oleh

Gara – gara Selfie Dengan Timses Capres No. 02 Kapolsek Ini dimutasi

Kabartoday, Jakarta,- Posisi aparat Kepolisian tidak netral dalam Pilpres 2019 nampaknya bukan isapan jempol belaka. Bahkan, ada beberapa diantaranya menjadi korban karena tidak sepaham dengan atasan.

Salah satunya diungkapkan Mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP. Sulman Aziz yang dimutasi dari jabatannya hanya karena berfoto dengan tokoh dari pendukung oposisi.

“Saya telah dimutasi dari jabatan saya sebagai Kapolsek ke Polda Jabar, dikarenakan saya berfoto dengan seorang tokoh agama Kecamatan Pasirwangi yang kebetulan beliau itu sebagai ketua panitia deklarasi Prabowo-Sandi,” ujar Sulman di Kantor Lokakataru, Jakarta, Minggu (31/3).

Dilansir dari Media RMOL dengan judul (Dimutasi Karena Berfoto Dengan Timses 02, Ini Curhat Mantan Kapolsek Pasirwangi). Sulman mengaku dirinya dimutasi dari jabatan Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

Dijelaskan Sulman, bahwa dia mengambil foto tersebut hanya sebatas untuk laporan kepada Kapolres Garut bahwa giat pengamanan dilakukan dengan koordinasi bersama panitia.

BACA JUGA:  Terkait Dugaan Oknum DPRD Tanjungbalai Zinahi Istri Orang, Aktivis Vokal Ancam Demo Kantor DPRD

“Saya berfoto sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres bahwa saya berkoordinasi dengan panitia,” ungkapnya.

Diakui Sulman, sebelumnya sudah ada perintah untuk menggembosi suara dan konsentrasi massa yang mendukung paslon Capres no urut 02.

Sulman pun tidak habis pikir dengan perintah tersebut. Pasalnya, pengalaman dia sejak pertama menjadi polisi belum pernah ada perintah aparat berpihak pada satu kontestan Pemilu.

“Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, saya sudah ditugaskan ke mana mana, baru di 2019 ini, di Pilpres 2019 ini, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” tukasnya.

Sulman Azis sebelumnya mengaku diperintahkan Kapolres Kabupaten Garut menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

BACA JUGA:  Kendaran Tim Medis Dirusak, 2 Personilnya Kena Gebuk Polisi di Belakang ATR/BPN Sabang

Sulman menyebut perintah itu terjadi pada Februari lalu. Para kapolsek, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

Baca: https://www.kabartoday.co.id/kapolres-garut-demi-allah-saya-sumpah-tidak-bisa-berdiri-bila-katakan-itu/

Sebelumnya, aktivis Haris Azhar menyampaikan bahwa kepolisian tengah mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Ia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis, yang mengaku diarahkan Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

“Tidak benar informasi tersebut,” ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi awak media, Minggu (31/3). Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.

BACA JUGA:  Indonesia Mencatat Sejarah, Hanya Majelis Pers Yang Bisa Merontokan Dewan Pers

“Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas,” katanya.

Sementara terkait mutasi Sulman ke Polda Jabar, menurut Trunoyudo, adalah mutasi biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri.

Saat ini, Sulman dimutasi ke fungsi Direktorat Lalu Lintas sebagai salah satu kepala unit di Polda Jabar sesuai Surat Telegram 499/II/Kep/2019 tentang mutasi rutin personel Polri.

“Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya,” ucapnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik. (Anna)

Komentar