oleh

GMBI Laporkan Bupati Banjarnegara Ke Ombudsman RI

Kabartoday, Jakarta – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Banjarnegara telah melaporkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ke Ombudsman RI pada Senin (4/2/2019).

Laporan DPD LSM GMBI Kabupaten Banjarnegara Wilter Jawa Tengah dengan Nomor surat laporan 021.08/DPD.BNA/LSM.GMBI/II/2019 dengan isi pengaduan, dugaan Mal-administrasi dan terkait buruknya layanan publik yang dapat merugikan masyarakat baik secara Materiil dan imateriil yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara.

Menurut Ketua DPD LSM GMBI Kabupaten Banjarnegara Wilter Jawa Tengah Toni S Hidayat, SH, Bupati Banjarnegara telah sengaja menutup informasi keterbukaan publik atas pengalokasian dana RTLH Desa Randegan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.

“Atas adanya laporan masyarakat terkait indikasi nakal Bupati dalam pengalokasian dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami menugaskan Ratnoto selaku Kordiv Investigasi di tanggal 7 Januari 2019 untuk lakukan pencarian fakta dan bukti bukti dilapangan terkait RTLH tersebut. “Ucap Toni saat dikonfirmasi kabartoday.co.id, Rabu (6/2/2019).

BACA JUGA:  Target Kinerja Kepala BPN Tangsel Patut di Apresiasi

Lebih lanjut kata Toni, kesepakatan klarifikasi dari Kepala Desa Randegan akan digelar tanggal 28 Januari 2019, namun sebelum terjadinya pertemuan seperti jadwal yang sudah disepakati, Kepala Desa Randegan Kecamatan Sigaluh membuat status di sosial medianya yang menjurus penghinaan pada GMBI, dan Kades beralasan dipanggil Bupati.

“Alasan Kades saat itu tanggal 28 Januari 2019 dipanggil Bupati. “Ucap Toni.

Pertemuan 28 Januari 2019 dihadiri Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan 200 orang dari Forum Komunikasi Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sdr. Heri selaku Kepala Desa Petambakan Kecamatan Madukara dengan tujuan untuk mendampingi Sekdes Randegan menemui GMBI.

BACA JUGA:  KJS Ragunan Bugar Ajak Emak - emak Milenial Senam Kebugaran

Dalam pertemuan tersebut dikatakan Toni, pihak Kades Randegan beralibi tidak menerima surat Audience dari pihak GMBI. Hal itu mencuat ketika adanya perintah Bupati Banjarnegara dan beberapa orang perangkat desa yang tidak diketahui identitasnya teriak-teriak ‘menuntut LSM GMBI membuat surat pernyataan Agar Tidak Melakukan Kontrol Sosial ke Desa-Desa,’ serta menghentikan kegiatan kontrol sosial terkait dugaan penyelewengan dana RTLH Desa Randegan.

Video Provokasi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Dijelaskan Toni, dalam hal ini Bupati Banjarnegara telah melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap GMBI dengan membuat provokasi di Pendopo Kantor Bupati di tanggal yang sama 28 Januari 2019, bahwa Bupati Banjarnegara Budhi Sarwoni meminta kepada seluruh perangkat desa jika ada surat dari LSM GMBI untuk segera melaporkannya ke dirinya (Bupati.red). Ucapan Budhi Sarwono jelas terekam dan menjadi bukti adanya dugaan kuat keterlibatan Budhi Sarwono sebagai Bupati Banjarnegara sebagai otak penyelewengan dana RTLH.

BACA JUGA:  Polres Singkawang Gelar Bimtek Untuk Petugas TPS

Untuk itu, DPD LSM GMBI Kabupaten Banjarnegara Wilter Jawa Tengah yang dipimpin oleh Toni, SH serta didampingi Korwil 1 Jateng Nano Abdulah Kholik, serta sejumlah pengurus GMBI melaporkan tindakan Bupati Banjarnegara atas dugaan keterlibatan penyelewengan dana RTLH sekaligus melakukan penghinaan terhadap LSM GMBI di depan perangkat desa.

“Kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK agar Budhi Sarwono dan perangkat desa yang terlibat dapat diperiksa atas dugaan penyelewengan dana RTLH. “tutup Toni.

Komentar