oleh

Front Pribumi: Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara Harus di Bongkar

kabartoday, Jakarta – Selama tahun 2019 berjalan, terbongkar berbagai kasus suap amplop cap jempol darah yang melibatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto, kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan Menteri Agama Lukman Hakim.

Selain itu, korupsi di PLN yang melibatkan Dirut PLN dan pejabat tinggi negara, hingga manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan diduga dilakukan juga oleh sejumlah BUMN lainnya.

Banyak lagi merupakan contoh kasus yang menjelaskan bahwa situasi negara dan pemerintahan saat ini sedang dikuasai sepenuhnya oleh komunis cina dan antek-anteknya di dalam negeri.

BACA JUGA:  Elektabilitas Jokowi Darurat, Moeldoko Bilang Perang Total, Jokowi Teriak Saya Lawan

“Kami kira tepat sekali bila ‘Indonesian Club’ menggelar diskusi hari ini, Jumat (3/5/2019) untuk mendorong gerakan kaum muda mendesak KPK dan PPATK membongkar tuntas rantai korupsi dan kejahatan keuangan yang sedang menguasai Istana Negara saat ini, “Kata Hans Suta dari Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK).

Menurut Hans, semua kasus tersebut kini menjadi perhatian seluruh kaum muda, mulai dari kampus hingga kaum muda milineal lainnya yang setingkat pendidikan sekolah lanjutan atas.

BACA JUGA:  Polri akan Bentuk Tim Khusus Ungkap Kasus Dana Desa

Hans yang juga sebagai Sekjen Front Pribumi mengatakan diskusi publik dengan tema ‘Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara’ di Hotel Alia Cikini, Jakarta merupakan sarana tepat untuk meng-gol kan eksistensi penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Lebih lanjut kata Hans, seluruh rakyat dan seluruh umat lintas agama di Indonesia, lintas suku dan lintas golongan, menduga kuat uang rakyat hasil jarahan oligarki istana itu mengalir untuk mendanai kampanye politik 2019.

BACA JUGA:  Pembakar Mobil Brimob di Slipi Diburu Polisi, Aktivis Minta Ungkap Faktanya

“Memangnya sumber duit dari mana lagi bila bukan diambil dari lingkar kekuasaan Istana Negara? Semua untuk biaya politik elektoral di Indonesia yang sangat mahal itu. Selama ini, seperti pengakuan Ahok, kartel BLBI dan kartel properti yang selama ini jadi sumber utama? BPK dan KPK harus lebih serius bongkar kejahatan ini. “Tutup Hans.(Op/red)

Komentar