oleh

Fery Tanaya Jawab Tantangan Kajati Maluku Soal Kasus Lahan PLTMG Pulau Buru

-Daerah, Hukum-96 views

Kabartoday, AMBON – Ferry Tanaya yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan PLTMG di Pulau Buru mulai gerah.

Setelah sempat diam, Fery Tanaya akhirnya mau bersuara menanggapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan pihak Kejati Maluku dalam penyidikan kasus tersebut.

Dalam rilisnya, Tanaya mengaku dirinya tidak pernah mengembalikan uang kepada pihak PLN.

“Dalam hidup saya, satu rupiah pun saya tidak pernah berikan atau kembalikan ke PLN,” jelas Tanaya, Kamis (17/9/2020).

Ia katakan tidak etis untuk berpolemik di media massa.  Namun  karena  Kejati menantangnya, maka mau tidak mau Tanaya harus terbuka ke publik terhadap persoalan yang sesungguhnya.

“Saya diminta untuk buka-bukaan dan hal tersebut telah menyangkut nama baik saya. Walaupun  memang sudah  dicemarkan, maka  perlu saya menanggapi apa yang dimintakan bapak Kajati melalui media. Namun sebelum saya menanggapi tantangan bapak,  selaku orang beragama terlebih dahulu  saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada saya perasaan  takut akan Tuhan bila melakukan suatu kebohongan terhadap sesama manusia,” ungkapnya.

Sebagai seorang beragama, Tanaya katakan dengan tidak berbohong hal tersebut merupakan  pegangan dan pedoman baginya dalam menjalani   hidup ke depan.
Ia juga  bersyukur kepada Tuhan karena terlahir dari keluarga yang sangat takut untuk berbohong.

“Telinga saya masih  terngiang-ngiang akan petuah almarhum ayah saya yaitu kalau kamu berbohong di pasar (orang banyak-red) maka nilai hidupmu tidak lebih dari sampah busuk . Bahkan  sampah busuk pun masih berguna bila dijadikan humus untuk kepentingan manusia . Oleh karena itu saya menjawab tantangan bapak Kajati Maluku dengan selalu mengedepankan prinsip kejujuran tersebut yang  akan saya pertanggungjawabkan baik  di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan,” tandas Tanaya.

Tanaya yakin suatu saat Tuhan pasti memberikan petunjuk kepada orang-orang benar, sekalipun moncong meriam  di letakan di mulutnya.

“Saya tetap akan berkata jujur bahwa tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi satu rupiah pun yang saya kembalikan kepada  pihak PLN,” tegas Tanaya.

Akhlak dan moral tambah Tanaya tidak akan mau berdusta sekalipun nyawa taruhannya .

“Dalam kasus yang tengah menggerogoti saya, sebaliknya pihak PLN melalui Kepala PLN Wilayah IX Maluku yang berterima kasih kepada saya karena saya sudah bersedia untuk melepaskan hak milik saya (areal dusun kelapa-red) demi kepentingan umum. Bukan sebaliknya seperti yang bapak tuding kepada saya,” ungkap Tanaya.

BACA JUGA:  Rocky Gerung: Said Didu Punya 10 Catatan Kebohongan Istana 

Tanaya menegaskan, jangankan ada unsur kongkalikong, ia sendiri tidak kenal dengan pihak PLN. Terkecuali pada saat penyerahan biaya ganti rugi dan setelah permasalahan ini mulai terekspos di media massa.

“Saat itu saya pernah dijemput dari kediaman saya di Jakarta oleh bagian hukum PLN Pusat untuk menghadiri rapat dengan pihak PLN yang mana saat itu mereka (pihak PLN-red) dalam kondisi  sangat ketakutan atas informasi bahwa pihak meraka mau ditersangkakan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan setelah mendengar perbincangan dalam rapat tersebut,  saya  mengusulkan kalau memang benar adanya informasi seperti itu maka  saya bersedia mengembalikan biaya ganti rugi yang telah saya terima dari pihak PLN dan pihak PLN kembalikan lahan saya. Tetapi usulan saya tersebut tidak disetujui oleh pihak PLN  dengan alasan bahwa ini proyek strategis untuk kepentingan rakyat banyak. Disinilah saya menilai  bahwa pihak PLN benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat walaupun mereka dalam posisi yang dilematis karena tertekan,” beber Tanaya.

Dijelaskan, pihak PLN sadar bahwa mereka digaji oleh rakyat untuk itu mereka juga harus bekerja untuk  kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya.

“Saya bersyukur ternyata ada abdi negara yang berintegritas dan ini harus diapresiasi oleh kami selaku masyarakat. Jangan sebaliknya kekuasaan dipakai untuk mencari-cari kesalahan orang, media digunakan untuk pembentukan opini seakan-akan ada unsur korupsi dengan mark up harga ganti rugi yang sama sekali tidak mendasar,” urai Tanaya.

Tanaya mempertanyakan jabatan seorang Kepala Kejaksaan Tinggi bukan jabatan yang sembarangan yang sudah tentu seorang Kajati dalam memberikan suatu pernyataan melalui media masa  itu pasti terukur dan tertanggung jawab serta pasti sudah punya bukti yang akurat.

