oleh

Pengembalian Seragam PGRI Guru Honorer, Warnai Aksi Mogok Ngajar

Kabartoday,Kab Pemalang –  Ratusan perwakilan guru honorer Non kategori Sekabupaten Pemalang yang meminta Audiensi pada jumat pekan kemarin akhirnya ditemui oleh ketua DPRD  Kabupaten Pemalang, Agus Sukoco bersama Komisi C, pada senin pagi ini.(2/12).

Hasil pertemuan antara ketua forum WB dengan Bupati Kab. pemalang menyepakati  dari hasil pertemuan meminta Kepala Dinas Pendidikan segera mengantisipasi kegiatan PAS/UAS tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Seorang tenaga guru honorer yang tidak mau disebutkan namanya, saat di konfirmasi melalui jaringan media sosial whatsapp, kepada Kabar today menyampaikan ” Kegiatan kami menyampaikan aspirasi  kepada Pemerintah Daerah tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah karena untuk kegiatan PAS/UAS bisa di tangani oleh guru yang sudah di angkat menjadi ASN ”

Aksi Guru Tidak Tetap atau Honorer yang menyerbu gedung DPRD Kabupaten Pemalang dipicu oleh ketidak pastian baik oleh Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat atas status kepegawaian yang sampai saat ini masih terkatung katung, entah sampai kapan kesenjangan sosial antara guru yang sudah berstatus ASN dengan honorer, padahal mereka sama sama pejuang tanpa tanda jasa, [] Rae Kusnanto

PEMALANG – Senin (02/12/19), Ratusan guru Sekolah Dasar yang terhimpun dalam Forum Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD), melakukan aksi mogok mengajar di gedung DPRD Pemalang, menuntut kejelasan status yang hingga saat ini tidak mendapatkan kepastian dan perhatian dari pemerintah.

Mengusung perubahan regulasi pengadaan test CPNS umum yang mendegradasi keberadaan guru wiyata bhakti dan menindak lanjuti sebagaimana arahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, agar pemerintah memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), justru mereka harus kembali menelan kekecewaan karena lagi – lagi tidak mendapatkan kepastian.

“Kami akan melanjutkan aksi ini sampai tujuan kami terwujud, hari ini kami mengembalikan seragam PGRI sebagai simbol bahwa kami tidak takut di pecat,” tutur Afni Abdur Rozaq, Ketua FWBNKSD Kabupaten Pemalang.

Akumulasi kekecewaan guru wiyata bhakti yang telah menghabiskan watu belasan tahun untuk mengabdi dalam mencetak generasi berprestasi, namun hingga saat ini tidak mendapatkan perhatian dari sang bupati, berujung kepada aksi tutup mulut (aksi bisu) sebagai simbol diamnya pemerintah terhadap nasib dan keberadaan mereka.

“Teman – teman sudah tidak takut lagi menuntut haknya sebagai guru yang memiliki andil besar dalam dunia pendidikan, dan aksi ini akan terus berlanjut sampai kami mendapatkan kepastian dari bupati. Dan hal ini akan membuat wajah pendidikan Kabupaten Pemalang semakin suram,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Penutupan Lokalisasi Pembuat Sulit Pendataan HIV AIDS

Menurut Afni, Bupati Pemalang sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Pemalang untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru wiyata bhakti, namun ia pesimis hal ini akan terwujud.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Dr. Drs. Supa’at, M.Pd ketika diminta tanggapannya mengatakan bahwa Ia menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh mereka.

“Saya, menghargai, menghormati saudara-saudara saya sesama guru yang sedang menyampaikan hak dan aspirasinya,” kata Plt Kadinas Pendidikan Kabupaten Pemalang ketika dihubungi via handphone.

Supa’at juga menjelaskan, kalau upah yang layak itu mesti ada regulasinya, Dikbud sedang melakukan kajian baik dari segi hukum, teknis dan penganggaran bagi pemenuhan guru pengganti, karena realitanya masih membutuhkan.

