oleh

Hasil Sidang MK, Mr Kan Soroti Situng Resmi KPU Yang Amburadul

Kabartoday, Jakarta – KPU menyatakan keputusan hasil Pemilu bukan berdasarkan situng (artinya Situng bukan hasil penghitungan resmi bagi KPU yang berwenang, akan tetapi Situng sebagai transparansi untuk publik) dan menurut KPU hasil keputusan Pemilu 2019 dihitung berdasarkan cara manual.

Seharusnya antara hasil penghitungan di dalam Situng dan hasil penghitungan suara secara manual tidak dapat berbeda jauh, karena keduanya antara situng dan manual sepatutnya menggunakan cara penghitungan suara yang sama-sama bersumber dari data yang sama, yakni C1 Pleno.

Menurut keterangan saksi ahli Prof. Jaswar Koto sebagai profesi ahli IT dan forensik yang dilontarkan di dalam peesidangan sengketa Pilpers 2019 di MK menyatakan bahwa penghitungan suara dan cara input data base situng bermasalah karena banyak terjadi pengeditan dan ditemukan juga adanya 22 juta DPT Siluman.

Sesuai dengan keterangan saksi ahli Soegianto Sulistiono dari seorang yang berprofesi sebagai ahli IT menyatakan bahwa penghitungan situng bermasalah, sebelumnya Hairul Anas seorang ahli IT juga pernah menyampaikan cara pengitungan suara di situng resmi KPU bermasalah karena banyak ditemukan keganjilan.

Satu hal lagi sebagai referensi hukum untuk menguatkan bahwa Situng bermasalah dari keputusan sidang di Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

BACA JUGA:  Polda Metro Jaya Akan Gelar Operasi Zebra 23 s/d 5 November 2019

“KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng, “kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu, Abhan, Kamis (16/5/2019) bulan lalu.

Bawaslu lantas memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dalam menginput data dalam sistem Situng.

Meski demikian, Bawaslu menilai keberadaan Situng telah diakui oleh undang-undang. Karenanya, keberadaan Situng tetap dipertahankan sebagai instrumen KPU dalam menjamin keterbukaan informasi perhitungan suara Pemilu bagi masyarakat.

Pengamat hukum dan politik, Mr. Kan mengemukakan secara logika hukum dan kaca mata hukum, posisi kita sebagai publik harus percaya yang mana? Percaya yang manual atau percaya yang situng?

“Sekali lagi, tentu seharusnya hasil penghitungan hasil Pemilu dari kedua sistem antara situng dan manual ini tidak boleh berbeda jauh angka persennya (mungkin dapat diterima oleh akal sehat apabila perbedaan antara 0, sekian persen sebagai angka maksimal toleransi). “Ungkap Mr. Kan di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Sesuai dengan keterangan saksi ahli dari profesi IT dan forensik, yakni Prof. Jaswar Koto, Soegianto Sulistiono dan Hairul Anas di dalam persidangan di Makahmah Konstitusi (MK) dikuatkan oleh keputusan sidang di Bawaslu serta dikuatkan peryataan KPU bahwa Situng bukan hasil penghitungan Pemilu yang resmi.

BACA JUGA:  Anak Yatim Adalah Adalah Tanggung Jawab Kita Semua: Mereka pun Generasi Pelanjut

Dengan demikian dapat disimpulkan basis penghitungan Situng bermasalah dan melanggar aturan sehingga penghitungan hasil Pemilu dari situng tidak dapat dipercaya.

“Dari hasil pengumuman KPU, kita ketahui atas hasil Pemilu secara manual dan hasil penghitungan situng faktanya mengumumkan angka yang tidak berbeda jauh antara sekitar 55% untuk 01 dan 45% untuk 01 atau sekitar 56% untuk 01 dan 44% untuk 02. “Ucapnya.

Ia menyimpulkan hasil penghitungan secara manual yang diumumkan oleh KPU juga tidak dapat dipercaya, karena seyogianya basis situng yang bermasalah dan melanggar aturan dapat diduga kuat tidak mungkin angkanya hampir sama dengan hasil penghitungan secara manual.

Sepatutnya hasil penghitungan secara manual akan berbeda agak jauh dibandingkan situng.

“Sebagai rakyat Indonesia yang taat hukum, seandainya saya punya kesempatan dan punya hak untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang, saya sangat ingin meminta KPU membuka hasil penghitungan suara secara terperinci dan detail dari hasil pemungutan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia, agar kita sebagai publik tidak menanggapi hasil Pemilu sebagai sesuatu yang kontroversi dan kegaduhan yang tiada henti hingga potensi terjadi kekacauan atau potensi terjadi keonaran. “Papar Mr. Kan.

BACA JUGA:  PKS Gelar Maulid Nabi Sekaligus Penyaluran Dana Bantu Pelistina

Dikatakannya, fakta yang diumumkan hasil Situng dan Manual angkanya hampir sama, kalau situng bermasalah, seharusnya angka manual berbeda jauh dengan situng, karena tidak pantas jika situng yang salah dan tidak akurat akan tetapi dipertontonkan ke publik oleh KPU, padahal pengumuman hasil Pemilu adalah pengumuman yang sangat penting dan harus berdasarkan UU.

Mr. Kan juga menilai Quick Count juga melanggar aturan UU, akan tetapi diizinkan oleh KPU untuk melakukan pengumuman ke Publik. Sebagai publik secara pemikiran hukum ada apa dengan KPU?

“Situng kan berdasarkan UU, tetapi mengapa KPU dapat menyampaikan bahwa situng bukan hasil yang resmi? Ada apa dengan KPU? Sepatutnya hasil yang tidak resmi sangat tidak pantas untuk dipertontonkan ke Publik? “Sindir nya.(Op/red)

Komentar