“Nah kalau memang bapak Kajati sudah punya bukti bahwa antara saya dengan pihak PLN terdapat unsur kongkalikong dimana saya ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak PLN dari biaya ganti rugi yang saya terima, kenapa pihak PLN sebagai penerima tidak ditetapkan juga sebagai tersangka agar kemudian kami bisa dikonfrontir apakah benar hal tersebut terjadi? Ini memang aneh!!  ataukah penegakan hukum di negara tercinta ini hanya diperuntukan kepada orang-orang yang berlatar belakang seperti saya! ataukah ada motif lain? Fitnah itu kejam apalagi fitnah untuk mencari pembenaran,” cetus Tanaya.

BACA JUGA:  BPK RI Temukan Pengelolaan Dana Desa Kurang Baik, Jadi Agenda Perioritas DPRD Situbondo

Ia menambahkan,  ingin menyikapi sejumlah  pernyataan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulete melalui media massa  sejak tahun 2017 yang  menilai  itu merupakan suatu perbuatan fitnah dan tuduhan yang sangat keji bahwa antara saya dan Didik Sarmadi dari pihak PLN ada kongkalikong menggelembungkan harga ganti rugi di atas NJOP. Tanaya kembali tegaskan sama sekali tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Didik Darmadi.

“Bagaimana mungkin orang yang saling tidak mengenal  bisa bekerjasama melakukan suatu kegiatan yang begitu sensitif? Apakah sudah pernah saudara Samy Sapulette  memintai keterangan dari yang namanya Didik Sarmadi menyangkut apa yang saudara tudingkan? Benar- benar membingungkan saya karena semua cara dan semua jurus digunakan dengan begitu hebatnya untuk  pembentukan opini yang bertujuan mendiskreditkan saya,” katanya.

Tuduhan ini lanjut Tanaya berulang kali Samy Sapulette  nyatakan melalui sejumlah media massa.

“Saya yakin pihak- pihak di Kejaksaan Tinggi Maluku yang terlibat dalam proyek pembangunan PLTGM di Kabupaten Buru tahu persis bahwa harga ganti rugi tanah oleh pihak PLN untuk kepentingan PLTGM adalah Rp. 125.000 per meter persegi karena penentuan harga tersebut disosialisasikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap puluhan pemilik lahan yang lahannya juga dibebaskan oleh pihak PLN untuk proyek yang sama. Dan yang mengherankan juga ada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku yang melakukan sosialisi secara umum bahwa harga ganti rugi adalah Rp. 125.000 per meter persegi yang katanya adalah harga pasar yang ditentukan pihak PLN berdasarkan perhitungan dari Apraisal, saat yang sama pula pihak Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan penyelidikan adanya dugaan mark up biaya ganti rugi yang diterima Fery Tanaya yaitu Rp. 125.000 per meter persegi yang katanya terdapat unsur kongkalikong  antara saya dengan Didik Darmadi dalam bentuk mark up. Kenapa Kejaksaan Tinggi Maluku tidak melakukan pemeriksaan terhadap  Apraisal dan tersangkakan mereka? Apa karena takut atau tidak ada manfaat atau faedahnya? dan setelah saya ditahan baru Kajati Maluku menantang di media masa agar Fery Tanaya buka-bukaan berapa jumlah uang yang dikembalikan kepada pihak PLN,” ungkap Tanaya.

BACA JUGA:  Tim Reskrim Polsek Kota Banyuwangi Gelandang Pelaku Penganiayaan Ibu RT

Tanaya heran bagaimana mungkin begitu banyak pihak yang menerima ganti rugi dengan harga yang sama dengan yang ia terima, namun dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Atau mungkin karena saya berlatar belakang pengusaha sehingga harus jadi tersangka? Ini catatan sejarah penegakan hukum di negeri tercinta ini. Secara pribadi saya sangat mendambakan keberadaan institusi Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum di Negara ini karena tugas yang diemban institusi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan hal ini juga terlihat dari sejumlah penegasan Jaksa Agung RI diantaranya pada acara Ground Breaking Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim di Samarinda tanggal 10 Agustus 2020 yang mana dikatakan Bapak Jaksa Agung kepada jajarannya bahwa Saya tidak menginginkan nanti ada rakyat pencari keadilan atau apapun yang dilukai kalian. Tidak ada lagi yang mengambil batang kayu sebatang kalian pidanakan. Kalau kalian melakukan itu maka kalian yang saya pidanakan. Ini bukti bahwa betapa besar perhatian Bapak Jaksa Agung terhadap rakyat kecil pencari keadilan,” tutur Tanaya.

Selain itu pada acara pelantikan Kajati Maluku di Aula Baharuddin Lopa Kejaksaan Agung RI pada tanggal 5 Agustus 2020 yang mana Bapak Jaksa Agung berpesan bahwa; Hindari kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan para pembuat kebijakan serta penanganan perkara tindak pidana korupsi harus cermat, teliti dan menggunakan hati nurani.

“Apakah Bapak Kajati Maluku tidak mendengar atau lupa  himbauan Bapak Jaksa Agung tersebut??,” tanya Tanaya.

Ada juga himbauan Bapak Presiden RI saat acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang diekspos melalui akun Youtube Sekretariat Presiden pada hari Rabu (26/8/2020), yang mana dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa tidak akan mentoleransi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Apakah pesan dari para petinggi Negara ini dianggap sebagai guyonan ?

“Biarlah para penguasa dunia berbuat sesuka hati atas kekuasaan yang Tuhan titipkan kepada mereka,  tetapi Tuhan juga yang akan menilainya,” pungkas Tanaya. (Imran)

Komentar