“Kalau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sudah ada regulasi dan mekanismenya, bisa ditanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” jelasnya.

Lebih jauh Supa’at memaparkan, selaku dinas teknis yang membidangi pelayanan pendidikan tentu bahagia dan senang.” Jika komponen pendidikan khususnya guru itu terpenuhi secara jumlah dan sejahtera dalam pedapatan,” katanya.

Ditanya soal kekosongan guru karena ditinggal mogok, Plt Kadinas Supa’at akan memaksimal apa yang ada.

“Kita optimalkan potensi yang ada, sehingga pelayanan pendidikan tetap berjalan,” imbuhnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mualip, S.Pd, MM menghargai penyampain pendapat para guru Wiyata Bhakti (WB), karena memang diatur oleh undang-undang. Namun Mualip menyayangkan sikap mereka, karena dalam menyampaikan aspiranya disertai dengan aksi pengembalian baju sragam organisasi PGRI.

“Saya tahu dari media sosial karena PGRI tidak diundang dan ada pemberitahuan ke kami hakekatnya kami menghargai penyampaian pendapat di muka umum karena itu hak siapapun dan di lindungi undang-undang,” kata Mualip ketika dihubungi Jurnalpemalang.co.id melalui handphone pada Senin (12/12).

“Apalqgi PGRI sudah pernah mendukung seperti ini baik yang anggota maupun bukan anggota kami mendukung penyampaian pendapat jika dilakukan dengan baik sesuai aturan, tapi jika ada penyampaian pendapat dengan dugaan akan merugikan pihak pihak lain ya kami jelas tidak mendukung,” kata Mualip menambahkan.

Mualip juga mengungkapkan terkait adanya video yang tersebar sepertinya itu. Baju organisasinya PGRI, jika itu benar dia sangat memahami temen-temennya, mungkin kurang tepat memahami sikap PGRI dan menyayangkan sehingga sampe melakukan hal tersebut.

BACA JUGA:  Warga Taman Cari Keluhkan Aktivitas Heler liar, Kades Hanya Berdiam Diri

“Karena itu seragam organisasi PGRI ya akan kami bicarakan dengan pleno pengurus PGRI untuk menindaklanjuti akan kami kaji secermat cermat untuk tindak lanjutnya, di putuskan dirapat organisasi menjadi keputusan organisasi, karena apapun mereka juga keluarga guru, tapi ya siapapun tidak boleh memperlakukan simbol-simbul organisasi PGRI seperti itu lho, apapun organisasinya pasti tidak menginginkan dan mengijinkan simbol-simbol organisasinya diperlakukan seperti itu, kita bicarakan nanti di rapat pengurus,” pungkasnya.

PEMALANG – Senin (02/12/19), Ratusan guru Sekolah Dasar yang terhimpun dalam Forum Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD), melakukan aksi mogok mengajar di gedung DPRD Pemalang, menuntut kejelasan status yang hingga saat ini tidak mendapatkan kepastian dan perhatian dari pemerintah.

Mengusung perubahan regulasi pengadaan test CPNS umum yang mendegradasi keberadaan guru wiyata bhakti dan menindak lanjuti sebagaimana arahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, agar pemerintah memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), justru mereka harus kembali menelan kekecewaan karena lagi – lagi tidak mendapatkan kepastian.

“Kami akan melanjutkan aksi ini sampai tujuan kami terwujud, hari ini kami mengembalikan seragam PGRI sebagai simbol bahwa kami tidak takut di pecat,” tutur Afni Abdur Rozaq, Ketua FWBNKSD Kabupaten Pemalang.

Akumulasi kekecewaan guru wiyata bhakti yang telah menghabiskan watu belasan tahun untuk mengabdi dalam mencetak generasi berprestasi, namun hingga saat ini tidak mendapatkan perhatian dari sang bupati, berujung kepada aksi tutup mulut (aksi bisu) sebagai simbol diamnya pemerintah terhadap nasib dan keberadaan mereka.

