggaran HAM Berat’

Kabartoday, Jakarta – Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni dan Aktivis Kampus (GERAAAK) Indonesia menyatukan persepsi politik dalam pemilu 2019.

Forum ini akan menyampaikan Fatwa Politiknya bersama para tokoh Nasional yang direncanakan akan mendatangi MPR/DPR-RI guna menyuarakan kebenaran dan penegak-kan keadilan, serta mengutuk semua fenomena immoral pada pemilu 2019 yang akan disampaikan dihadapan MPR dan DPR RI pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019.

GERAAAK telah menyikapi dinamika konstelasi Politik keluar dari arah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menganggap telah menjadi stereotype kesewenangan yang sarat dengan nuansa kecurangan, dan kejahatan HAM Berat pada pemilu tahun ini.

Dikatakan dalam pertemuan yang melibatkan berbagau unsur itu bahwa ada diskursus pengendalian seluruh institusi hukum di Indonesia hanya demi kepentingan sepihak saja. Sehingga institusi hukum terkesan hanya sebagai alat melegatimasi tindakan represif.

Dalam pertemuan rencana penyampaian Fatwa Politik tersebut, juga dikatakan proses pemberangusan, hak-hak rakyat, dan pada gilirannya telah menyandera keadilan dalam alam demokrasi yang baru 1,5 dekade rakyat Indonesia nikmati.

BACA JUGA:  Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual

Bahkan disebutkan, yang mendasar adanya keadaan negara semakin genting. Aparat hukum yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, yang seharusnya melayani dan melindungi malah berindak semena-mena, kenyataannya terkesan kehilangan nilai-nilai “Vigilant Quiescant.”

Dalam hal ini, GERAAK Indonesia menilai ada beberapa kaukus kebangsaan, dan menyimpulkan bahwa;

1). Ditemukan dan telah beredarnya Audio, Foto dan Video Kecurangan Pemilu 2019.

2). Ada 73.715 kesalahan input di data Situng KPU atau sebesar 15,4% dari total 477.021 TPS yang ditemukan oleh relawan IT BPN Prabowo-Sandiaga.

3). Meninggalnya 474 petugas KPPS, setelah melaksanakan tugas. Tidak dapat dikatakan sebagai hal yang kebetulan, justeru menggelitik kecerdasan emosional rakyat Indonesia untuk mencari tahu fenomena yang anomaly itu. Dan bukan tidak mungkin adanya upaya sistemetis dan massive menghilangkan nyawa petugas KPPS tersebut demi menghilangkan jejak kecurangan.

BACA JUGA:  Anies Penuhi Janjinya Membangun Stadiun Sepakbola Sekelas Dunia

4). Sejumlah Kotak Suara yang dibakar/ dibobol, baik di dalam Negeri maupun di luar negeri.

Fakta atas temuan dan diduga kuat bahwa KPU dan Bawaslu serta kepolisian telah menjadi pesuruh dalam meloloskan kecurangan-kecurangan pemilu 2019 baik Pra Pemilu, Pelaksanaan Pemilu maupun Pasca Pemilu 2019.

GERAAAK menganggap KPU, Bawaslu dan Kepolisian dianggap sebagai actor lapangan yang terlihat kasat mata diduga kuat menjadi bagian integral dari Kecurangan yang Terstruktur, Massif dan Sistematis.

GERAAAK Indonesia juga menilai akibat banyaknya kecurangan Pemilu 2019 yang tidak di respon dari berbagai pihak yang memiliki kewenangannya, maka akan memicu ketegangan sosial dan akan terus bergerak ke titik puncak intoleransi, akibat ulah penjahat demokrasi, sehingga akan mendorong terjadinya “Law of Diminishing Return”. Yaitu, akan berputar arah ke titik awal sebelum tahun 1945.

BACA JUGA:  Aksi JAPD di KPU Simpulkan Pemilu 2019 Khianati Kedaulatan Rakyat

Efeknya sangat destruktif, sebagaimana opini dan spekulasi-spekulasi yang beredar di group sosial media. Dimana, mereka semua mengkhawatirkan bahwa muaranya berpotensi pada Kekacauan dan instabilitas sosial, politik dan ekonomi.

GERAAAK Indonesia tidak akan biarkan rakyat ini terus menerus kehilangan tempat untuk mengadu dan mencari keadilannya, akibat institusi hukum negara ini telah tersandera oleh penguasa yang otoriter dan represif.

Untuk itu, GERAAAK menyambut fatwa politik” ini, kepada pemerintah dan kpu, antara lain;

1). Meminta Pemerintah dan KPU agar menghentikan proses penghitungan suara dan TIDAK Mengumumkan hasil Pemilu 2019 secara sepihak. Sebab, KPU telah GAGAL menjalankan tugasnya.

2). Mengganti para petugas KPU dan Menon-aktifkan Paslon 01 sebagai Penyelenggara Negara sesuai konstitusi tugas kenegaraan wajib diserahkan kepada Wakil Presiden RI, untuk menjalankan tugas negara dan memimpin investigasi kecurangan KPU. Sampai dilantiknya President RI yang definitive.(Hrs)

Komentar