oleh

Isu Pemanfaatan Kongres Pers Indonesia Ada Bargening Politik, Benarkah?

Kabartoday, Jakarta – Merebaknya isu tak sedap tercium dari kelompok organisasi kewartawanan yang mengadakan kongres Pers Indonesia di Gedung Serba Guna, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019) lalu telah menjadi pembicaraan hangat dikalangan wartawan.

Sejumlah media dan wartawan menduga ada aroma bargening politik, bahkan Pemimpin Redaksi Pilar Media Group, Yudi Syamhudi Suyuti menyatakan keluar dari Dewan Pers Indonesia pembentukan Kongres Pers itu.

“Saya Keluar Dari Dewan Pers Indonesia, Karena Terindikasi Berpihak Pada Jokowi dan Oknum Aparat Pendukungnya. “kata Yudi seperti dilansir suaramerdeka.id.

lebih rinci, Yudi membeberkan sikap keluarnya ia ini, karena Dewan Pers Indonesia yang dibentuk melalui Kongres Pers Indonesia, terindikasi berpihak pada Calon Presiden Jokowi dan aparat pendukungnya. Yaitu oknum yang ada di institusi kepolisian dan angkatan udara.

“Kejadian mencurigakan ketika Dewan Pers Indonesia membatasi pers rilis saya tentang tiga peristiwa yang saya sayangkan. “Ungkap Yudi.

Ada insiden ketika pesawat pribadi Prabowo tidak bisa mendarat di Kalbar, karena dicegat massa yang masuk ke area bandara. Lalu soal tidak diijinkannya konser Ahmad Dhani. Yang terakhir, soal kekecewaan kepada ILC yang terindikasi membusukkan Andi Arief dengan siaran ulang yang tidak bermoral.

BACA JUGA:  Burhan Saidi Sebut Berkoarnya William Soal Gubernur Anies Sangat Tak Etis Diumbar ke Publik

“Dewan Pers Indonesia, bertindak seolah membatasi pers rilis saya, dengan menuduh saya suudzon. Selain itu juga tampak menuduh saya menghakimi Jokowi, Oknum Polisi dan Angkatan Udara. “Jelasnya.

Dunia pers itu dunia bebas. Bukan dunia otoriter dan berkumpulnya orang-orang sok tahu. “Akhirnya, saya memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Pers Indonesia. “Tegas Yudi.

Isu terpolitiknya Kongres Pers Indonesia itu juga sudah tercium oleh Mustofa Hadi Karya pimpinan umum kabartoday.co.id dan juga penanggungjawab Media Today Group Indonesia.

Ia menilai kongres pers tersebut sudah menjadi lahan object dan membuat kebodohan rekan-rekan wartawan maupun media. “Iyaaa.. Itu jauh sebelumnya sudah tercium aroma politik, kasus pengusiran Eggie Sudjana di TMII oleh kelompok mereka, dan adanya diskriminasi oleh salah satu ketua kongres pers terhadap seorang aktivis pers yang akan menggelar aksi besar-besaran.

BACA JUGA:  Narasi Pertiwi Diperkosa dan Pertiwi Berprestasi Trend Orasi Kampanye

“Kalau soal itu, hanya sifat iri dan ketidak senangan personal ajah dari mereka ke saya. “Ujar Pendiri dan pengkonsep awal FPII ini yang telah di diskriminalisasi oleh oknum internalnya sendiri.

Sebelumnya dikabarkan Dewan Pers akan segera melayangkan somasi serta langkah-langkah hukum menyikapi pembentukan lembaga “Dewan Pers tandingan” bernama Dewan Pers Indonesia yang dibentuk oleh ratusan orang yang mengaku diri sebagai wartawan.

Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, pembentukan lembaga tersebut adalah upaya kejahatan berupa pengangkangan terhadap Undang-Undang Pers.

Dewan Pers Indonesia terbentuk dalam Kongres Pers Indonesia 2019 yang digelar di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019).

Tim Formatur pemilihan Dewan Pers Indonesia diketuai oleh Heintje Mandagi yang merupakan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), salah satu organisasi yang pertengahan Februari 2019 lalu gugatannya kepada Dewan Pers ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait peraturan standar kompetensi wartawan.

BACA JUGA:  Bisa Raib! Waspadai Kirim Dokumen Penting Lewat Jasa Pengiriman J&T

“Kalau mereka akhirnya membentuk Dewan Pers Indonesia, lalu siapa saja anggota yang akan mengadu ke mereka? Ini adalah salah satu bentuk kejahatan karena mereka mencoba mengangkangi Undang-Undang Pers. Di Indonesia hanya ada satu Dewan Pers, yaitu Dewan Pers, ”kata Yosep yang biasa dipanggil Stanley, pada Kamis (7/3/2019) di Jakarta.

Sesuai dengan Undang-Undang Pers Bab V pasal 15 ayat (5), keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun demikian, Dewan Pers Indonesia sendiri hanya dibentuk dalam sebuah kongres.

Menyikapi preseden ini, Dewan Pers akan segera memperingatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendirian Dewan Pers Indonesia. Peringatan tersebut disampaikan dalam bentuk somasi atau langkah-langkah hukum yang akan ditentukan terlebih dulu dalam rapat pleno Dewan Pers..(Op/red)

Komentar