oleh

Hasil Ijtima Ulama III Hentikan Sementara Situng KPU

Kabartoday, Bogor – Hasil Ijtima’ Ulama ke III yang di gelar di hotel Lor In, Kawasan Sirkuit Sentul Internasional JL. Tol Lingkar Luar Bogor KM. 32 Desa Babakan Madang Kec. Citeureup Kab. Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) dibacakan langsung oleh Mantan Penasehat KPK RI, Dr. Abdullah Hehamahua dihadapan para tokoh dan ulama se Nasional.

Video pesan hasil Ijtima Ulama, Dok eramuslim.com

Isi pesan yang disampaikannya sebagai berikut:

BACA JUGA:  Berharap Hakim Menangkan Bartholomeus Toto

1). Semua peserta ijtima’ ulama III begitu kembali ke daerah masing-masing, langsung melakukan ijtima’ di daerah masing-masing sambil memasang baleho kemenangan 02.

2). Ulama bersama BPN daerah, Kopasandi dan relawan menyampaikan hasil pilpres di daerah masing-masing dengan disertai fotocopy formulir C1 ke Bawaslu/Panwaslu di daerah masing-masing.

3). Minta Bawaslu dan panwaslu segera menginstruksikan KPU/KPUD agar menghentikan sementara input data hasil pilpres di Situng KPU, kemudian diaudit oleh investigator independen. Setelah itu, input data hasil pilpres dimulai dari NOL yang dilakukan oleh KPU/KPUD seluruh indonesia, dan disaksikan saksi-saksi wakil parpol peserta pilpres/pileg.

BACA JUGA:  Polresta Sidoarjo Memberikan kesempatan Para Tahanan Untuk Melakukan Akad Nikah

Untuk input data nasional oleh KPU, dilakukan di GBK dengan menyiarkan secara langsung di layar raksasa agar ditonton oleh seluruh rakyat indonesia. Hal yang sama dapat dilakukan di kabupaten/kota/provinsi.

4). Setelah menyampaikan hasil-hasil pilpres dan kecurangan KPU/KPUD ke Bawaslu/Panwaslu, segera laporkan pidana pemilu yang dilakukan KPU/KPUD ke mabes polri/komdak/polres/polsek seluruh indonesia.

BACA JUGA:  Cikuray Gunung Tertinggi di Garut Terbakar

5). Ulama/BPN/Kopasandi/relawan mendatangi seluruh dubes yang ada di Jakarta, menyampaikan hasil pilpres yang sebenarnya dan menginformasikan kecurangan pilpres yang terjadi selama ini.

6). Laporkan pidana pemilu dan kejahatan HAM ke lembaga HAM internasional agar pemerintah indonesia, khususnya KPU diadili di mahkamah internasional.

7). Tuntut MK dan pihak-pihak terkait mendiskualifikasi capres 01 dan segera menetapkan capres 02 sebagai pemenang 2019.(Hrs)

Komentar