oleh

Gubernur Murad : Menteri “Aniaya” Maluku, Berhadapan Dengan Saya

-Daerah-59 views

Kabartoday, AMBON – Setelah melancarkan perang dingin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap kebijakan moratorium dibidang perikanan, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail juga menebar ancaman kepada para Menteri Kabinet Kerja I.

Murad mewanti-wanti agar para menteri terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam tidak “menganiaya” masyarakat Maluku dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang merugikan Maluku. Jika ini terjadi, Murad menegaskan akan pasang badan dan para menteri akan berhadapan langsung dengan dirinya selaku Gubernur Maluku.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi salah satu keynote speaker pada acara Sinode III Keuskupan Amboina tahun 2019. Murad menegaskan akan mempertaruhkan segalanya demi memperjuangkan masalah kemaslahatan masyarakat Maluku.

BACA JUGA:  DPP LSM Target Sebut Ketua KPUD Asahan Arogan

“Jangan sampai ada menteri yang mencoba “menganiaya” atau merugikan Maluku. Menteri itu pasti akan berhadapan dengan om Murad (Murad Ismail-red),” ujarnya sambil tersenyum dihadapan Uskup Diosis Amboina Mgr. PC Mandagi,MSC serta ratusan peserta Sidang Sinode ini Rabu (11/9) di aula Wisma Samadi Gonzalo Veloso kawasan Kopertis Kota Ambon.

Selaku Gubernur Maluku, Murad menegaskan akan memperjuangkan penuntasan kemiskinan serta berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Sehingga, jika ada regulasi atau kebijakan pihak Kementrian yang merugikan Maluku, ia akan menentang.

Ia ungkapkan ada tiga tugas pokok seorang kepala daerah baik itu Gubernur maupun Bupati atau Walikota yaitu pertama, mempercepat penuntasan kemiskinan. Kedua, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya, dan ketiga adalah menjaga, mempertahankan serta mengelola kekayaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

BACA JUGA:  Satu Rumah di Ambon Terbakar Akibat Petasan

Dalam materinya tentang Pembangunan Daerah Maluku Lima Tahun ke Depan, Murad katakan kekayaan sumberdaya alam Provinsi Maluku sangat potensial baik di darat maupun di laut. Tetapi faktanya, selama ini Maluku termasuk sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini katakan, selama ini banyak kekayaan Maluku dieksploitasi pemerintah pusat. Tetapi hanya sedikit sekali pembangunan yang dirasakan masyarakat Maluku. Ia mencontohkan saat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan moratorium dibidang perikanan pada tahun 2014. Efek negatifnya sangat dirasakan pemerintah provinsi Maluku serta masyarakat. Seluruh armada perikanan yang ber-homebase di Maluku tidak dapat melaut. Justru banyak kapal-kapal ikan dari luar Maluku terutama dari Pulau Jawa yang menggerogoti kekayaan laut Maluku ini dan hasilnya dibawa keluar Maluku. Tidak ada sumbangsih sedikit pun untuk Maluku.

BACA JUGA:  Pawai Ta'aruf Tandai Dimulainya Rangkaian MTQ Ke-50

Untuk itu, ia berharap agar berbagai regulasi maupun kebijakan pihak Kementrian dapat berpihak kepada Maluku sebagai daerah penghasil. Bila ada aturan maupun kebijakan yang merugikan Maluku, Murad Ismail tegaskan selaku Gubernur Maluku akan menentang dan melakukan perlawanan. (MAL)

Komentar