oleh

Indonesia Mencatat Sejarah, Hanya Majelis Pers Yang Bisa Merontokan Dewan Pers

Kabartoday, Jakarta – Sejarah telah mencatat bahwa lahirnya Dewan Pers independen (kini sebutan menjadi Dewan Pers) bermula adanya desakan dan tuntutan perjuangan Pers yang menginginkan perubahan (reformasi) sebagai bentuk mengembalikannya akal sehat dari “absolutisme” kekuasaan tanpa batas, sekaligus tuntutan para pejuang Pers Reformis agar dibubarkannya Departemen Penerangan R.I saat itu.

Para pemerhati pers dan Organisasi kewartananan Indonesia sepakat, karna lembaga Departemen Penerangan RI dinilai sebagai simbol kekuasaan dan eksekutor untuk memarjinalisasi dan pencabut nyawa media melalui “SIUPP” atau yang dikenal Surat Ijin Usaha Penerbitan PERS.

SIUPP inilah yang membuat paranoid bagi umat pers tanah air, karna Pers mengkritik dianggap telah mengancam stabilitas negara. Kendati demikian hal itu tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan Dewan Pers eksistensinya sudah ada sejak tahun 1960-an di era nya orde baru dibawah kendali departemen penerangan RI.

Lahirnya Majelis Pers (MP) di tahun 1998, diprakarsai oleh 26 organisasi kewartawanan yang dimotori oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), adalah sebagai lokomotif demokrasi yang memperjuangkan dan membuahkan Kemerdekaan Pers. Sudah sepatutnya umat Pers berterima kasih atas jasa-jasa 26 Organisasi kewartawanan sebagai Reformis, dan memiliki intuisi yang sama, senasib dalam seperjuangan.

Kemerdekaan Pers yang kita rasakan bukan hasil segelintir organisasi wartawan yang selama sepanjang sejarah pers nasional hidup dibawah bayang-bayang penguasa. Apalagi ada upaya pengaburan sejarah kemerdekaan pers “The Politic Of Denial” yaitu politk penyangkalan atau tepatnya peniadaan terhadap masyarakat, seolah-olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkannya. “Buruk Muka, Cermin DIbelah”…Annncchhuurrrr..

Saat itu, 26 organisasi kewartawanan sepakat untuk membuat RUU Pers sebagai “rule of the game” yaitu kitab suci bagi umat Pers alias payung Hukum yang mengatur tentang  kebijakan secara rinci dan transparan mengenai format penetapan Dewan Pers sebagai tujuan menjawab persoalan-persoalan terkait delik dan sengketa terhadap Pers nasional yang berwujud pengejawantahan amanah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Peran Majelis Pers (MP) juga telah banyak memberikan andil positif, salah satunya telah meratifikasi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta memberikan penguatan-penguatan dan eksistensi terhadap Dewan Pers Independen.

Hal itu tidak dipungkiri, Dewan Pers ibarat bayi yang perlu diberi nutrisi dan diajari agar kelak setelah dewasa menjadi bagian penting untuk bangsa dan negara, bukan menjadi “Malin Kundang” anak durhaka yang tidak ingat apalagi melupakan ibu yang telah melahirkannya yaitu Majelis Pers sebagai Produk dari agenda Reformasi.

Semangat juang yang merindukan adanya perubahan wajah Pers Nasional yang berintegritas, bermartabat, independen dan lepas dari campur tangan pihak asing, serta dari pihak manapun adalah tujuan Majelis Pers membentuk lembaga yang disebut Dewan Pers saat itu sebagai amanah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mengingat dalam Undang Undang tersebut secara eksplisit dijelaskan “akan dibentuknya Dewan Pers Independen” karna di dalam Undang-Undang itu telah disebutkan tidak ada satu pasalpun, baik dalam Bab maupun ketentuan umum bahwa keberadaan Dewan Pers termaktub dalam undang undang Pers tersebut, dan keberadaan Dewan Pers bersifat Ad Hoc, artinya diluar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

BACA JUGA:  Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Lakukan Semprot Disinfektan di 7 Taman DKI Jakarta

Untuk pertama kalinya Dewan Pers dipimpin oleh Atma kusuma satu priode, dilanjutkan oleh Prof Ichlasul Amal. Namun sejak dinakhodai Prof. Bagir Manan, umat Pers mulai mengalami masa-masa transisi, dimana banyak terjadi delik dan sengketa terhadap Pers yang tidak terselesaikan dengan hak jawab, lebih-lebih diperparah sejak masuknya kepemimpinan Yosef Adiprasetyo atau yang akrap disapa Stanly.

