oleh

GNPK dan PWOI Sikapi Dugaan Mark-Up Anggaran Pengadaan PJU

Kabartoday, Jateng – Persatuan Wartawan Online Indenoenden (PWOI) Kab. Pemalang gelar buka bersama, dalam tema ‘Menjalin Tali Silaturahmi sesama Jurnalis,’ Rabu (29/5/2019).

Buka bersama yang digelar di Pondok Lesehan (Menawan Asri) Wisata Widuri Pemalang, Jawa Tengah ini menjadi perhatian khusus ketika Ketua PWOI Bambang Ristanto, SH dan didapingi wakil Ketua 1 serta Tim Lembaga Hukum PWOI, membuka ada dugaan Mark-Up anggaran dana PJU.

Dikabarkan Bambang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Pembrantasan Korupsi GNPK Kabupaten Pemalang dengan Rekomendasi Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Nasional Pembrantasan Korupsi (GNPK) Pusat. H.Adi Warman.SH,MH,MBA.

Selaku ketua GNPK Kabupaten Pemalang, ia menyebut adanya dugaan Korupsi dibidang Perkim PU Kabupaten Pemalang terkait Mar-Up Anggaran Negara untuk pengadaan alat penerangan jalan umum (PJU).

BACA JUGA:  C6 dan A5 Tak Dimiliki, Warga Sawentar Disuruh Nyoblos Siang

Pernyataan sikap itu dikatakan depan Media, Pada Rabu (29/5) dan seluruh Insan Pers serta anggota Lindu Aji Pemalang yang tergabung di PWOI.

Dirinya menghimbau kepada seluruh jajaran anggota PWOI Pemalang agar saat menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah disampaikan dengan lugas dan berimbang.

“Selagi itu untuk kepentingan publik kita wajib sampaikan kritik, saran maupun pendapat kepada pemerintah, karena dengan kritik pemerintah bisa melakukan pembenahan sesuai harapan atau keinginan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya dugaan penyimpangan dalam pemasangan PJUTS di pemalang, LSM lapor kepusat.

BACA JUGA:  JPO Penghubung Halte Grogol 2 Menunggu Korban Jatuh

AKTIFIS sekaligus LSM dari desa cibelok Pemalang Kasmono yang akrab dipanggil Simon akan membawa kasus dugaan korupsi pengadaan pemasangan lampu PJU Tenaga Surya akan dibawa ke Dittipidkor Bareskrim Polri di jakarta.

Dalam penjelasannya, kamis (16/5/2019) saat di temui di Rumah kediamannya, ia mengatakan, adanya dugaan mal administrasi, Gratifikasi, Pungutan liar dan dugaan praktek praktek korupsi terkait dengan anggaran bantuan Propinsi Jawa Tengah untuk pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga surya (PJUTS) di lingkungan Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2018.

“maka saya atas nama warga negara indonesia yang sesuai di KTP akan mengadukan ke mabes Polri, “ucap Simon.

BACA JUGA:  PJLP 'Pasukan Laskar Hijau' Dinas Kehutanan DKI Jakarta Gelar Syukuran di BPR

Ia juga menyebut sudah mengantongi bukti bukti yang lengkap dan surat pengaduan untuk diserahkan ke mabes Polri.

Di konfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Pemalang, Ir Mugiyatno, M,Si., melalui pesan Wa dirinya mengatakan, “Itu kabar ga jelas sumbernya mas… yang jelas penentuan HPS sudah sesuai aturan dan kegiatan sudah berjalan serta sudah diperiksa oleh inspektorat propinsi dan secara administrasi maupun teknis tidak bermasalah, baik tata cara pengadaan barang mengacu pada Perpres terbaru, begitu penjelasannya yang ditulis dirinya sedang berada di luar kota.(Rae)

Komentar