oleh

IPJI: Soal Revisi UU KPK, Perlukah Presiden Terbitkan Perpu? 

Kabartoday, Jakarta – Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) akan menggelar diskusi publik dengan tema “Revisi UU KPK, Perlukah Presiden Menerbitkan Perpu?”

Diskusi tersebut akan digelar bersamaan menyambut HUT IPJI ke 20 di Hotel Grand Cempaka (28/10/2019).

“Rencananya dilakukan sebelum HUT IPJI, sekitar jam 18. 30 WIB,” jelas Sekretaris Jenderal IPJI, Dr. Suherman Saji, seusai rapat DPP IPJI di Grand Cempaka (25/10/2019) kemaren.

Menurutnya diskusi publik itu akan menghadirkan dua nara sumber. Pertama, Muh. Rullyandi SH, MH, pakar Hukum Tata Negara dari UI yang saat ini mengambil doktor di Universitas Pajajaran Bandung. “Saat ini dia pakar termuda tata negara,” jelasnya.

BACA JUGA:  Baru Sehari Tempati Tahanan Polda Metro Jaya, Kivlan Zen Harus Dilarikan Ke RSPAD

Lanjut Suherman, nara sumber lainnya Ubedilah Badrun, pakar politik jebolan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sementara moderator Dr. Sri Yunanto, dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Keynote speaker Dr Ali Mochtar Ngabalin.

Sementara Lasman selaku Ketua Umum IPJI juga membenarkan rencana akan digelarnya Diskusi publik tersebut. “Dikusi ini demi memberikan informasi yang detail agar masyarakat dapat memahami perubahan UU KPK, “ucap Lasman, menyebut inisiatif perubahan itu berasal dari DPR yang di-iya-kan oleh pemerintah.

BACA JUGA:  Kader Partai Nasdem Ade M.Nur ,Siap Bertarung Dan Sangat Optimis

Cuma, saat di-iya-kan menurutnya masih banyak kalangan yang memprotes, sehingga ada tekanan ke presiden mengeluarkan Perpu. Di sisi lain, ada usulan agar di bawa ke Mahkamah Konsitusi (MK) .

“Realita itu kan akan membingungkan masyarakat. Nah, IPJI tidak ingin menambah bingung. Makanya kita gelar diskusi publik biar masyarakat melek terhadap kisruhnya RUU KPK tersebut, “urainya.

BACA JUGA:  Outsider Scooter Club Indonesia Beri Dukungan Vintage Harley Davidson Enthusiast Indonesia di Acara Road to Wing Day X

Bahkan dikatakannya, agar masyarakat lebih jelas memahami KPK, diskusi publik nanti akan membagikan buku dari Prof. Romli Atmasasmita, berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi.

“Kita kan tahu Prof Ramli itu salah satu tokoh yang membuat UU KPK, yang sempat di tangkap KPK juga, “jelas Lasman.

Buku tersebut akan diberikan kepada 100 peserta yang datang tepat waktu di Diskusi Publik, diberikan saat registerasi. “Kalau terlambat tidak kita bagi, “pungkasnya.[]Op

Komentar