Banyak umat Pers di meja hijaukan, duduk dibangku pesakitan hingga berujung beberapa wartawan merenggang nyawa dalam sel tralis besi karna sebuah pemberitaan, seperti halnya yang dialami Muhamad Yusuf wartawan kemajuan rakyat.

Seiringnya waktu berjalan dan fenomena Pers Nasional kita yang kurang kondusif, kini Pers diwarnai dengan gambaran ketidak adilan, kepastian hukum yang carut marut, yang kaya dapat duduk, yang miskin dapat kentut, dan hanya tajam kebawah tumpul keatas.

Defisit akal sehat nasional oleh kebodohan dangkal, dan kemiskinan…  telah diwarnai dengan jelas dan terang benderang hingga menyilaukan mata.

Pers yang bertujuan mulia sebagai alat pemersatu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun faktanya berbalik arah. Pers sudah terkotak-kotakan oleh mereka yang tidak punya otak, dan saat ini sudah menjadi  “Pers panca warna bukan Pers PANCASILA”…, dimana ada Pers merah, kuning, hijau, Biru dilangit yang abu-abu… di langit yang megah, dan sebagainya.

Karena bukan rahasia lagi, dimana para penguasa dan pengusaha Pers yang juga didominasi para politikus telah merampas kebebasan pers itu sendiri. Hal ini membuat intergritas dan independensi Dewan Pers dipertaruhkan.

Pertanyaannya, apakah Dewan Pers masih punya nyali dan keberanian sebagai penjaga moral dan etika Pers, atau sebaliknya menjadi jongos-jongos penguasa dan pengusahanya saja, sehingga rakyat menjadi korban informasi busuk, sesat dan menyesatkan, fitnah, Sara, Provokatif, dan berujung Hoax…

Banyak sebagian para pimpinan organisasi pelaku sejarah pejuang kemerdekaan Pers yang merasa prihatin atas wajah Pers Nasional dalam meraih kemerdekaan Pers yang sudah diperjuangkan selama ini telah diputar balikan. Terlebih sikap Dewan Pers yang menggunakan Politik belah bambu, dimana yang satu diangkat dan yang satu diinjak, atau pilih-pilih tebu dengan dalil memonopoli kebenaran atas nama verifikasi organisasi maupun media.

Sadar atau dengan tujuan yang sadar patut kita sadari pula, memang jujur bahwa kemerdakaan Pers saat ini dirasa sudah dibajak oleh penguasa dan pengusaha Pers dzolim. Dimana para wartawan yang menganut mitos-mitos sesat, yang berfikir super-body, untouchable tidak dapat tersentuh oleh hukum yang syahwatnya hanya mencari-cari kesalahan orang lain, sebagai alat posisi tawar untuk mendapatkan fullus. “ngga dikasih fullus bisa mangfuss”.

BACA JUGA:  Ditlantas Polda Riau adakan Penilaian Program Quick Wins di Satpas SIM Polres Kampar

Ironinya yang mengklaim dirinya wartawan juga tanpa disiplin ilmu jurnalis yang benar… dengan “Bim salabim.. Abra kadabra” maka sekejab jadilah wartawan-wartawan “muntaber” dengan beberapa ID Pers menempel disaku, yaitu wartawan yang muncul tanpa berita, memualkan dan mengocok isi perut. Adalagi muncul wartawan karbitan, yaitu matang sebelum waktunya alias “tapek bonyok” beritanya asem-asem ajah nggak ada manis-manisnya kecuali ada siraman jasmani..

Apalagi ada sekelompok yang menamakan penggiat Pers yang sedang gerilya memanfaatkan momen perjuangan Majelis Pers yang semula di Majelis Pers telah terbentuk Sekretariat bersama (SekBer) dengan tujuan mengafiliasi dan mengakomodir para pimpinan organisasi kewartawanan melalui perwakilannya (ex-oficio), justru diluar MP ada kelompok yang dengan sengaja membuat sekber Indonesia.

Kendati demikian, Majelis Pers tetap berikan apresiasi, walaupun terkesan “Parodi” jadi bahan tertawaan, jadi mohon harap maklum, bisa saja organisasi yang tergabung belum memililki dan berbadan hukum, alias “organisasi tanpa bentuk” atau mungkin ada yang sudah berbadan hukum namun belum berpengalaman bentuk organisasi. Memang sepatutnya harus bergabung dalam satu wadah dan satu badan hukum, lalu membuat Mubes Pers, hingga Kongres Pers Indonesia.

Semua itu tidak lain dan tidak bukan sebagai rangkaian dan agenda Majelis Pers yang sudah dibajak “PLagiat” dan dibawa keluar sehingga bersifat hanya euforia saja.

