oleh

Investor China Bakal Bangun Smelter Berbasis Nikel Di KEK Sorong

kabartoday, Sorong – Perusahaan Sandong asal China bermitra dengan PT Gag Nikel bakal membangun Smelter (bisnis pengolahan dan pemurnian berbasis Nikel) yang berkapasitas 40.000 ton Nikel, maupun pabrik Stainless Steel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sorong Suka Harjono, SSos, M.Si,  usai memimpin rapat bersama Presiden Direktur Gag Nikel Risono dan Direktur Sandong Sanghae asal China Song bersama rombongan, di ruang pola Kantor Bupati Sorong, di Aimas, Senin (1/7/2019).

Berdasarkan dengan adanya rencana tersebut, perlu ada suatu kajian, baik selain kesiapan lahan yang akan dibutuhkan maupun sarana penunjang lainnya.

BACA JUGA:  Harap Pemilu Aman Damai Polda Dan TNI Banten Adakan Doa Bersama

Seperti ketersediaan pasokan listrik, debit air, pengolahan sampah dan lain sebagainya yang berkenaan dengan limbah-limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

“Terkait dengan masalah penanganan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) harus diperhatikan secara seksama, “jelas Suka Harjono.

Bahkan usai rapat bersama ini tim ahli dari Perusahaan Sandong selama 3 hari mulai hari ini hingga Rabu (3/7), akan melakukan survey langsung pada beberapa lokasi.

Tim tersebut akan didampingi Dewan KEK Papua Barat, yang dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah  terkait dari Kabupaten Sorong untuk melihat secara langsung sumber air yang ada di Klasafet, Distrik Klamono berjarak 45 kilometer menuju lokasi KEK Sorong.

BACA JUGA:  Tim Resmob Polres Situbondo Gelandang Pencuri dan Dua Penadah HP

Selanjutnya nanti sesuai dengan  berbagai ketentuan aturan dan prosedur yang ada harus ada  suatu bentuk Keputusan Gubernur Papua Barat selaku Ketua Dewan KEK, dengan harapan untuk mendapat persetujuan dan dukungan, sehingga dapat mendukung kelancaran Smelter yang ada di KEK Sorong ini.

Lahan yang diminta perusahaan Smelter ada  sekitar 50 hektare. Sementara luasan kawasan secara umum sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sekitar 523,7 hektare.

BACA JUGA:  Zamhari Yacoef: KPK Pasundan Siap Bersinegi Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor

Sedangkan pemanfaatan lokasi dengan sistem kontrak (sewa pakai) yang akan dilakukan melalui suatu bentuk perjanjian kerja sama dalam waktu 25-30 tahun, dan bisa juga diperpanjang apabila melihat prospeknya nanti seperti apa tergantung dari perusahaan tersebut nantinya.

“Masalah sewa pakai nanti kita lihat berapa besarannya akan dikaji secara detail oleh tim di Dewan KEK. Jadi, intinya pasti semua ada regulasi yang mengaturnya, “sebut Suka Harjono dalam keterangan persnya.(Herm/Alam)

Komentar