“Teman – teman sudah tidak takut lagi menuntut haknya sebagai guru yang memiliki andil besar dalam dunia pendidikan, dan aksi ini akan terus berlanjut sampai kami mendapatkan kepastian dari bupati. Dan hal ini akan membuat wajah pendidikan Kabupaten Pemalang semakin suram,” imbuhnya.

Menurut Afni, Bupati Pemalang sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Pemalang untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru wiyata bhakti, namun ia pesimis hal ini akan terwujud.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Dr. Drs. Supa’at, M.Pd ketika diminta tanggapannya mengatakan bahwa Ia menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh mereka.

“Saya, menghargai, menghormati saudara-saudara saya sesama guru yang sedang menyampaikan hak dan aspirasinya,” kata Plt Kadinas Pendidikan Kabupaten Pemalang ketika dihubungi via handphone.

BACA JUGA:  Kunjungi Fiji, Menteri Yohana Soroti Ekonomi Perempuan dan Pendidikan Anak

Supa’at juga menjelaskan, kalau upah yang layak itu mesti ada regulasinya, Dikbud sedang melakukan kajian baik dari segi hukum, teknis dan penganggaran bagi pemenuhan guru pengganti, karena realitanya masih membutuhkan.

“Kalau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sudah ada regulasi dan mekanismenya, bisa ditanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” jelasnya.

Lebih jauh Supa’at memaparkan, selaku dinas teknis yang membidangi pelayanan pendidikan tentu bahagia dan senang.” Jika komponen pendidikan khususnya guru itu terpenuhi secara jumlah dan sejahtera dalam pedapatan,” katanya.

Ditanya soal kekosongan guru karena ditinggal mogok, Plt Kadinas Supa’at akan memaksimal apa yang ada.

“Kita optimalkan potensi yang ada, sehingga pelayanan pendidikan tetap berjalan,” imbuhnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mualip, S.Pd, MM menghargai penyampain pendapat para guru Wiyata Bhakti (WB), karena memang diatur oleh undang-undang. Namun Mualip menyayangkan sikap mereka, karena dalam menyampaikan aspiranya disertai dengan aksi pengembalian baju sragam organisasi PGRI.

“Saya tahu dari media sosial karena PGRI tidak diundang dan ada pemberitahuan ke kami hakekatnya kami menghargai penyampaian pendapat di muka umum karena itu hak siapapun dan di lindungi undang-undang,” kata Mualip ketika dihubungi Jurnalpemalang.co.id melalui handphone pada Senin (12/12).

“Apalqgi PGRI sudah pernah mendukung seperti ini baik yang anggota maupun bukan anggota kami mendukung penyampaian pendapat jika dilakukan dengan baik sesuai aturan, tapi jika ada penyampaian pendapat dengan dugaan akan merugikan pihak pihak lain ya kami jelas tidak mendukung,” kata Mualip menambahkan.

Mualip juga mengungkapkan terkait adanya video yang tersebar sepertinya itu. Baju organisasinya PGRI, jika itu benar dia sangat memahami temen-temennya, mungkin kurang tepat memahami sikap PGRI dan menyayangkan sehingga sampe melakukan hal tersebut.

“Karena itu seragam organisasi PGRI ya akan kami bicarakan dengan pleno pengurus PGRI untuk menindaklanjuti akan kami kaji secermat cermat untuk tindak lanjutnya, di putuskan dirapat organisasi menjadi keputusan organisasi, karena apapun mereka juga keluarga guru, tapi ya siapapun tidak boleh memperlakukan simbol-simbul organisasi PGRI seperti itu lho, apapun organisasinya pasti tidak menginginkan dan mengijinkan simbol-simbol organisasinya diperlakukan seperti itu, kita bicarakan nanti di rapat pengurus,” pungkasnya. [] Rae Kusnanto

Komentar