oleh

IKB UI Tegaskan 4 Tuntutan Ke KPU Sampai Batas Waktu 22 Mei

Kabartoday, Jakarta – Menyikapi perkembangan terkini terkait Pemilihan Presiden (periode 2019-2024) yang tengah berlangsung dan merujuk kepada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU) No. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 dan dibacakan pada tanggal 16 Mei 2019, kami, Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Indonesia (IKB- UI), menyatakan sikap mendukung Putusan Bawaslu yang menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG), dan Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

BACA JUGA:  Rutan Pondok Bambu Terinfeksi Corona, FWJ Cek Kebenarannya

Hal itu ditegaskan Tim Advokasi- Hukum IKB- UI (Ikatan Keluarga Besar- Universitas Indonesia), Adv. Djudju Purwantoro SH MH, di Jakarta (19/5/2019).

Dikatakan Djuju bahwa ternyata sampai saat ini, pihaknya tidak melihat tindakan nyata dari KPU untuk melaksanakan perintah Bawaslu yang sudah menjadi keputusan hukum tersebut.

Oleh karena itu, Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB-UI) menyatakan, mendesak dan menuntut kepada KPU sesuai Maklumat Ikatan Keluarga Besar Universitas indonesia (IKB- UI) sebagai berikut:

BACA JUGA:  Pamdal dan PHL Sudinhut Kec. Pasar Minggu, Jaksel Gelar Semarak 17-an

1). KPU wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan membuktikan bahwa, data perhitungan perolehan suara pemilu yang dirilis dan dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ;

2). KPU wajib melakukan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG secara akurat, berdasarkan data seperti bukti yang tercantum dalam formulir Model C- KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, tanpa rekayasa, baik penambahan maupun pengurangan perolehan suara dalam bentuk apapun.

BACA JUGA:  Pamdal Harus Santun, Ramah & Profesional Dalam Pengabdian

3). KPU wajib melakukan penginputan ulang data SITUNG, dan mengumumkan hasil penginputan ulang data SITUNG tersebut secara terbuka, yang disaksikan oleh wakil dari TKN dan BPN serta masyarakat umum.

4). KPU wajib melaksanakan untuk dilakukannya audit forensik, terhadap Situng tersebut

Apabila KPU tidak memenuhi tuntutan kami sampai dengan tanggal 22 Mei 2019, kami menyatakan dengan tegas MENOLAK hasil input data SITUNG.

Dengan demikian kami menduga telah terjadi kecurangan dan kejahatan dalam proses Situng pemilu 2019.(Hsw)

Komentar