oleh

Haidar Alwi : Memalukan! Bukannya Cari Solusi Banjir, Pejabat Malah Saling Menyalahkan!

Kabartoday, Jakarta,- Sungguh ironis, di tengah bencana banjir yang menghantam Jabar dan Jabodetabek awal Tahun 2020, masyarakat masyarakat justru disuguhkan dengan sikap tak elok dari para pejabat negara.

Adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terlibat perselisihan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan yang dilontarkan para tokoh tersebut soal penyebab terjadinya banjir awal tahun ini (2020) telah membuahkan polemik yang sangat serius.

Sikap yang dipertontonkan oleh para pejabat negara itu sangat disesalkan oleh aktivis Haidar Alwi, baik yang diungkapkan ketika diwawancarai oleh awak media, maupun yang dilontarkan di depan masyarakat. Tak sepantasnya sekelas Presiden, Menteri maupun Gubernur serta pejabat lainnya saling lempar kesalahan pada tatkala ratusan ribu warganya menderita dan puluhan nyawa melayang sia-sia, “tegasnya.

BACA JUGA:  Sukses Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin Gelarn Doa Bersama Yatim Piatu

“Stop semua polemik, perselisihan dan saling menyalahkan. Lebih baik kita semua fokus pada upaya penanganan dampak banjir. Musibah banjir awal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi sehingga hal serupa tidak terulang lagi atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir,” ujar Haidar Alwi kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2020).

Tokoh nasional anti radikalisme dan intoleransi itu menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, siap-siap saja di tahun berikutnya kejadian serupa akan terulang kembali dan bahkan bisa berdampak lebih parah lagi.

BACA JUGA:  Ingin Jadi Calon Polri? Pendaftaran 2019  Dibuka, Syarat Jangan aneh -aneh Disosmed

“Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka dalam rangka menemukan solusi permanen yang bersifat mengikat. Jangan sampai pemerintah pusat memiliki rencana tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Pun demikian sebaliknya, jangan sampai rencana yang dimiliki pemerintah daerah justru ditentang oleh pemerintah pusat.

“Perencanaan (planning) bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tidak perlu meributkan siapa yang salah dan siapa yang paling berjasa. Sebab, baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Haidar Alwi.

BACA JUGA:  Mobil Desa "Membusuk", Dinas Perhubungan Sia - Siakan Aset Negara

Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini juga tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan di antara pejabat di pusat maupun daerah. Karena, jangankan memecahkan persoalan yang ada, sikap saling menyalahkan hanya akan melahirkan masalah baru.

“Kajian-kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat yang berwenang. Tinggal eksekusinya saja yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Oleh sebab itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa depan, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja menemukan solusi. Supaya apa? Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa,” pungkas Haidar Alwi dengan tegas.

Komentar