Disinilah peran Majelis Pers harus menyatukan persepsi untuk mengembalikan akal sehat dan waras bagi umat Pers yang tersesat dijalan yang ramai, yaitu jalan yang penuh kebisingan, riak-riak fokus menari-nari dan bernyanyi dipanggung Politrik ditahun Politik yang penuh euforia saja, tanpa memahami Problemsolvingnya dengan langkah-langkah cerdas dan strategis untuk kepentingan semua umat Pers, yaitu berjuang kembali dijalan yang benar.

Bahwa hanya Majelis Pers lah satu-satunya yang mampu untuk mengembalikan Roh kemerdekaan Pers pada khitohnya, baik secara Legal standing maupun stakeholder relations sebagai konstituen, yaitu ibu yang telah melahirkan Dewan Pers dari rahim Reformasi, hasil Perjuangan dan perlawanan pejuang Pers Reformis yang berkeadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan selalu mengedepankan hati nurani.

Namun sayangnya, ide dan gagasan Majelis Pers mulai dari berdirinya Sekber yang berkantor di gedung dewan pers lantai 5, merumuskan dan merancang penyempurnaan UU No 40 tentang Pers, melalui gugatan di MK maupun melalui RDP di DPR RI untuk mengusulkan penyempurnaan UU Pers, hingga agenda penyelenggaraan Kongres Wartawan ke II pasca kongres wartawan yang Pertama di era 60-an yang bertujuan menyatukan kembali umat Pers yang pecah pada masa itu telah dibajak.

BACA JUGA:  Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga di GBK, Fenomenal dan Terbesar di Dunia

Agenda utama yang sangat urgens dan krusial adalah penyempurnaan UU Pers, karena hal itulah dampak multiplier efek dari pengabaian eksistensi UU Pers itu sendiri, sehingga berdampak munculnya berbagai delik dan sengketa terhadap Pers.

Hal itu juga untuk menjawab tantangan Pers Nasional yang sangat memprihatinkan saat ini. Untuk itu Majelis Pers memfasilitasi dengan mengafiliasi dan mengakomodir para pimpinan organisasi Pers Reformasi 98, maupun yang lahir pasca Reformasi yang memiliki plat form yang sama, namun semua kegiatan dan program kerja MP telah dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kata lain telah dimemanipulasi imaginasi publik dengan mengkorup kesadaran umat pers, diluar kendali dan kebijakan Majelis Pers.

Perlu menjadi catatan dan kajian untuk Sekber Pers Indonesia yang dilegalitaskan dibawah kemenkumham, bahwa jangan hilang akal sehat, dimana organisasi yang masing-masing sudah berbentuk badan hukum atau memang organisasi tanpa bentuk, kewajaran dan sangat wajar, bahkan menjadi maklum memang selayaknya disatukan wadahnya menjadi satu kesatuan agar umat Pers tidak menjadi bingung maupun Publik limbung.

Bersorak-sorai seraya menghakimi tentang dewan pers yang naif itu, dan terkesan kegiatan mubes itu hanya rulling party. Dengan logika akal sehat, bahwa Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dan telah mendapat legitimasi melalui Keppres yang langsung ditandatangani presiden, walaupun hal itu yang dipersoalkan. Sangat aneh bukan jika euforia sekber pers Indonesia akan membentuk dewan pers Indonesia. Legalstandingnya apa…? Apakah SK-nya dari langit… agar petir menyambar dimusim kemarau.

Untuk itu, sebagai pelaku sejarah kemerdekaan Pers, Majelis Pers (MP) memandang perlu untuk menyampaikan akal sehat untuk meneruskan dan meluruskan Kemerdekaan Pers dengan counter-value, berjuang dengan cara-cara yang konstitusional dan elegan. Jangan hanya karena kebencian kita menjadi berlaku tidak sehat, yaitu “sesuka hati dan mana suka”.

Tak heran banyak rekan rekan pers yang dengan keterbatasannya dan kurangnya memahami hal tersebut akan terbawa arus ombak oleh laut yang dangkal, karna keterbatasan informasi atas lahirnya kemerdekaan Pers, dan tentunya menjadi dilematis bagi perkembangan pers di Indonesia.

Demokrasi boleh-boleh saja, namun harus logik baik secara Hukum, Etika dan Kemanusiaan. Memang kemerdekaan Pers masih belum menjamin lahirnya Pers-Pers yang baik kinerjanya, sebagaiman sitem demokrasi ditanah air kita yang tidak menjamin tegaknya  kedaulatan, keadilan dan hak asasi, karena Hitam Putih Republik ini dapat tergambar melalui Pers.

Salam Hormat untuk umat Pers, sekaligus permohonan maaf apabila mengusik ketidak nyamanan dan perasaan.[]Op/red

Komentar