oleh

IKB-UI Tegaskan Hentikan Tindakan Represif Brutal Kepolisian

Kabartoday, Jakarta – Sehubungan adanya aksi damai massa yang sudah dimulai sejak Selasa, 21 Mei 2019, sehingga mengakibatkan benturan dengan aparat keamanan terutama dengan pihak Kepolisian (Polri).

Akibatnya, telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka pada masyarat sipil, maka kami Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB- UI) menyampaikan pernyataan seperti berikut :

1). Mendesak kepada pimpinan DPR RI untuk segera bersikap pro-aktif dengan membentuk Tim Pencari fakta guna investigasi, mengusut tuntas para pihak yang terlibat atas tewas dan timbulnya ratusan korban dari masyarakat sipil.

BACA JUGA:  Ancaman Wiranto Dijawab Said Didu 'Kuburan Demokrasi Sedang Digali'

2). Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah hukum normatif dan tegas dan kepada Kapolri dan Menkopolhukam yang telah membiarkan tindakan aparat yang represif dan anarkis terhadap massa pengunjuk rasa, dengan menerapan gaya militeristik, brutal dengan melanggar asas demokrasi dan perlindungan HAM.

3). Sebagaimana Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, pihak Polri seharusnya lebih mengedepankan cara-cara humanis dan tidak represif. Faktanya Polri terindikasi telah melakukan tindakan diluar batas kewajaran, over akting, dan diluar prosedur dalam penanggulangan aksi massa.

BACA JUGA:  Pemprov DKI Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah

4). Bahwa kami juga mencurigai adanya proses pelaksanaan Pemilu terutama Pilres 2019 ini yang berjalan secara tidak Jurdil, karena tidak netralnya aparat negara/birokrat dan pemanfaatan fasilitas negara oleh Petahana.

5). Kepada lembaga negara terkait DPR RI, Komnas HAM, dan Ombudsman agar segera membentuk Tim Investigasi atas banyaknya korban meninggal para pengunjukrasa, dan bisa juga untuk dibawa ke lembaga HAM Internasional.

BACA JUGA:  Mahatir Akui Tidak Ada Lobi Pemerintah Indonesia Untuk Pembebasan Siti Aisyah 

Kami himbau di era demokrasi ini, terutama kepada aparat keamanan agar menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan atau represif, yang justru bukan solusi tapi bisa menciptakan kekisruhan dan tidak adanya kepastian hukum masyarakat.(Hsw)

Jakarta, 22 Mei 2019.
Atas nama Koord, Advokasi Hukum IKB- UI, Adv. Djudju Purwantoro

Komentar